BHAKTI


KONSEPSI DAN REALISASI ‘BHAKTI’

01

Oleh: M. Dwi Cahyono

  1. Kandungan Makna ‘Bhakti’

Kata Sanskreta ‘bhakti’ diserap ke dalam Bahasa Jawa Kuna dan Tengahan, menjadi ‘bekti’ di dalam Bahasa Jawa Baru, dan ‘bakti’ pada bahasa Indonesia. Secara harafiah, kata Jawa Kuna ‘bhakti’’ berarti kebaktian, pengikatan diri, kesetiaan, dsb. (Zoetmulder, 1995:98). Kata ‘bakti’ dalam Bahasa Indonesia diartikan sebagai: tunduk dan hormat, perbuatan yang menyatakan setia (kasih, hormat, tunduk). Kata jadian ‘membaktikan’ menunjuk pada penggunaan segenap tenaga untuk berbakti (kepada), penghambaan (KBBI, 2010:94). Suatu tindakan bisa dikatakan sebagai ‘bhakti’ apabila dilaksanakan dengan: (a) niat tulus untuk mengabdikan diri, (b) tanpa pamrih, (c) mengerahkan segenap fikiran dan tenaga, serta (d) diarahkan kepada kemanfaatan bagi pihak lain.

Konsepsi luhur yang mempunyai akar sejarah panjang ini terbuka untuk dilakukan oleh siapa saja. Dalam beberapa Prasasti Muncang (944 M) yang ditulis atas perintah Pu Sindok (Isana) yang ditemukan di Malang misalnya, memberitakan adanya tempat suci untuk ‘kabhaktyan’ kepada dewata dengan perkataan ‘prasada kabhaktyan’ bernama ‘Siddhayoga’. Demikian pula para ksatria dalam kitab wiracarita Mahabharata dan Ramayana dikisahkan sebagai persona-persona yang melaksanakan dharma-bhakti kepada negara (nagari), sebagaimana dengan jelas digambarkan dalam ‘Bhagawatgita’. Pada konteks kekinian, bhakti semestinya dijadikan landasan pengabdian oleh para pemegang kekuasaan (pemerintah), semisal kepada daerah. Dalam konteks ini, kuasa yang dimiliki semata dibaktikan untuk ‘melayani’ warga di daerah kekuasaannya, untuk memberi buah manfaat kepada masyarakat, dan dalam bentuk yang lebih mikro untuk menjadikan pedesaan di wilayah pemerintahannya sebagai desa-desa yang berdaya agar kotanya mampu meraih kejayaan.

  1. Akar Tradisi Bhakti

Sebagai suatu istilah dan konsepsi, bhakti didapati dalam susastra-susastra lama, antara lain dalam Bhramandapurana (140), Udyogaparwa (65), Uttarakanda (43, 53), Agastyaparwa (358, 359, 379), Wrehaspatitattwa (60.5), Ramayana (1.3, 5.18, 8.120, 13.71,25.86), Arjuna-wiwaha (18.2), Sumannasantaka (16.2), Sutasoma (4.1), Nagarakretagama (37.2), Partayajna, Subadrawiwaha, Abhimanyuwiwaha, Tantri Kadiri, Korawasrama (158), Bhomakawya, Kidung Harsyawijaya (1.4, 2.63, 3.18, 43.1, 45.8). Kidung Sunda (1.31), dsb. Kata ini acapkali dikombinasikan dengan kata ‘dharma’ menjadi ‘dharma-bhakti’. Pada masyarakat pedesaan, konsepsi ‘bhakti’ diejowantahkan dalam bentuk tindakan bergotong-royong, yang diistilahi dengan ‘kerjo bhakti’. Dalam beragam agama pun dikenal adanya sebutan ‘kebaktian’. Artinya, bhakti adalah landasan perbuatan, yang terbuka kemungkinan untuk diterapkan di lintas bidang kehidupan, tak terkecuali untuk bidang pemerintahan di daerah.

  1. Bhakti sebagai Dharmma

Istilah Sanskreta ‘dharma’ acap dikombinasikan dengan kata ‘bhakti’ menjadi ‘dharma bhakti. Secara harafiah, kata ‘dharmma’ antara lain berarti: kebiasaan atau tata cara atau tingkah laku yang ditentukan oleh adat, kewajiban, kebajikan, kebaikan, pekerjaan baik, dsb. Pada konteks ‘dharma-bhakti’ ini, tindakan yang dikategorikan sebagai bhakti dilandasi oleh tata cara yang sesuai dengan kondisi setempat, dan diposisikan sebagi perbuatan baik, bajik, dan karenanya wajib untuk dilakukan demi kemasyalahatan khalayak. Istilah ini menunjuk pada perbuatan untuk berbakti, baik kepada agama, negara, daerah — atau dalam lingkup yang lebih mikro. Istilah ini bersinonim arti dengan amat, dedikasi atau kebajikan.

B. Posisi Diri dalam Kabhaktyan

Kebhaktyan sebagai penerapan konsepsi bhakti dalam kegiatan nyata bertalian dengan ‘posisi diri’ pelaku bhakti (disebut ‘bhkata’). Para pelakunya perlu memposisikan dirinya secara tepat, sebab salah memposisikan diri bisa jadi bukan bhakti yang dilakukannya. Secara lebih detail, hal itu berkenaan dengan: (a) tugas, (b) peran, dan (c) fungsi diri. Berikut masing-masing dipaparkan secara ringkas.

  1. Tugas dan Peran Diri

Posisi diri pada tugas dalam koteks ‘kabhaktyan’, antara lain berhubungan dengan sikap terhadap tugas, dimana tugas disikapi sebagai ‘panggilan’, bukan ‘terpaksa memenuhi perintah yang ditugaskan kepadanya’. Panggilan tugas dilandasi oleh kesadaran bahwasanya tugas yang diemban adalah sesuatu yang penting untuk dilakukan, karenanya bakal memberi kemanfaatan bagi pihak lain. Dalam konteks pemerintahan, tugas dipahami sebagai ‘konsekuensi logis’ atas jabatanya sebagai ‘pengemban amanat dalam bidang pemerintahan’, yang musti dilaksanakan dengan ketulusan hati dan penuh kesungguhan agar memberi hasil nyata sebagaimana diharap warga masyarakat.

  1. Fungsionalisasi Diri

Relasi tugas dan pelaksana tugas dalam konteks kabhakyan dapat digambarkan sebagai hubungan fungsional, dimana yang bersangkutan memainkan peran tertentu sesuai dengan tugas yang diembannya sebagai fungsionalisasi diri, agar tujuan yang dicanangkan dapat dicapai dan buahnya bermanfaat bagi khalayak. Pejabat daerah adalah seseorang yang semestinya dapat mengkontribusikan fungsi diri sesuai dengan cakupan tugas, hak dan kewajibannya maupun kewenangannya. Tugas dan posisi diri kepala daerah dalam konteks ‘kabhaktyan’ melahirkan fungsi-fungsi diri sebagai berikut : (1) fungsi diri sebagai penggagas dan perencana kegiatan strategis, baik yang digagas dan/atau direncanakan sendiri ataupun dirumuskan oleh staf yang dipimpinnya; (2) fungsi diri sebagai penyelanggara atau pelaksana kegiatan atas nama institusi yang dipimpinnya; (3) fungsi diri sebagai fasilitator bagi terselenggaranya kegiatan yang dilakukan oleh Satuan Kerja Pemerintahan Daerah (SKPD) atau satuan-satuan sosial yang berada di penjuru wilayahnya; (4) fungsi diri sebagai mediator antara SKPD atau satuan sosial di daerahnya terhadap pihak lain dari dalam atau dari luar daerahnya; (5) fungsi diri sebagai evaluator bagi penyelenggaraan kegiatan yang telah dilakukan oleh SKPD atau satuan sosial di daerahnya untuk menemukan formula dan mekanisme yang efektif dan efisien.

Tindakan-tindakan yang dilaksanakan dalam rangka realisasi fungsi-fungsi diri tersebut bukan semata untuk kepentingan diri pribadi (personal tendency), namun perlu pula diorientasikan bagi kemasylahatan masyarakat (social tendency). Demikianlah, orientasi yang terkandung di dalam makna ‘tanpo pamrih’ pada konsep dharma bhakti seorang kepala daerah. Oleh karena itu, bhakti kepala daerah tidak hanya diorientasikan bagi keberhasilannya dalam menjalankan fungsi eksekutif kepemerintahannya, namun sekaligus mengampu fungsi sosial dalam rangka memfungsikan sumberdaya di daerahnya – utamanya keberdayaan sumberdaya pedesaan di tingkat basis maupun kejayaan Kota di tingkat daerah padamana desa-desa itu bernaung dalam suatu pemerintahan daerah.

C. P e n u t u p

Demikianlah paparan singkat mengenai salah sebuah mutiara budaya Nusantara Lama, yakni ‘Bhakti’. Semoga dapat dijadikan referensi dan pemicu untuk aktualisasi diri dalam kehidupan bermasyarakat dan berbudaya. Konsepsi ‘bhakti’ dan ‘dharmma-bhakti’ terbuka kemungkinan untuk diejowantahkan ke dalam berbagai aspek kehidupan kini dan mendatang. Dalam institusi Kepaduan Indonesia (Pramuka), konsep dharma-bhakti itu tergambar pada apa yang dinamai ‘dasadharma’ dan dalam syair lagunya ‘dharmaku ku bhaktikan’ dan ‘bhaktiku ku dharmakan’. Semoga bisa menginspirasi.

Salam budaya, ‘Nusantarajayati’.
Nuwun.

PATEMBAYAN CITRALEKHA
14 Nopember 2016


Like it? Share with your friends!