DESA

Pada masa kini ada dua ‘sebutan administratif” di Indonesia berkenaan dengan apa yang dalam istilah asing disebut ‘village’, yaitu ‘desa’ dan ‘kelurahan’. Pembedaan penyebutan ini berkenaan dengan antara lain:

(1) penamaan pemimpin wilayah administratratif ini, yakni Kades (Kepala Desa) dan Lurah — untuk kepala kelurahan, atau ada pula varian penyebutan seperti “pak Inggi/petinggi, kuwu, dsb.”,

(2) model imbalan jasa atas kepemimpinannya, yaitu diimbal jasai dengan tanah bengkok untuk Kades dan perangkatnya atau uang gaji bulanan untuk Lurah dan perangkatnya yang bersatus PNS,

(3) keberadaan desa-desa utamanya di wilayah kabupaten dan kelurahan-kelurahan khususnya di perkotaan — meski ada pula sejumlah kelurahan di wilayah kabupaten.

Pembedaan penyebutan itu acap membingungkan orang luar desa/kelurahan bersangkutan, karena musti mencari tahu terlebih dulu apa status wilayah administratif terkecil itu, desa ataukah kelurahan. Ya memang begitulah, negeri kita suka pada hal-hal yang membingungkan semisal arti istilah keduanya itu. Apakah pada masa lalu, Masa Jawa Kuna misalnya, juga terdapat ragam istilah tentang itu?

 

Istilah ‘Desa’ dijumpai dalam bahasa Jawa Kuna, sebagai istilah serapan dari bahasa Sanskreta, dengan dua kemungkinan arti:

(1) daerah, wilayah, tempat, bagian, propinsi;

(2) pedesaan — sebagai lawan dari kota, daerah pedalaman, daerah luar kota, pedusunan, desa, kampung.

 

Istilah ini tidak secara khusus digunakan untuk menunjuk wilayah administrasi pemerintahan. Alih-alih, yang menunjuk itu adalah “wanua” atau “wanwa” – varian penyebutan dari masa kemudian atau di daerah lain/ luar Jawa adalah “banua”, dimana konsonan “W” bisa bertukar dengan “B”. Wilayah yang lebih kecil dari wanua disebut “anak-wanua’. Secara harafiah, wanua/banua antara lain berarti tempat atau daerah yang dihuni, desa, perkampungan.

Catatan: tersirat bahwa tidak semua tempat/daerah berpenghuni, dan yang berpenghuni disebut “wanua” atau”kawanwan”, sehingga keberadaan pemukim adalah indikator penting untuk suatu wanua.

Pemimpin/kepala wanua disebut “mawanwa” atau “makawanwa”. Namun, sering digunakan sebutan “rama” untuk kepala wanua — umumnya laki-laki, dan “rena” untuk menyebut istrinya (kini “bu lurah, bu kades, bu inggi, dsb”). Oleh karenanya, kata jadian “karaman” menunjuk pada masyarakat desa.

Secara harafiah, kata “rama” berarti ayah, tetua, senior. Tersirat dalam istilah ini, hubungan kepala wanua dengan rakyatnya seperti hubungan antara ayah (rama) dan anak-anaknya. Sifat “kebapakan” yang mampu menjadi pemimpin, pengayom, pelindung dan pembimbing dengan penuh kasih seyogyanya melekat pada seorang rama.

Catatan: hubungan antara rama dan pejabat diatasnya, yaitu pemimpin warak/watek, hanya seperti hubungan antara kakak/raka dan adik, sehingga pimpinan watak disebut “reka i” atau dirangkai “rakai”.

 

Terkait dengan hak pengelolaan atas pajak desa dan keistimewaan lain yang dimiliki oleh suatu desa, terdapat dua kategori desa, yaitu:

(1) desa biasa, dan

(2) desa perdikan (sima).

 

Suatu desa biasa bisa dipromidisan, dialihstatuskan atau memperoleh anugerah (waranygraha) khusus menjadi sima dengan beberapa alasan (sambhanda), antara lain karena jasanya, tugas khusus yang disandangkan kepadanya, dsb. Oleh karena otonomitasnya dalam pengelolaan rumah tangga desa, termasuk dalam hal keuangan desa dari sektor pajak, maka desa sima acap disebut desa “swatantra”. Jadi, sesungguhnya konsep “otonomi desa” telah hadir pada masa lalu, meski hanya diberlakukan untuk desa-desa tertentu yang berstatus “sima”.

Semenjak masa pemerintahan kerajaan Kadiri (abad XII) dan sesudahnya, ada sebutan lain untuk desa, yaitu “thani” — istilah “wanua” sesekali masih digunakan. Tersirat dalam istilah ini basis ekonomi pedesaan di Jawa masa itu, yakni pertanian (agraris). Bagian yang lebih kecil dari thani disebut “anak-thani”.

Sejak masa itu pula, ada pengelompokan sejumlah desa (jumlah beragam, utamanya 5, 9, 13 — formula 4 + 1 atau kelipatannya menurut penjuru mata angin dalam lingkaran berlapis) kedalam suatu kesatuan yang disebut “wisaya pumpunan”. Diantara sekumpulan desa itu terdapat sebuah desa utama (dalem thani), yang menjadi pusat daripadanya. Formula 4 + 1 atau kelipatannya itulah yang menjadi embrio dari konsep “manca lima” dalam penataan persebaran desa-desa, yang salah satu dampak terapannya pada rotasi hari-hari pasaran menurut “pancawara (kelipatan lima dalam hari)” untuk pasar-pasar desa secara bergiliran demi pemerataan pendapatan desa-desa dari sektor ekonomi pasar.

Hingga beberapa dasawarsa lalu pangkat desa menggambarkan fungsi-fungsi khusus untuk beragam aspek kehidupan, seperti fungsi administratif (carik), fungsi koordinatif sub-wilayah (kamituwo, bayan, kadun), fungsi sisio-religis (mifin, kadi), fungsi keamanan (kepetengan, jogoboyo), dsb. Bahkan, fungsi keairan saja juga ada, yakni jogo tirto atau ulu-ulu. Birokrasi desa bukan sekedar birokratis, namun melembaga dan fungsional. Beberapa unsur perangkat itu kini telah dialihsebut atau bahkan dilikwidasi, misal jogo tirto, dengan pertimbangan yang rasanya kurang bijak.

Demikianlah, apa yang dikatakan dalam pameo Jawa “deso mowo coro” telah tergambar jelas pada Masa Jawa Kuna. Desa adalah bentuk kecil dari peradaban Jawa. Kata “pedesaan” oleh karenanya tak perlu diposisikan “asor (dibawah, underdog)” daripada “perkotaan”, sebab tidak sedikit hal yang justru membanggakan dari konsep dan desain desa masa lalu. Semoga tulisan ini membuahkan makna.

 

SALAM DARI DESA.

 

Dwi Cahyono

14 September 2015

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*