Mikro-Histori Nusantara 1

SEJARAH KAMPUNG DILUPAKAN JANGAN :
Urgensi dan Faedah Pahami Sejarah Daerah Sendiri

01

Oleh : M. Dwi Cahyono

A. Urgensi Pengungkapan Sejarah Kampung

Bertempat di Ibis Styles Surabaya, tanggal 24-26 Agustus 2016 Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Kebudayaan Direktorat Sejarah mengadakan Workshop Sejarah untuk Guru Sejarah SMA se Jawa Timur, dengan tema ‘Penggalian dan Penulisan Sejarah Lokal’. Sejarah lokal, yang pada tingkat paling mikro berupa ‘Sejarah Kampung’ oleh saya – sebagai salah seorang narasumber – dipresentasikan menjadi studi kasus.

Terkait dengan Sejarah Kampung, muncullah pertanyaan ‘pentingkah Sejarah Kampung digali dan dituliskan, serta berfaedahkah untuk dipelajarkan kepada siswa maupun publik?’.

Dalam ‘Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)’ kampung disinonimkan dengan dusun, desa, dukuh. Namun, menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2004 tentang ‘Desa’ Pasal 8 ayat (4) dikemukakan “dalam wilayah Desa dibentuk dusun atau yang disebut dengan nama lain yang disesuaikan dengan asal-usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya ma-syarakat desa”.

Dengan demikian, dusun atau sebutan lain, yaitu kampung dan dukuh, berada dalam wilayah desa. Berarti dusun lebih kecil daripada desa. Hal ini sejalan dengan pengartian yang menyatakan bahwa dusun menunjuk pada bagian wilayah desa yang merupakan lingkungan pelaksanaan pemerintah desa. Kampung adalah nama alternatif untuk dusun/banjar/rukun kampung (RK)/anak kampung, yang semua itu merupakan bagian dari sebuah desa/kelurahan. Kampung sebagai sinomim dari dusun digunakan di Jawa, Nusa Tenggara Barat dan tempat-tempat tertentu.

Dalam Birokrasi Pemerintahan Desa jabatan ‘Kepada Dusun’, yang disingkat dengan ‘Kasun’ atau ’Kadus’ diberikan pada orang yang mengetuai sebuah dusun, yakni satu wilayah di bawah desa. Satu desa biasanya terdiri dari beberapa dusun. Apabila dusun disinonimkan dengan kampung, berarti Kepala Kampung – yakni orang yg mengepalai kampung – sama dengan apa yang disebut ‘Kepala Dusun’. Di Jawa terdapat sebutan lain untuk jabatan/gelar kepala dukuh atau kampung pada Sistem Pemerintahan Tingkat Desa, yaitu ‘Kamituwo’.

Kini istilah ini telah jarang dipakai, dan alih-alih secara nasional disebut dengan ‘Kepala Dusun (Kadus)’. Berbeda dengan yang ada dalam Pemerintahan Desa, dalam Pemerintahan Kelurahan tidak terdapat jabatan Kepala Dusun (Kepala Kampung). Perangkat (Staf) Kelurahan hanya terdiri dari Lurah, Sekretaris Kelurahan dan Seksi sebanyak-banyaknya 4 (empat) Seksi serta jabatan fungsional. Dengan tiadanya jabatan itu, maka wilayah pemerintahan dusun/kampung/ dukuh tidak ada lagi. Dalam wilayah eks dusun/kampung itu dibentuk beberapa Rukun Warga (RW) dan RT, sehingga orang-orang tak lagi menyebut nama kampung/dusun, melainkan ‘RW dan RT berapa’.

Dampaknya bukan hanya terhadap hilangnya wilayah pemerintahan tingat dusun atau kampung dan jabatan Kelapa Dusun/Kampung, namun waktu demi waktu lenyap pula memori warga setempat terhadap dusun atau kampungnya. Generasi setengah baya ke atas telah lupa-lupa ingat perihal seluk-beluk kampungnya. Terlebih lagi generasi muda dan para pendatang. Mereka sama sekali tak memaham jatidiri kampungnya. Bahkan, nama-nama eks kampung di kelurahannya tidak lagi diketahuinya. Yang mereka lupakan itu, termasuk Sejarah Kampungnya. Padahal, dalam Pasal 8 ayat (4) UU RI No. 6 Tahun 2004 dinyatakan bahwa pembentukan desa dan kampung-kampung di dalamnya terkait dengan asal-usul, adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat di desa bersangkutan, yang proses terbentukannya sama panjang dengan perjalanan sejarahnya. Suatu kampung dalam keberadaannya sekarang tidak terbentuk secara serta-merta, melainkan sebagai buah sosio-budaya dari perjalanan panjang sejarahnya dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Sejarah Kampung dengan demikian menjadi ‘misteri’, merupakan ‘ruang gelap’, justru pada diri warga kampung itu sendiri.

B. Faedah Memahami Sejarah Kampung

Embrio ‘kampung’ adalah apa yang pada Masa Hindu-Buddha di Jawa dinamai ‘anak wanua’ atau sejak abad XII M. disebut dengan ‘anak thani’. Kampung adalah pemekaran areal permukiman awal di suatu tempat menjadi beberapa areal permukiman pada beberapa tempat sekitarnya menurut penjuru mata angin atau berjajar secara linier. Permukiman awal itu sering disebut dengan ‘kamulan (ka-mula-an)’, yang secara historis lebih tua dan sekaligus lebih awal perkembangan, sehingga memperoleh julukan ‘krajan’ – istilah yang diadaptsi dari ‘karajyaan (ka-rajya-an)’. Pusat pemerintahan desa (wanua, thani) berada di kampung (dukuh atau dusun) krajan ini. Kampung-kampung lainnya berada pada penjuru mata-angin di sekitarnya menurut pola ‘manca-lima (formula 4+1)’.

Eksplanasi terhadap kategori ‘manca-pat’ dan ‘manca lima’ pertama kali disampaikan oleh P.D.E. van Ossenbruggen (1918:6-44), dengan menyatakannya sebagai sistem klasifikasi Jawa yang primitif, yakni formulasi ‘lima (panca) dan empat (pat)’. Sejalan dengannya, P.E. de Josselin de Jong (1977) merelasikan manca dengan panca (lima), sehingga manca-pat dijelaskan sebagai konsep kategorisasi yang berkenaan dengan formulasi ‘lima dan empat’.

Semenjak masa pemerintahan kerajaan Kadiri (abad XII M.) beberapa buah desa (thani) yang berdekatan dikelompokkan ke dalam himpunan yang dinamai ‘visayapumpunan’, dengan salah satu desa dijadikan sebagai ‘desa utama (dalem thani)’. Pengelompokan yang didasarkan pada penjuru mata angin dengan formula ‘4+1’ atau dapat juga kelipatannya ‘(4×2)1’ dst. juga dijadikan sebagai dasar penataan dan penentuan ‘hari-hari pasaran (pekenan)’ bagi pasar-pasar desa untuk kemerataan ekonomi dalam sebuah kawasan. Pejabat yang memimpin desa (wanua, thani) disebut dengan ‘rama’, dan istrinya dinamai ‘rena’. Oleh karena itu, pengelola pedesaan dinamai ‘karaman (ka-rama-an)’, yang artinya majelis desa atau kumpulan para rama.

Terkait dengan jabatan ‘rama’ untuk pengelola desa, terdapat sebutan ‘pekraman’, yang boleh jadi asal perkataannya adalah ’paka-rama-an’ – pendapat lain menyatakan ‘pekraman’ berkata dasar ‘grama’ yang artinya: desa (Jamanijaya, 2003: 140-141), sehingga Gunada (dalam Jamanjaya, 2003: 124) menjelaskan Desa Pakraman sebagai Desa yang dilandasi oleh nilai-nilai religius, yang di dalanya mencakup: (a) unsur manusia (Pawongan), (b) wilayah Desa (Palemahan) dan (c) wilayah suci (Parahyangan).

Pada kampung tua yang disebut krajan itu acapkali terdapat ‘kabuyutan’. Ada dua arti dari kata ‘buyut”, yaitu : (a) turunan keempat (anak dari cucu) atau leluhur keempat (orang tua dari nenek dan kakek), (b) pantangan, tabu, cadu atau pamali. Sebagai kata sifat ‘kabuyutan’ mengandung konotasi pertautan antar generasi, bentangan waktu yang panjang, dan hal-ihwal yang dianggap keramat atau suci. Sebagai suatu kata benda, kabuyutan merujuk kepada tempat-tempat tertentu yang dianggap sakral. Wujudnya dapat berupa bangunan, bisa juga berbentuk lahan terbuka yang ditumbuhi pepohonan.

02

Tokoh buyut tersebut acap dikisahkan sebagai orang yang pertama kali ‘membuka (mbabad, mbedah-krawang) hutan-belantara atau padang ilalang guna dijadikan areal permukiman. Dalam hubungan dengan muasal kampung, buyut tersebut dijelaskan sebagai sing mbabat atau sing mbadah-krawang suatu kampung. Bekas bermukim atau makamnya distilahi dengan ‘punden’, yakni tempat orang yang dikeramatkan atau yang dihormati (dipundi). Bahkan, diyakini bahwa arwah (spirit)-nya menjadi ‘roh pelindung (sing mbaurekso)’ desa/ kampung bersangkutan. Dengan demikian, pada suatu desa yang terdiri atas beberapa kampung bisa jadi terdapat beberapa punden di masing-masing kampung.

Pilihan tinggal di suatu tempat bukanlah tanpa pertimbangan. Hal-hal mendasar yang dijadikan pertimbangan adalah kondisi lingkungan, atau diistilahi dengan ‘kalkulasi ekologis’, seperti:

(a) ketersediaan sumber bahan makan dan air bersih;

(b) permukaan tanah yang relatif datar (flat) dan subur, baik di lembah, kaki gunung, atau di punggungan bukit;

(c) cukup aman bagi keselamatan jiwa terhadap bencana alam, serangan musuh atau ganggunan binatang buas;

(d) konsepsi budaya – utamanya religi – mengenai tempat bermukim (pawongan, pekarangan) kategori ‘layak huni’ atau ‘baik (hayu)’,

(e) telah ada atau memungkinkan untuk diciptaankan tertib sosial (social order), dsb.

Berkenaan dengan butir ‘(a)’, terdapat kecenderungan untuk menempatkan areal huniannya di sekitar aliran sungai, sumber air (tuk), laut, ataupun di tepian hutan – pada model pencaharian ‘food gathering dan hunting (berburu dan meramu)’. Untuk kepentingan food producing, yakni pembudidayaan maupun pengembangbiakan tanaman dan binatang ternak, kesuburan tanah dan pasokan air untuk irigasi merupakan hal pentimg untuk diperhitungkan, meski terkadang tempat itu beresiko terpapar bencana. Idealnya topografi yang rata adalah areal hunian pilihan. Jikapun kurang rata, hal itu dapat disiasati dengan membangun konstruksi rumah tinggal berpanggung. Keselamatan jiwa juga merupakan perhitungan pokok untuk memilih lokasi tinggal. Misalnya, areal yang terlindung aliran sungai adalah prefensi bagi serangan musuh dan binatang buas. Bahkan demi keamanan dan keselamatan, maka dibuatlah benteng pertahanan yang ditopang pasukan pengaman. Jejak kampung awal sering kedapatan di areal-areal yang demikian.

Pada suatu areal hunian terdapat petanda alamiah, yang antara lain berupa:

(a) unsur fisis-alimiah yang mecolok atau unik,

(b) vegetasi endemik dan dominan di suatu tempat,

(c) habitat binatang tertentu,

(d) tempat berlangsungnya peristiwa alam yang dahsyat atau berulang kali terjadi, dsb.

Petanda-petanda demikian itu menjadi ‘land mark’, yang memudahkan orang mengenali dengan cepat tempat bersangkutan. Oleh karenanya dijadikan unsur nama bagi desa/ kampung itu. Misalnya, nama kampung/desa ‘Waturejo, Ledhok Brantas, Jurang Peteng, Beji, Kaliputih, Pulo Gadung, Kampung Muara, dsb.” berkenaan dengan unsur fisis-alamiah yang mencolok dan unik di tempat itu, yaitu bebatuan (watu), bentang tanah yang cekung (ledhok), jurang yang dalam, sumber air (beji), sungai, pulau (pulo), dan muara sungai.

Vegetasi yang endemik dan dominan di suatu tempat bisa dijadikan sebagai nama atau unsur nama bagi kampung atau desa. Misalnya, “Celaket (calaket: asam Jawa), Sukun, Genitri, Lok Andeng (andeng: jenis bambu), Ngadas (tanaman adas), Waru Dhoyong, dsb.’. Contoh lainnya, kawasan Malang konon adalah habitat cendana, sebagaimana tergambar dalam nama ‘Jurang Cendono dan Gunung Cendono’ di Kota Batu. Oleh karena itu amat boleh jadi material pembuatan arca Agastya yang menurut keterangan dalam Prasasti Kanjuruhan (760 M.) terbuat dari kayu cendana itu berasal dari pohon cendana lokal. Ada pula tempat yang konon menjadi habitat binatang tertentu, dan karenanya nama binatang itu dijadikan nama atau unsur nama baginya, antara lain ‘Surabaya, Plandakan (pa-landak-an), Lebak Bulus, Muara Badak, Kedung Banteng, Cibuaya, dsb.’. Bisa juga peristiwa alam luar biasa atau berulang kali terjadi di suatu tempat dijadikan sebagai nama desa atau daerah, seperti ‘Danawu (udan-awu), Ngancar (ancar: banjir bandhang), Gending (suatu jenis angin), Tiris (dingin), Ngrowo (rawa), dsb’.

Ada pula desa atau kampung yang diberi unsur nama tertentu untuk (e) mengabadikan peristiwa khas, mengesankan, luar biasa, pencaharian pokok warga setempat, dsb. Misalnya, toponimi ‘Paparahuan (pa-parahu-an, tempat penyeberangan sungai), Nglongsor (tempat yang rawan longsor), Penjaringan (jaring), Sawahan, Tambaksari, Pandean (pande/pandai: penempa logam), Jaratan (kuburan), Tapan (tapa-an), dsb’. Bisa juga (f) keberadaan produk budaya yang monumental, penting, berjumlah banyak, berukuran besar, dsb. dijadikan sebagai nama atau unsur nama bagi desa/dusun, seperti ‘Dawuhan (bendungan), Tugu. Klojen (ka-loji-an), Biting (benteng), Candipuro, Bandar (dermaga laut/sungai), Pamotan (pam-wwat-an, wot: jembatan), Sentono Gedhong, Jembatan Merah, dsb’. Adanya (g) komunitas etnik yang dominan tinggal di suatu tempat dapat juga dijadikan nama atau unsur nama bagi kampung/desa, sebagaimana dalam toponimi ‘Kampung Melayu, Pecinan, Kudusan, Gresikan, Banjaran, Kampung Arab, Pekojan, dsb’.

Paparan tersebut memberi gambaran bahwa penamaan kampung/desa/deerah bukanlah asal-asalan, melainkan didasari pertimbangan tertentu. Melalui telisik terhadap pertimbangan itu memungkinkan untuk diperoleh kandung informasi sosio-kultural dan ekologis – khususnya paleo-ekologis – suatu kampung di masa lampau. Hanya saja, boleh jadi kondisi sosio-kultural dan lingkungan fisis-alamiahnya pada masa lalu itu berbeda dengan kondisinya kini. Misalnya, Kucen yang kini merupakan ‘dusun’ di Desa dan Kec. Karangrejo Kab. Tulungagung, ternyata pada Masa Hindia-Belanda adalah ‘pusat distrik’, yakni Distric Kucen. Posisi dan luas wilayah administratif Kucen dalam dua masa itu ‘menciut’ : distrik –> kampung.

Sebaliknya, Malang yang pada masa akhir Kadiri (abad XII M.) – menurut informasi dalam Prasasti Pamotoh atau Ukir Negara – merupakan desa kecil pada tepian hutan, dekat dengan arena perburuan di timur (sakarida) Gunung Kawi, sekarang merupakan Kota dan Kabupaten. Bahkan, terhitung sejak tahun 1920-an hingga 1980-an ‘naik status’ dari regent (kaboepaten) dan gemeente (kotapraja) menjadi karesidenan – untuk menggantikan pusat karesidenan yang semula berada di Pasuruan. Dengan perubahan posisi sebagai Karesidenan, maka cakupan wilayah administratif Malang mengalami ‘perluasan’.

Perubahan lingkungan fisis-alamiah di suatu tempat dicontohkan oleh toponimi ‘Pulo Gadung, Pulo Gebang, Rawamangun, Rawasari, Muara Angke, dsb.’ di Jakarta, yang kini tidak lagi merupakan pulau, rawa dan muara, lantaran perubahan garis pantai yang menjorok ke arah laut. Demikian pula, walau kini namanya ‘Sumbersari, Lowokwaru (lowok, lok : sumber air), Telogomas, Sendhang Dedes (Sumur Windu), dsb.’, namun tempat-tempat di Kota Malang itu telah tak lagi mempunyai sumber air dan telaga, lantaran telah mengalami pengeringan. Unsur-unsur nama itu menyiratkan infomasi mengenai lingkungan kuno (paleo-ekologis)-nya di masa lalu. Demikianlah studi toponimis memberi kita [yang hidup di masa sekarang] untuk menimba informasi mengenai berbagai aspek masa lalu suatu kampung.

Perlu kehatian-hatian dalam mengidentifikasikan peristilahannya. Misalnya, toponimi ‘Celaket (Claket)’ asalnya adalah dari istilah Jawa Kuna/Tengahan ‘calaket’, yang antara lain menunjuk pada pohon asam, sebagai tanaman yang endemik dan konon cukup banyak terdapat di sini. Bukan dari kata ‘caket’, yang artinya dekat. Serupa dengan itu, nama ‘Polowijen’ tidak berkenaan dengan buah (pala), alih-alih dengan ilmu (widya), karena dalam Prasasti Kanuhan B yang dikeluarkan atas perintah Pu Sindok (paro pertama abad X M.) dinyatakan bahwa nama akhaisnya adalah ‘Panawidyan (pana-widya-an)’ dan kitab gancaran Pararaton menyebutnya dengan ‘Panawijen’. Kata ‘widya’ kiranya berkenaan dengan tempat pembelajaran, khususnya pendidikan agama, yang apabila menilik keterangan Pararaton boleh jadi merupakan mandala Mayana Buddhisme yang dipimin oleh Pu Purwa, yakni ayah dari Ken Dedes.

C. Riset dan Pembelajaran Sejarah Kampung

Salah sebuah diantara lima tipe Sejarah Lokal adalah ‘Sejarah Lokal Tipe Edukatif- Inspiratif’ – tipe-tipe lainnya: Sejarah Lokal Tradisional, Serah Lokal Diletantis, Searah Lokal Kolonial, Sejarah Lokal Kritis-Analitis. Yang dimaksud dengan tipe Edukatif-Inspiratif adalah sejarah Lokal yang disusun dalam rangka pengembangan kecintaan sejarah, utamanya sejarah di lingkungan sekitar, yang dijadikan sebagai pangkal timbulnya kesadaran sejarah. Tercermin aspek edukatif dan inspiratif, sebagai salah sebuah aspek penting pembelajaran sejarah. Fungsi edukatif sejarah adalah menyadari makna dalam sejarah, sebagai gambaran peristiwa masa lalu yang penuh arti. Kata ‘inspiratif’ mengandung makna yang hampir sama dengan edukatifr, namun dengan tekanan pada “daya gugah” yang ditimbulkan oleh usaha mempelajari sejarah.

Kedua kata itu berkenaan dengan spirit yang diharapkan dapat dikembangkan dalam pembelajaran Sejarah Lokal. Lembaga pendidikan atau badan pemerintah daerah menjadikan Sejarah Lokal tipe ini sebagai bagian dari upaya pembangunan, khususnya pembangunan mental masyarakat dan pembangunan sekror fisik. Diyakini bila pembangunan mental berhasil memicu kebangunan dan harga diri kolektif, maka bakal memudahkan pemerintah setempat untuk memotifasi warga masyarakat untuk berpartisifasi dalam pembangunan fisik. Biasanya, penulisan Sejarah Lokal tipe ini dilakukan oleh sejarawam non-profesional, seperti guru-guru dan khususnya guru Sejarah. Namun tidak jarang pula sejarawan profesional turut serta terlibat, terutama yang merupakan putera daerah bersangkutan.

Pengkajian Sejarah Lokal adalah kegiatan untuk memperoleh pencapaian pengetahuan mengetahui peristiwa sejarah yang dijadikan sebagai sasaran studi dalam pengetahuan sejarah dari lokalitas tertentu. Pengajaran Sejarah Lokal memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihan darinya adalah kemampuanya dalam membawa siswa terhadap situasi riil di lingkungannya. Selain itu memudahkan untuk membawa siswa memproyeksi pengalaman masa lampau dengan situasi masa kini. Sejarah lokal juga amat mendukung pengembangan kurikulum muatan lokal di sekolah. Kelemahannya adalah menghadapkan murid maupun guru kepada kenyataan yang berhubungan dengan sumber sejarah, Kesulitan lainya adalah memadukan tuntutan pengajaran Sejarah Lokal dengan tuntutan penyelesaian target materi yang telah tertulis dalam kurikulum.

Menurut Douch apa yang dilakukan oleh guru hanya dimaksudkan untuk memberikan ilustrasi yang lebih hidup dari uraian Sejarah Nasional/Sejarah Dunia yang tengah diajarkan. Pengorganisasian pembelajaran Sejarah Lokal berkenaan dengan persiapan pembelajaran yang bersifat komplementer. Pembelajaran Sejarah Lokal sangat menekankan kepada mengambilan banyak waktu, peran dan kreativitas guru-siswa. Oleh karena pembelajaran Sejarah Lokal ini dlakukan dalam kerangka Pembelajaran Sejarah dengan ‘muatan lokal (mulok)’, maka prinsip-pinsip didatik menjadi hal penting.

Urgensi Sejarah Lokal dapat dijelaskan sebagai berikut: (a) Sejarah Lokal berkenaan dengan relasi atau peran serta Sejarah Lokal pada keberlangsungan Sejarah Nasional; (b) Antara Sejarah Lokal dan Sejarah Nasional sangat berhubungan; (c) Penelitian mengenai Sejarah lokal dapat memperkaya pembendaharaan Sejarah Nasional dan memperdalam pengetahuan tentang dinamika sosio-kultural Indonesia yang majemuk secara lebih intim. Dengan cara demikian kian disadari adanya berbagai corak penghadapan manusia dengan lingkungan dan sejarahnya. Pengenalan itu (d) memperdalam kesadaran sejarah, sehingga memberi kemungkinan untuk memperoleh makna dari berbagai peristiwa sejarah yang dilalui.

A.B. Lapian mengemukakan urgesi Sejarah Lokal: (a) pengembangan sejarah yang bersifat nasional seringkali kurang memberikan makna kepada orang-orang tertentu, terutama yang menyangkut sejarah daerahnya sendiri, sebab Sejarah Nasional tak menggali lebih mendalam tentang suatu kajiannya atau biasanya bersifat umum, akibatnya sejarah daerah terkadang luput perhatian; (b) sejarah Lokal juga bisa dipakai untuk mengoreksi generalisasi-generalisasi dari Sejarah nasional; (c) sejarah lokal dibuat demgan sengaja untuk orang-orang dari zaman yang kemudian dari kehidupan pembuatnya.

Kecenderungan penulisan sejarah yang nasional sentris (natiomal centris) abaikan realitas dinamika sosial yang majemuk di masing-masing bagian wilayah Indonesia. Hal ini merugikan bangsa Indonesia sendiri, karena sejarah yang bersifat nasional kerap mengabaikan makna bagi komunitas tertentu, terutama sejarah di lingkungan sekitar. Lebih jauh, menjadi tak dikenal atau tidak diketahuinya bagian-bagian dari sejarah bangsa Indonesia secara lengkap atau detail, sehingga ada bagian-bagian yang luput dari perhatian atau tak terungkap.

Terbatasnya sumber tertulis menjadi salah satu faktor yang menjadikan sejarah lokal belum berkembang baik. Sebagian besar sumber data tersedia berupa sumber lisan, baik tradisi lisan (oral tradition) maupun sejarah lisan (oral history). Memang, dalam menggali sejarah lokal di Indonesia tak lepas dari sumber lisan. Kebiasaan untuk menuliskan segala yang pernah terjadi di lingkungan sekitarnya belum menjadi keharusan atau kebutuhan yang perlu dilakukan oleh sebagian dari bangsa ini. Tidak heran sumber tertulis mengenai masa lalu suatu komunitas di tempat/lokalitas tertentu sangat terbatas. Bahkan mungkin sumber lisan yang berupa tradisi lisan menjadi satu-satunya akses untuk mendapatkan informasi itu.

Penulisan Sejarah Lokal bisa (a) menjadi alat memahami dinamika masyarakat lokal dan keterkaitannya dengan lokalitas lain. Selain itu, Sejarah Lokal dapat untuk (b) menelusuri asal-usul, perkembangan, gejolak keresahan, perwujudan budaya lokal, ataupun untuk memahami sumber daya tahan tradisi lokal. Melalui studi Sejarah Lokal (c) dapat dipahami pengetahuan dan kearifan lokal yang tenggelam atau terbawa arus perubahan yang dipaksakan dari luar. Pembelajaran Sejarah Lokal penting artinya untuk: (a) menilai kembali generalisasi-generalisasi yang acap terdapat dalam Sejarah Nasional seperti periodisasi, dualis-me ekonomi, dll.; (b) meningkatkan wawasan atau pengetahuan kesejarahan masing-masing kelompok. yang akhirnya akan memperluas pandangannya tentang ”dunia” Indonesia; (c) membantu sejarawan profesional membuat analisis-analisis kritis; dan (d) menjadi sumber atau bahan atau data sejarah untuk kepentingan butir pertama dan para peneliti lainnya.

Penelitian Sejarah bukan monopoli Sejarawan dan Arkeolog. Fakta menunjukkan bah-wa diluar kedua pakar itu, terdapat sejumlah orang Sejarawan Otodidak dan Arkeolog Otodidak yang piawi dalam melakukan riset sejarah dan menuangkan hasil risetnya ke dalam buku yang ketika dipublikasikan banyak diminati khalayak serta memiliki akurasi yang cukup tinggi. Hal ini berlaku pula pada Sejarah Lokal. Guru Sejarah dan siswa sekalipun bukan tidaklah mungkin bertindak sebagai Periset Sejarah Lokal di daerahnya.

Untuk riset pada siswa itu, lebih tepat disebut sebagai ‘Praktikum Riset Sejarah Lokal’. Dasar pertimbangan penerapan praktikum riset sejarah adalah : (a) semua daerah di Indonesia mempunyai sejarah lokalnya sendiri-sendiri; (b) terdapat beragam sumber data masa lalu di setiap daerah, sesedikit apapun sumber data yang sampai kepada generasi sekarang; (c) terbuka peluang bagi siapapun untuk mengambil peran sebagai Periset Sejarah Lokal, (d) dimilikinya pengetahuan dan ketrampilan dasar oleh guru dan siswa untuk menjadi peneliti pemula bagi Sejarah Lokal-nya, (e) riset Sejarah Lokal memiliki keasyikan yang tersendiri, dan hasil atau temuannya langsung dapat dirasakan oleh masyarakat lokal bersangkutan.

Singkat kata lain, Riset Sejarah Lokal bukan merupakan sesuatu teramat sulit, yang tak mungkin untuk dapat dilakukan oleh Guru Sejarah dan Pembelajar Sejarah, asal ada kemauan, kesungguhan dan kecintaan terhadap Sejarah Lokal. Hal itu kini terbukti pada para peduli, pegiat dan pencinta sejarah/purbakala yang meski mereka non-sejarawan/arkeolog di daerah-daerah. Untuk dapat menjadi Periset Sejarah Lokal, perlu dimiliki dan dimampui hal-hal dasar sbb. :

(a) mempunyai pengetahuan Sejarah Nasional dan Regional yang berelasi dengan sejarah lokal,

(b) memiliki pengetahuan yang komprehensif mengenai Sejarah Daerah bersangkutan,

(c) memahami dasar-dasar metodologi riset bidang Sejarah, Arkeologi, Antropologi, Folklore (Tradisi Lisan) maupun Ekologi

(d) mampu untuk mengumpulkan data dari beragam sumber data, mengidentifikasikan dan mengeksplanasikan ragam peninggalan masa lalu,

(e) menguasi tenik penulisan hasil riset dan mengkomunikasikan temuannya terhadap pihak lain. Tingkat penguasaannya pada masing-masing hal dasar itu turut menentukan kualita keperisetan darinya mengenai Sejarah Lokal. Kalau ada diantara hal-hal dasar itu yang tidak dimampuinya, dapat ‘ditambalsulami’ dengan menjalin hubungan terhadap orang/pihak yang berkompeten.

Bagi periset Sejarah Lokal pemula, titik pangkal keberangkatan yang paling mudah ditempuhinya adalah:

(a) legenda lokal yang didukung peninggalan sejarah, arkelogi, paleo-ekologi, tradisi lokal, dsb.,

(b) tinggalan sejarah dan arkeologi di suatu tempat,

(c) toponimi arkhais untuk ditelisik latar dan akar sejarahnya,

(d) fenomena alam luar biasa yang berelasi dengan keyaknian dan ritus tradisional,

(e) unikum di suatu daerah yang memperoleh narasi dari pemangkunya.

 Untuk membedakannya dengan riset foklorik atau antropologis, hal-hal itu dianalisis silang (cross analiysis) dengan sumber-sumber informasi masa lalu lainnya untuk mendapatkan fakta yang tersirat di dalam atau di baliknya.

Ada beragam sumber Sejarah Lokal, yaitu:

(a) jejak non-material, yang berupa lembaga masyarakat adat, kepercayaan, tradisi, hal gaib, dongeng, bahasa/sastra dll.;

(b) jejak material, terdiri atas bermacam benda artefak, dan benda rumah tangga;

(c) jejak tertulis, berupa surat catatan harian, prasasti, kisah perjalanan, manuskrip, surat perintah, surat keputusan (layang kekancingan ), atau berupa cetakan/buku, surat kabar, majalah, pamflet, dokumen;

(d) jejak representasional, yaitu jejak atau sumber yang mewakili jejak lain, contoh : potret atau lukisan.

Dalam hal ini metodologi riset sejarah, askeologi maupun Paleo-ekologi dibutuhkan untuk menguatkan akurasi historis terhadap Riset Sejarah Lokal yang dilakukannya. Bisa juga Riset Sejarah Lokal dilakukan dengan memperdalam (indepthing) telaah mengenai hal tertentu atau memperluas (enlarging) terhadap hasil-hasil riset Sejarah Lokal tingkat permulaan terdahulu. Prosedur dan sistematika dari penelitian Sejarah Lokal serupa dengan riset-riset Sejarah pada umumnya: (1) heuristik, (2) kritik sumber, yaitu usaha mendapatkan jejak-jejak atau sumber yang benar, (3) interpretasi, dan (4) historiografi.

Penelitian Sejarah Lokal acap bukan merupakan penelitian pada sebuah ilmu (single disciplin) melainkan lintas disiplin ilmu (multy-disciplin), setidak-tidaknya melibatkan dua disiplin, yaitu Ilmu Sejarah dan Arkeologi (Historical-Archaeology), dan bahkan acap libatkan pula disiplin ekologi – khususnya Paleo-ekologi, Antropologi, Sosiologi dan Teologi. Oleh karena itu, idealnya para periset Sejarah Lokal yang walau berlatar ilmu utama Sejarah atau Arkeologi, namun sedikit-banyak perlu memahami disiplin ilmu lain, terlebih bila peneliannya tentang hal tertentu. Misalnya, penelitain Sejarah Lokal mengenai Arkeo-Musikologi di suatu daerah tentu membutuhkan penguasaan pengetahuan Musikologi oleh perisetnya. Hal demikian merupakan suatu keniscayaan dalam Penelitian Sejarah, sebab peristiwa masa lampau menyangkut banyak aspek kehidupan manusia dan lingkungannya.

Semoga membuahkan faedah.
Salam Sejarah ‘Jasmerah’,
Nuwun.

Ibis Styles Surabaya, 25 Agustus 2016


0 Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.