TANJUNGPURA DALAM SUMBER DATA TEKSTUAL JAWA

Nagari Vasal Majapahit di Tanjung-Nagara

Oleh: M. Dwi Cahyono

A. Pengantar

Sejauh ini penulisan (historiografi) Sejarah Nasional Indonesia (SNI) untuk Masa Hindu-Buddha (abad I s.d. XVI M.) cenderung Jawasentris, dalam arti porsi pembicaraan tentang kerajaan-kerajaan di Pulau (Dwipajawa) Jawa jauh lebih besar porsinya ketimbang kerajaan-kerajaan (nagara/i) yang riil ada di luar Pulau Jawa. Terbatasnya porsi tulisan tentangnya itu bukan semata kerena kedudukan dan peran politik nagari-nagari itu tidak sebesar kerajaan-kerajaan di Jawa, Sumatra dan Bali, namun karena temuan data dan riset historis, arkelologis dan paleo-ekologis terhadapnya terbilang kurang. Akibatnya, nagari-nagari di Kalimantan, Sulawesi, Nusatenggara Barat dan Timur, Maluku maupun di Papua terbilang sedikit mengisi lembar-lembar historiografi SNI untuk Masa Hinda-Buddha serta masa-masa sesudahnya.

Dampak lebih lanjutnya, para guru hanya sedikt atau nyaris tidak mendapatkan referensi yang akurat untuk memahami sejarah daerahnya sendiri, dan ujungnya siswa pun tidak mendapat penyampaian bahan ajar mengenai ‘sejarah lokal/daerah’ dari guru sejarahnya lantaran ‘Buku Sejarah Daerah’ yang diharap dapat dijadikan referensi akurat tidak tersedia. Ironis memang, sejarah dari daerah-daerah lain bahkan negara-negara manca difahaminya, sebaliknya sejarah daerahnya sendiri justru tak diketahui dan difahaminya. Suatu kondisi yang menjadikan warga masyarakat daerah menjadi terasing (teralienasi) dari sejarah dan budaya daerahnya sendiri. Historiografi sejarah daerah dan penyampaian ‘muatan lokal (mulok)’ di dalam pembelajaran sejarah di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi oleh karenanya merupakan kebutuhan yang mendesak.

01

Salah satu daerah yang memiliki peran penting dalam sejarah Nusantara adalah Ketapang di Kalimantan Barat. Namun ironisnya, daerah luas yang dilintasi oleh Sungai Pawan itu hingga sejauh ini belum mempunyai buku Sejarah Daerah yang akurat, terinci secara kronologis dan multi aspek. Padahal, sesungguhnya buku – yang dapat menggunakan judul ‘Sejarah Matan-Tanjungpura di Ketapangraya’ – dapat dijadikan sebagai ‘buku babon’ atau referensi dalam ‘pembelajaran sejarah dengan muatan lokal’ pada selolah-sekolah lintas jenjang pendidikan di kawasan Ketapangraya. Dalam kaitan itu, tulisan ini mengkontribusikan suatu rekonstruksi historis tentang kerajaan di Ketapangraya Masa Hindu-Buddha, yaitu Kerajaan Tanjungpura. Meski tulisan ini membicarakan hubungan antara Tanjungpura di Kalimantan dengan Singhasari-Majapahit di Jawa, namun porsi pembicaraan tentang Tanjungpura lebih besar daripada pembicaraan mengenai Singhasari dan Majapahit, sehingga tidak menjadi Jawasentris.

B. Tanjungpura dalam Sumber Data Tekstual

Sebagai sebuah nagari dalam sejarah Nusantara Masa Hindu-Buddha, Tanjungpura disurat pada sejumlah sumber data tekstual, baik sumber data prasasti ataupun Susastra. Keberadaan Tunjungpura (nama lain yang lebih tua adalah ‘Bakulapura’) diberitakan di dalam maklumat resmi (prasati) Majapahit bertarikh 1350 M. mengenai aneksasi terhadap sejumlah wilayah yang berada di luar Jawa oleh Majapahit: “ ……….. Sri Kretarajasa Jayawarddhana Anantawikrama Uttungga; yang memiliki empat permaisuri (catus dewika); yang dengan empat permaisurinya setara dengan dewi-dewi, yang menjadi prakreti Pulau Bali, Melayu, Madhura, dan Tanjungpura yang kaki tunjungnya dimuliakan hidung yang bengkak dari para-dwipa-raja (raja-raja pulau lain); yang menjadi suami putra-putri Sri Maharaja Kretanegara ……..’.

Di dalam prasasti yang disurat pada masa pemerintahan Hayam Wuruk ini, tersirat bahwa Majapahit pada masa pemerintahan Sri Kretarajasa (Raden Wijaya) kekuasaannya meliputi Bali, Melayu, Madhura dan Tanjungpura. Hal itu dapat difahami, mengingat bahwa menurut keterangan Kakawin Nagarakretagama (XLII.2) : pada masa pemerintahan raja Kretanegara, yakni mertua Sri Kretarajasa, nagari Malayu, Pahang, Gurun, Bakulapura (sebutan lain bagi ‘Tanjungpura’), Sunda dan Madhura seluruhnya tunduk dibawah kekuasaan raja Kretanegara. Sebagai pewaris tahta Singhasari, Kretarajasa yang sekaligus merupakan vamsakrata (cikal-bakal) Majapahit mempunyai kuasa atas Tanjungpura. Bahkan boleh jadi, untuk memperkuat posisi politiknya, Sri Kretaraja melakukan ‘perkawinan politik (political marriage)’ dengan putri-putri dari kerajaan Bali, Melayu, Madhura maupun Tanjungpura.

Sebenarnya, aneksasi kerajaan di Jawa atas wilayah-wilayah di luar Jawa, telah berlangsung sejauh sebelum masa Singhasari dan Majapahit. Keterangan demikian antara lain diperoleh dalam kitab Calon Arang (36.a) yang ditulis pada masa pemerintahan Airlangga, raja terakhir kerajaan Mataram pada era dinasti Isana (Isanavamsa), yang menyatakan : ‘…. Tak diceritakan orang-orang Nusantara, semua percaya mengabdi pada sang Raja. [Daerah] seberang [Jawa], Malayu, Palembang, Jambi, Malaka, Singapura, Patani, Pahang, Siyem (Siam), Cempa (Campa), Cina, Koci, Keling, Tatar, Pego sampai Kedah, Kutawaringin, Kute (Kutai), Bangka, Sunda, Madura dan Kangayan, Makasar, Seran (Seram), Goran, Pandan, Peleke, Moloko (Maluku), Bolo, Dompo (Dompu), Bima, Timur, Sasak, Sambawa (Sumbawa). Sekalian jumlah Nusantara tersebut menyerahkan upetinya kepada sang Raja. Beliau yang bernama Jatiningrat dan Maharaja Airlangga nama nobatnya’.

Dalam teks itu, dua penguasa wilayah di Kalimantan, yaitu Kutawaringin dan Kute, dinyatakan menyerahkan upeti kepada Airlangga, sebagaimana halnya para penguasa lain di Semenanjung dan berbagai pulau atau di penjuru Nusantara. Kala itu (paro pertama abad XII M), Tanjungpura sebagai suatu nagari di luar Jawa, tepatnya di Kalimantan, tidak disebut. Boleh jadi, Tanjungpura atau Bakulapura masih belum ada. Bila benar demikian, berarti hubungan politik antara kerajaan Tanjungpura dan kerajaan-kerajaan di Jawa baru terlangsung pada masa pemerintahan Kretanegera (paro kedua abad XIII M) – terkait dengan doktrin politik kerajaan Singhasari ‘Cakrawalamandala Nusantara’, dan berlanjut hingga memasuki masa Majapahit (abad XIII – XV M.).

Prasasti lain yang memberitakannya adalah Prasasti Waringinpitu atau Prasasti Surondakan bertarikh 1447 M. Prasasti yang ditemukan di daerah Trenggalek ini ditulis atas perintah Bhre Tumapel Dyah Kretawijaya dengan nama gelar (abhisekanama) Wijayapraktamawarddhana, yakni adik dari Suhita, pada awal pemerintahannya. Diberitakan bahwa kala itu pemerintahan kerajaan Majapahit terdiri atas 14 (empat belas) kerajaan bawahan (nagari). Masing-masing penguasa nagari menyandang gelar ‘Bhre (akronim ‘Bhattara i’)’, dengan rincian: (1) Bhre Daha, (2) Bhre Kahuripan, (3) Bhre Pajang, (4) Bhre Wengker, (5) Bhre Wirabumi, (6) Bhre Matahun, (7) Bhre Tumapel, (8) Bhre Jagaraga, (9) Bhre Tanjungpura, (10) Bhre Kembang Jenar, (11) Bhre Kabalan, (12) Bhre Singhapura, (13) Bhre Keling, dan (14) Bhre Kelingga-pura. Posisi nagari Tanjungpura terhadap kemaharajaan Majapahit adalah sebagai kerajaan vasal (negara bawahan), sebagaimana vasal-vasal Majapahit yang berada di Jawa. Penguasa vasal Majaphit di Tanjungpura pada paro pertama abad XV pun oleh karenanya menyandang gelar ‘Bhre’, yang lazimnya dijabat oleh anggota keluarga luas raja Majapahit berkuasa.

Yang terang, pada Masa Keemasan Majapahit – pemerintahan Tribhuwana Tunggadewi dan Hayam Wuruk – nagari Tanjungpura yang berada di ujung selatan Selat Karimata pada pesisir barat Pulau Kalimantan (Tanjungnegara) berada dalam kekuasaan Majapahit. Hal ini dengan tegas dinyatakan dalam Pupuh XIV.1 – merupakan kesinambungan dari Pupuh XIII,1-2, yang menyatakan bahwa pulau-pulau lain (nusantara) di luar Jawa, yang dalam hal ini berupa nagari-nagari, tunduk menengadah, berlindung di bawah kuasa Wilwatikta (Majapahit). Diantaranya berada di wilayah Kalimantan, yaitu: (1) Kapuhas, (2) Kantingan, (3) Sampit, (4) Kuta-Lingga, (5) Kuta-Waringin, (6) Sambas, (7) Lawai, (8) Kadangdangan, (9) Landa, (10) Samedang, (11) Tirm, (12) Sedu, (13) Baruneng, (14) Kalka, (15) Saludung, (16) Solot, (17) Pasir, (19) Baritu, (20) Sawaku, (21) Tabalung, (22) Tanjung-Kute, (23) Malano, dan (24) Tanjung-Puri. Tergambar bahwa pada masa ini (medio abad XIV M), nagari-nagari yang berada di Kalimantan yang tunduk-berlindung di bawah Majapahit jumlahnya jauh lebih banyak (24 nagari) bila dibanding dengan keterangan dalam Kitab Calon Arang – yang hanya menyebut dua nagari, yaitu Kuta Waringin dan Kute. Salah satu diantara adalah Tanjung-Puri (Tanjung-Pura). Dalam teks ini deretan penyebutan nagari-nagari di kawasan Tanjungnagara (Kalimantan) dimulai dari Kapuhas dan diakhiri dengan Tanjung-Puri.

Pemberitaan lain mengenai Tanjungpura didapati dalam kitab gancaran (prosa) Pararaton (36) yang menyatakan tentang sumpah Patih Gajah Mada bersumpah (Hamukti Palapa) untuk menaklukkan Nusantara, dengan teks ‘ …… Ia Gajah Mada Patih Amangkubhumi tidak akan makan palapa ia Gajah Mada: Jika telah kalah Nusantara saya akan makan palapa, jika kalah Gurun, Seram, Tanjungpura, Haru, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, pada waktu itu saya akan makan palapa’. Dalam teks Pararaton ini terkesan mengenai adanya ekpansi militer kerajaan Majapahit untuk mengusai sepuluh wilayah yang diistilahi dengan ‘nusantara’ dalam kerangka doktrin politik yang dilansir oleh Patih Gajah Mada, yang lazim disebut ‘Sumpah Palapa’ atau ‘Hamukti Palapa’. Salah sebuah wilayah kekuasaan tersebut adalah Tanjungpura.

Pemberitaan serupa didapati dalam dua susatra kidung yang ditulisa pada Masa Keemasan Majapahit, yaitu Kidung Sunda dan Harsa-Wijaya. Pupuh I.1a-1b di dalam Kidung Sunda memberitakan bahwa ‘….. Sang Raja di Negara Wilwatikta, yang bernama Sri Ayam-Wuruk. …….., diamlah di seluruh kerajaan Jawa hingga sampai Wandan, Koci, Tumasik, Sawakung, Tanjungpura bahkan Bali, semua menghadap bakti. Selanjutnya, Pupuh I.54b menyatakan bahwa ‘……. Nusantara, mereka tunduk pada Duli Tuanku, Madhura, Palembang, Koci, Wandan dan Tumasik, Tanjugpura, da Sawakung sampai raja Bali, semuanya terkenal, dan bhakti mereka disertai dengan persembahan. Menurut susastra ini, Tanjungpura adalah sebuah diantara seluruh kerajaan di Jawa dan enam wilayah (baca ‘nagari’) di luar Jawa yang tunduk bhakti dengan disertai persembahan terhadap Raja Hayam Wuruk yang bertahta di Wilwatikta pada kerajaan Majapahit.

Kidung Harsa-Wijaya Pupuh VI.117b menginformasikan mengenai penyerangan terhadap musuh-musuh di dalam wilayah yang sangat luas di Nusantara, sehingga nagari-nagari yang telah ditaklukkan tersebut tunduk bhakti kepada Sri Baginda (Raden Wijaya). Mereka datang bersama-sama untuk mempersembahkan segala isi negara. Salah sebuah diantara sebelas nagari tersebut adalah Tanjungpura. Kutipan teks yang berkenaan dengan itu adalah ‘Seluruh musuh telah habis sama sekali diserang oleh Sri Baginda hingga di Nusantara, sangat luas, dan juga takluk, berbakti, terutama Bali, Tatar, Tumasik, Sampi, Koci, dan Gurun, Wandan, Tanjung-Pura, apaligi Dompo, Palembang, Makasar, datang bersama-sama dengan pesembahan segala isi negeri.

C. Hipotesis Relasi Budaya-Politik Singhasari-Majapahit dan Tanjungpura

Paparan dari beragam jenis sumber data (prasasti dan susastra) dari masa yang berlainan pada alinea terdahulu memberi gambaran mengenai relasi politik antara kerajaan-kerajaan di Jawa, yaitu antara Kerajaan Singhasari-Majapahit di Dwipajawa pada satu pihak dengan kerajaan Tanjungpura yang berada di Tanjungnagara (Kalimantan) di pihak lain. Suatu relasi politis dan sosio-kultural antar kerajaan di Nusantara, yang sejauh ini belum tuntas dikaji. Relasi tersebut tak hanya berlangsung satu masa, melainkan lintas masa. Pada kesempatan ini hanya dikaji kurun waktu tertentu, yaitu masa Hindu-Buddha, dengan paparan sebatas pemberitaan yang diperoleh dalam sumber data tekstual (prasasti dan susastra).

02

Sebagai suatu kerajaan (nagari), Tanjungpura baru hadir dalam kesejarahan Nusantara pada sekitar abad XIII M. Kala itu nama yang digunakan untuk menyebutnya adalah ‘Bakulapura’, yang merupakan embrio dari Tanjungpura. Hubungan politiknya dengan kerajaan Singhasari di masa pemerintahan Kretanegara diberitakan dalam kakawin Nagarkretagama. Hubungan politik antara keduanya ikut berakhir dengan runtuhnya kerajaan Singhasari pada tahun 1292 Masehi. Walau Raden Wijaya (Sri Kretarajasa) yang menjadi cikal bakal (pendiri) Majapahit adalah menantu Kretanegara, namun tidak secara otomatis diakui sebagai yang dipertuan oleh Tanjungpura dan kerajaan-kerajaan lain di Nusantara. Oleh karena itu, Kretaraja perlu untuk melakukan penaklukan terhadap Tanjungpura, dan selanjutnya hubungan keduanya diperkuat dengan ikat perkawinan politik antara Kretarajasa dan putri Tanjungpura. Dengan demikian, semenjak awal Majapahit diprakirakan telah lahir generasi buah perkawinan antara penguasa Majapahit dan putri Tanjungpura.

Dengan perkataan lain, semenjak itu hingga sepanjang perjalanan sejarah Majapahit ‘darah biru’ Majapahit mengalir ke dalam keluarga besar Tanjungpura. Oleh karenanya bisa difahami apabila di dalam prasasti Waringinpitu (1447 M.) diberitakan bahwa Tanjungpura merupakan salah satu diantara 14 nagari (kerajaan bawahan) Majapahit. Menilik lokasinya, diantara 14 nagari itu, 13 nagari berada di Jawa dan hanya Tanjungpura sajalah berada di pulau seberang atau di luar Pulau Jawa. Hal ini memberi gambaran bahwa kendati berada di Tanjungnagara (Kalimatan), namun Tanjungpura diposisikan sebagai bagian integral dari Majapahit.

03

Sebagaimana halnya para penguasa pada 13 vasal Majapahit yang berada di Jawa, penguasa di nagari Tanjungpura juga menyandang gelar ‘bhattara (bhre = bhattara i)’, dengan sebutan ‘Bhre Tanjungpura’. Dalam tradisi birokrasi Majapahit, para penguasa di negara vasal adalah anggota keluarga luas raja yang tengah memerintah pemerintahan pusat. Berdasarkan tradisi ini, cukup alasan untuk menyatakan bahwa Bhre Tanjungpura masuk dalam anggota keluarga luas (extended family) dari maharaja Majaphit kala itu, yaitu Sri Maharaja Wijaya Parakrama Warddhana.

Berdasarkan silsilah keluarga luas di kerajaan Majapahit lintas masa, diketahui bahwa Bhre Tanjungpura merupakan keturunan dari keluarga luas Majapahit. Pararaton (38) menyatakan bahwa Bhre Tanjungpura adalah putra dari Bhre Tumapel Dyah Kretawijaya, yakni adik dari Suhita. Suhita mulai memerintah pada tahun 1400 M. – setelah ayahnya (Wikramawarddhana) mengundurkan diri – hingga meninggalnya pada tahun 1447 M, lantaran perkawinan antara Suhita dan Bhre Kahuripan tidak menurunkan putra, maka tahta Kerajaan Majapahit dipegang oleh adiknya, yaitu Bhre Tumapel Dhyah Krtawijaya. Dengan demikian, dari garis ayahnya, Bhre Tanjungpura adalah keturunan dari seseorang yang pernah menjadi raja di Majapahit. Keterangan lainnya didapati dalam Prasasti Waringinpitu (1447 M.), yang menyebut tentang nama penguasa pada negara vasal Majapahit di Tanjungpura, yaitu Dyah Suragharini, yang dapat diidentifikasikan dengan putra Dyah Kretawijaya yang diberitakan dalam Pararaton tersebut.

Penempatan Dhyah Suragharini sebagai penguasa vasal Majapahit di pulau seberang, yakni di Tanjungpura yang berada di pulau besar Kalimantan atau Tanjungnagara (Nag. XIII.2) pada sekitar tahun 1447 M. boleh jadi disertai atau diawali dengan mendatangkan sejumlah tokoh penting dari Majapahit untuk merevitalisasi Tanjungpura dalam sektor budaya, ekonomi dan pertahanan, mengingat bahwa nagari Tanjungpura memiliki geostrategis dalam konteks Jalur Sutra Laut di Selat Karimata. Diantara tokoh-tokoh yang menyertai itu piawai (expert) dalam bidang perdagangan dan pertanian, yang menganut agama Islam. Hal itu dibuktikan oleh adanya sejumlah makam Islam yang pada batu nisannya ditorehkan kronogram (angka tahun) beraksara Jawa Tengahan menutut bertarikh Saka. Jika benar demikian, upaya mendatangkan migran dari luar Kalimantan, yang pada konteks ini dari Jawa (Majapahit), telah mempunyai jejaknya sejak paro pertama abad XV M. Nantinya, kebijakan serupa dilakukan oleh Sultan di Kasultanan Matan untuk mendatangkan immigrant Madura, Jawa, Banjar maupun Arab dan Cina untuk mendinamisasikan dan merevitalisasikan perekonomiannya pada sektor pertanian dan perdagangan.

04

Kehadiran migran dari Majapahit ke Tanjungpura antara lain dibuktikan oleh adanya makam muslim pada Kampung dan Desa Muliakerta Kec. Matan Hilir Selatan (kini dinamai ‘Benua Kayong’), padamana terdapat dua kompleks makam muslim penting, yaitu Kramat Tujuh dan Kramat Sembilan. Ada sejumlah nisan bertipe Troloyo (nama kompleks makam muslim pada areal kadatwan Majapahit di Trowulan) dalam kedua kompleks makam (kramat) itu memberi bukti mengenai kemungkinan adanya migrasi warga dalam (wargga i jro) Wilwatikta (pusat kerajaan Majapahit) ke Tanjungpura. Dalam kompleks makam Kramat Tujuh pada Kampung Muliakerta terdapat tujuh makam kuno, yang terdiri dua kelompok, yaitu: (a) kelompok lima makam, (2) kelompok dua makam. Selain itu terdapat makam-makam baru.

05

Salah satu nisan pada kelompok makam lima bertipe Troloyo, yang dilengkapi dengan ragam hias suluran dan bunga, inskripsi (epitaf) berhuruf Arab ‘kullu nafsin dza iqatu al-maut, kullu man alayha fa’nin, la ilaha illah Allah’ serta kronogram berhuruf Jawa Tengahan bertarikh Saka 1363 (1441 M.). Pada kelompok dua makam bertipe Troloyo. Salah sebuah diantaranya beragam hias garis di bagian tengah, epitaf yang telah aus, dan kronogram dengan belum pasti pembacaannya — dua kemungkinan pembacaan, yaitu 1350 (1428 M.) Saka atau 1340 Saka (1418 M.). Selain itu terdapat makam di sebelah yang juga bertipe nisan Toloyo, dengan kronogram bertarikh Saka 1360 (1438 M.).

Kompleks Makam Sembilan terletak sekitar 1,5 km dari kompleks Makam Tujuh. Pada situs ini terdapat sembilan makam keramat. Bentuk nisannya sama persis dengan yang terdapat di kompleks Makam Tujuh, yakni berlanggam Troloyo. Kompleks makam terbagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok utara berisi dua makam dan kelompok selatan berisi tujuh makam. Ragam hiasnya hampir sama, yaitu sulur-suluran dan inskripsi huruf Arab. Pada kelompok makam utara terdapat nisan yang dilengkapi dengan inskripsi berhuruf Arab dan kronogram bertarik Saka 1359 (1437 M.). Selain itu terdapat nisan berhiaskan sulur-suluran yang dibuat melingkar dan dilengkapi dengan kronogram bertarikh Saka 1345 (1423 M).

06

07

08

Angka tahun pada nisan-nisan berkronogram tersebut secara urut tahun adalah 1318 M atau mungkin 1328 M, 1423 M., 1437 M, 1438 M, dan 1441 M., yakni masa akhir periode Hindu-Buddha. Kronologinya jika dibanding dengan urutan masa pemerintahan raja-raja Majapahit adalah semasa dengan pemerintahan raja Suhita, yang memerintah antara tahun 1400 hingga 1447 M. Penggunaan aksara Jawa Tengahan dalam kronogram pada nisan-nisan yang bertipe Troloyo itu memberi petunjuk tentang adanya pengaruh Majapahit yang berlangsung intensif pada masa pemerintahan Suhita. Bukti pengaruh Jawa lainnya adalah terdapatnya anak sungai Pawan yang dinamai ‘Sungai Jawi’ serta adanya sejumlah kosa kata dalam Bahasa Jawa yang diserap ke dalam bahasa Melayu Ketapang. Hal ini boleh jadi dimaksud untuk merevitalisasi nagari Tanjungpura, sebagai prakondisi atau perintisan dalam rangka penyiapan infrastruktur di nagari Tanjungpura sebelum menempatkannya sebagai ‘bagian integral dari kemaharajaan Majapahit’, yang menurut keterangan Prasasti Waringinpitu (1447 M.) adalah satu diantara 14 vasal Majaphit. Bidang perekonomian (perdagangan, pertanian, peternakan, kerajinan, dsb.), keagamaan, kemiliteran. dan pemerintahan adalah hal-hal pokok yang kiranya perlu direvitalisasi, dengan jalan mendatangkan para ahli di masing-masing bidang dari Majapahit.

Salah satu arah sasaran revitalisasi dalam bidang keagamaan adalah renovasi terhadap bentuk bangunan suci (candi) yang telah ada sebelum kehadiran mereka, yang jejak arkeologinya didapati di Desa Negeri Baru (sebelum tahun 1980an bernama ‘Benua Lawas’). Permukiman sekitar candi adalah areal tinggal dari warga dalam (wargga i jro) nagari Tanjungpura, yang berlatar agama Hindu – boleh jadi sebagian lainnya menganut Buddhis. Pusat pemerintahan nagari Tanjungpura sangat mungkin berada di sekitar lokasi temuan candi ini, sehingga bisa difahami bila pada bentang areal luas di situs ini terdapat sebaran keramik asing dan gerabah non-glasir dalam jumlah yang amat banyak, mata uang logam Cina, senjata tajam dari bahan logam, pipisan-gandik, dsb. yang memberi gambaran bahwa warga yang tinggal didalamnya memiliki tingkat ekonomi yang terbilang tinggi pada jamannya. Ketiga klaster tersebut berada di seberang selatan DAS Hilir Pawan, yang memiliki akses ke Selat Karimata.

09

10

11

12

13

15

16

17

Situs Negeri Baru memiliki cukup indikasi untuk bisa dihipotesikan sebagai lokasi kadatwan (kedaton, keraton, pusat pemerintahan) nagari Tanjungpura. Batas areal permukiman warga dalam tersebut – dalam prasasti-prasasti Jawa disebut ‘watak i jro’ – berupa parit artifiasial, yang berada di sisi barat dan timur situs ini. Komunitas muslim yang hidup sejaman dengan mereka menempati areal di luar watak i jro, yaitu di sebalah timur dan barat dari kedua parit tersebut sebagai ‘areal penyangga (hinterland)’ bagi kebutuhan hidup dari waga yang tinggal pusat nagari untuk sektor pertanian, peternakan, perdagangan dan kerajinan, dsb. Relasi yang terjadi internal (antar areal tinggal komunitas) dan eksternal (antar negara/kerajaan) menjadi peletak pembuka jalan bagi Tanjungpura untuk pengembangan diri sebagai kerajaan penting di Nusantara pada masa Hindu-Buddha.

D. P e n u t u p

Demikianlah paparan data dan hipotesis berkenaan dengan fase awal Kerajaan Tanjungpura dalam kurun waktu abad XIII hingga XV Masehi, yaitu Masa Singhasari-Majapahit. Sebagai hipotesis, terbuka kemungkinan bahwa apa yang dihipotesiskan (bagian C) untuk kaji ulang, mengingat bahwa temuan arkeologis, histoiris dan paleo-ekologis yang di dapat di DAS Hilir Pawan adalah sebagian dari potensi-potensi data yang dimilikinya. Penelitian arkeologis yang diselenggarakan beberapa kali (tahun 1993/1994, 2007, 2010, 1011, dan 2016) baru berhasil menerangi sebagian dari kegelapan sejarah Nagari Tanjungpura. Semoga tulisan ini menjadi secercah sinar. untuk membantu menerangi. Salam budaya, ‘Nusantarajayati”.

Tanjungpura, 01 Agustus 2016


0 Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.