Connect with us

JAMAN BARU

Kesejarahan Gresik (2)

Avatar

Published

on

Ajar Kenal Kesejarahan Gresik II

IKHTIAR LESTARIKAN BANGUNAN EKS KAWEDANAN PADA KAWASAN CAGAR BUDAYA SIDAYU

01

Oleh: M. Dwi Cahyono

A. Sidayu, dari Kadipaten menjadi Kawedanan lalu Kecamatan

Gresik sudah dikenal sejak abad ke-11 ketika tumbuh menjadi pusat perdagangan, yang bukan hanya antar pulau melainkan meluas hingga ke berbagai negara. Sebagai Kota Bandar, Gresik banyak dikunjungi pedagang Cina, Arab, Gujarat, Kalkuta, Siam, Bengali, Campa dan lainnya, Gresik kian tampil menonjol semenjak berkembangnya Islam di Tanah Jawa. Menurut catatan Tome Pires dalam ‘Suma Oriental’, penguasa di Gresik pada sekitar tahun 1411 adalah seorang Cina kelahiran Guangzhou. Kala itu Gresik menjadi pelabuhan dagang internasional besar. Pires yang menyinggahinya pada abad ke-16 menjuluki dengan “permata Pulau Jawa di antara pelabuhan dagang”.

Pada abad ke-16 Sedayu dibawah pimpinan penguasa bernama Pate Amiza, keponakan Pate Moroh dari Rembang dan bersepupu dengan Pate Unus (Adipati Unus) dan Pate Rodim (Raden Patah). Pires juga menyebut nama ‘Pate Bagus’, saudara dari Ayah Pate Amiza. Dialah yang sebenarnya memerintah negeri itu. Dalam hal demikian, Sedayu merupakan wilayah pesisir yang otonom, setara dengan wilayah-wilayah pesisir lainnya. Posisi Sidayu mulai merosot pada abad 17. Daerah ini menjadi bagian atau berada dibawah kekuasaan Surabaya. Ketika Surabaya terlibat pertempuran melawan Mataram, Sidayu musti turut membantu. Situasi itu membawa Sidayu menjadi daerah taklukkan Mataram – semenjak Surabaya dikalahkan oleh Mataram (tahun 1625). Sidayu kemudian jatuh ke dalam kekuasaan VOC manakala Mataram kehilangan kontrolnya atas Daerah Pesisir Timur Jawa sejak tahun 1743 pasca pemberontakan Cakraningrat IV.

Pada tahun 1746 Sidayu masuk dalam afdeeling Gresik – bersama dengan Kadipaten Gresik dan Lamongan (Sutjipto, 1983). Afdeeling adalah suatu daerah administratif setingkat kadipaten/kabupaten, dijabat oleh pejabat Eropa, yang terdiri dari satu atau lebih kadipaten/kabupaten. Bila adipati/bupati adalah pemimpin kadipaten/kabupaten, maka pemimpin afdeeling adalah asisten residen, yang bertanggungjawab langsung kepada residen. Selama kekuasaan VOC, Sidayu diwajibkan untuk memenuhi beberapa kewajiban. Salah satu diantaranya adalah menyetor beras. Pada tahun 1747 Adipati Sidayu dan Lamongan menyetor 127 koyang beras, namun masih berhutang 458 koyang dari setoran di tahun sebelumnya. Memasuki awal abad 20 Kadipaten Sidayu mulai mengalami kemunduran. Kemungkinan terkait dengan ‘kebijakan pelabuhan’dari Kompeni Belanda yang memutuskan untuk menutup pelayaran internasional di beberapa pelabuhan yang secara ekonomis tidak menguntungkan. Pelabuhan Gresik ditutup bagi pelayaran internasional sejak 1825, dan ada kemungkinan Sidayu juga mengalami nasib sama.

Sejak berdirinya pada tahun 1675, Kadipaten Sedayu dipimpin oleh 10 adipati. Diantara kesepuluh adipati itu yang amat kesohor bernama ‘Kanjeng Sepuh Sedayu (1816-1855)’, yang merupakan adipati ke-8. Beliau adalah aulia dan sekaligus pemimpin besar di Sidayu. Menurut K. Ridwad Ahmad dari Djawatan Penerangan RI Kecamatan Sidayu dalam penuturannya pada tanggal 25 Februari 1957, Kanjeng Sepuh Sedayu adalah ahli strategi yang berjasa menentramkan dan melindungi rakyatnya dari berbagai teror selama Masa Penjajahan Belanda. Dalam sebuah rapat bersama para pejabat Kolonial, dengan beraninya Beliau usulkan nama pasar di Surabaya, dengan nama ‘Kabean’ – kini dinamai ‘Pasar Pabean’, yang berarti untuk semua. Hal ini dimaksudkan sebagai bentuk penolakannya terhadap diskriminasi dan kenaikan pajak, lantaran pemerintah kolonial Belanda membeda-bedakan pedagang dengan maksud untuk menaikkan pajak. Beliau juga dekat dengan rakyat. Diam-diam di malam hari berkeliling ke seluruh wilayah kadipaten, yang meliputi Sedayu, Lamongan, Babat, hingga Jombang, untuk melihat kehidupan sehari-hari warga beserta problematika yang dihadapinya. Kanjeng Sepuh Sedayu adalah seorang adipati yang berpihak kepada rakyat kecil. Sang adipati yang gemar memelihara kuda ini menyandang nama gelar ‘Kyai Penembahan Haryo Soeryo Diningrat’ atau ‘Raden Adipati Suryoningrat’ . Beliau wafat pada tahun 1856 dan dimakamkan di kompleks makam di belakang Masjid Agung Sedayu.

 02

03

04

Pada awal abad ke-20, tepatnya sejak tahun 1935, riwayat Kabupaten Sidayu berakhir. Wilayahnya dilebur jadi satu dengan Kabupaten Gresik, dengan status sebagai ‘kawedanan’, yang membawahi 5 (lima) kecamatan. Dalam perkembangannya, Kabupaten Gresik pun turun status – sehubungan perkembangan Surabaya yang cukup pesat, yang memaksa dihapuskannya status Gresik sebagai Kabupaten dan digabung dengan Kabupaten Surabaya pada tahun 1934. Status Gresik dan juga Sidayu sebagai kawedanan dibawah Kabupaten Surabaya itu memasuki Masa Kemerdekaan RI dan baru berakhir tahun 1974 – lantas status ‘kabupaten’ bagi Surabaya dihapuskan berdasarkan PP Nomor 38 Tahun 1974.

Semenjak itu, seluruh kegiatan pemerintahan berangsur-angsur direlokasi ke daerah Gresik, dan namanya berganti dengan ‘Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik’, dengan pusat pemerintahan di Kota Gresik. H. Soeflan merupakan bupati pertama Gresik di Era Kemerdekaan RI. Dengan didirikannya Pabrik Semen Gresik pada tahun 1953, Gresik memasuki titik awal industrialisasi. Kawasan permukiman pun makin melebar, yang disertai dengan relokasi pusat pemerintahan Gresik ke kawasan Bunder. Pada tahun 1999 status Sidayu sebagai ‘kawedanan’ berakhir dan diganti menjadi ‘kecamatan’ dalam wilayah Kabupaten Gresik berdasarkan Perda No.22 tahun 1999. Oleh karena itu, kini Sidayu hanya merupakan satu diantara 18 kecamatan di Kabupaten Gresik, yang berada di bagian utara.

B. Arsitektur Berindikasi Cagar Budaya di Sedayu

Kecamatan Sedayu memiliki bukti-bukti kebesaran sejarah sebagai daerah bekas suatu kabupaten dan kemudian kawedanan, yang sayang sekali sebagian besar kurang terawat, Antara lain berupa pintu gerbang dan pendapa keraton kabupaten, masjid dan alun-alun, reruntuhan Masjid Sedayu di Desa Mriyunan, Sumur Dhahar di Desa Golokan dan Telaga Rambit di Desa Purwodadi, serta sebuah situs yang kini tinggal berupa onggokan reruntuhan bangunan. Diprakirakan situs ini berusia satu abad, dibangun jelang pemindahan Kadipaten Sedayu ke wilayah Kadipaten Jombang oleh Penjajah Belanda pada sekitar 1910. Sebenarnya, jejak peninggalan arsitektural bukan hanya berada di sekitar Alun-alun Sedayu, namun meluas hingga ke koridor jalan ke arah Lamongan maupun ke Jembatan Bangawan Solo, termasuk ke dalam sejumlah lorong pada kawasan tersebut.

05

06

07

Oleh karena pernah menyandang status sebagai kadipaten/kabupaten, maka dapat difahami bila meski kini Sedayu hanya sebuah kecamatan, namun mempunyai alun-alun yang luas dan bangunan-bangunan tua yang terbilang megah, yang menjadi pertanda bahwasanya Sedayu merupakan bekas kota yang konon pernah berjaya di Pantura Jawa. Sebelum akhirnya menjadi bagian yang terintegrasi dengan Kabupaten Gresik, Sedayu pernah menjadi wilayah kadipaten tersendiri di Era Kasultanan Mataram. Bahkan, kala itu Kadipaten Sedayu memiliki koneksitas kewilayahan secara langsung dalam naungan Kasultanan Mataram. Sidayu merupakan sebuah diantara Kota-kota Pantai Kuno di Pantura Jawa, yang berkontribusi penting dalam sejarah kemaritiman Nusantara dalam kurun waktu panjang, setidaknya selama setengah milenium (abad ke-15 hingga permulaan abad ke-20). Urgensi Sidayu sebagai Kota Pantai pada medio abad ke-18 hingga awal abad ke-20 tergambar pada keputusan untuk melintaskan ‘Jalan Raya Pos (De Groote Postweg)’ yang dengan ‘tangan besi’-nya berhasil dibangun oleh Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels hanya dalam waktu setahun (1808), yang diantaranya melintasi Kota Bandar Sidayu masa lampau.

Berbagai peninggalan sejarah di Sedayu telah mendapatkan perhatian dari dinas terkiat, dan telah tercatat dalam ‘Laporan Kegiatan Inventarisasi Tinggalan Purbakala Di Kabupaten Gresik’ oleh BPCB Mojokerto tahun 2014. Namun, yang terawat baru sebatas kompleks masjid dan makam. Peninggalan-peninggalan lain belum ditangani secara proporsinal dan semestinya, sehingga terkesan kurang terawat. Kendati demikian, sebagian jejak sebagai kota kuno (ancient city) masih terlihat hingga kini. Sisa-sisa bangunan masa silam tersebut masih bisa dilihat dan dirasakan oleh pengunjung luar. Salah sebuah diantaranya, yang berasal dari abad ke-19, adalah gedung eks Kawedanan Sidayu, yang terletak di Jl. Kanjeng Pangeran No. 2 Desa Mriyunan Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik. Batas utara situs adalah Kantor Pajak, sebelah barat dengan Jalan Kanjeng Pangeran, sebelah selatan dengan Pasar Sidayu, dan sebelah timur dengan rumah warga. Luas total situs 198,49 m2. Bangunan I panjang = 29 m, lebar = 27 m dan luas = 783 m2. Bangunan II panjang = 21 m, lebar = 4 m, luas = 84 m2. Bahan utama bangunan adalah bata berplester, kayu, kaca dan tegel. Letak titik koordinat geografis bangunan 6°59’30” LS hingga 112°33’57” BT.

08

09

Bangunan ini turut mencirikan Sidayu sebagai ‘Kota Masa Kolonial’. Didesain dengan memadukan gaya arsitektur lokal Jawa dam Eropa, sehingga bisa dijadikan bukti adanya pengaruh Eropa terhadap pola pemukiman di Sidayu. Awalnya merupakan bagian dari kediaman Bupati Sidayu atau tinggalan Kanjeng Sepuh dan digunakan sebagai ruangan kerjanya. Sisa bangunan lama yang diyakini sebagai eks Kadipaten Sidayu kini dijadikan UPT Dinas Pendidkkan Kabupaten Gresik. Bangunan eks Kawedanan Sidayu dan bangunan-bangunan Indis lain di sekitarnya menjadi penanda mengenai pasang surut perkembangan Kota Sidayu, dari semula merupakan kabupaten otonom dan kini hanya tinggal menjadi pusat suatu kecamatan di Kabupaten Gresik.

C. Pemeringkatan Bangunan Cagar Budaya

Bagian ini membicarakan tentang Eks Kawedanan Cerme dan Sidayu sebagai tinggalan arkeologis yang berindikasi sebagai ‘Cagar Budaya’. Terkait itu, ada dua hal yang dibicarakan, yaitu: (1) Identifikasi Cagar Budaya Eks Kawedanan Cerme dan Sidayu, serta (2) Peringkat Cagar Budaya Eks Kawedanan Cerme dan Sidayu. Kedua hal itu dibicarakan secara terpisah, namun saling kait.

  1. Identifikasi Cagar Budaya Eks Kawedanan Cerme dan Sidayu

Eks Kawedanan Sidayu memiliki indikator Cagar Budaya. Secara historis, bangunan ini berusia lebih dari 50 tahun lampau, dan pernah menjadi fasiltas publik berkenaan dengan posisi Sedayu di masa lalu sebagai wilayah pemerintahan yang berstatus ‘kawedanan’. Bahkan, boleh jadi sebagian dari bangunan di areal eks Kawedanan Sidayu adalah bagian kediaman Adipati Sidayu, yakni Kanjeng Sepuh, yang konon merupakan ruangan kerjanya. Jika benar demikian, berarti sebelum dipergunakan sebagai Kantor Kawedanan dan Rumah Dinas Wedana Sidayu mulai tahun 1935, bangunan ini telah bercokol dan difungsikan semasa pemerintahan Kanjeng Sepuh (1816-1855). Bangunan ini merupakan ‘jejak budaya tertinggal’, terkait dengan sejarah pemerintahan, khususnya pemerintahan jenjang kawedanan, yang sejak tahun 1963 dihapus dari jajaran birokrasi pemerintahan Indonesia.

Adapun secara arkeologis, kedua bangunan itu memiliki kekhasan bentuk, yang mewakili masa gaya, yaitu arsitektur bergaya ‘Indis’. Terpadu di dalamnya unsur seni-bangun Eropa dan Jawa. Pada masa sekarang, bagunan dengan corak demikian terbilang ‘langka’, dalam arti tidak banyak yang menyamai bentuknya dan tinggal sedikit jumlahnya. Sayang sekali, terdapat bagian-bagian tertentu dari bangunan tersebut yang kini mengalamai kerusakan, bahkan bisa runtuh apabila tak segera dikonservasi. Misalnya, bangunan pada deret belakang (Bangunan II) di situs eks Kawedanan Sidayu, yang lantaran bagian ini telah sangat lama tidak difungsikan, maka rentan terhadap kerusakan. Kondisi demikian dialami oleh eks Kaewdanan Cerme, yang telah hampir satu dasawarsa terakhir tak lagi dijadikan kantor PDAM. Menyadari akan kondisinya, maka ‘pencagaran’ terhadapnya, dengan mendaftarkannya sebagai ‘Bangunan Cagar Budaya’ adalah upaya preventif untuk melindunginya dari kerusakan bahkan keruntuhan. Pencagaran juga dirasakan perlu, khususnya terhadap bangunan eks Kawedanan Sidayu, yang kini beralih fungsi sebagai kantor UPTD Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik. Dalam fungsi barunya itu terjadi penambahan atau sebaliknya penghilangan komponen arsitektur lama tertentu untuk disesuaikan dengan fungsi barunya atau kebutuhan tertentu bagi institusi yang menempatinya.

Berdasarkan indikator hisroris maupun arkeologis sebagaimana dipaparkan pada alinea diatas, bangunan eks Kawedanan Sidayu memenuhi syarat untuk ‘di-cagarbudaya-kan’. Hal ini sesuai dengan definisi CB menurut Pasal 1 UU No. 11 tahun 2010 bahwa Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan. Perihal pemberian status ‘CB’ terhadapnya sesuai pula dengan kriteria CB, yaitu: (a) berusia 50 tahun atau lebih, (b) mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 tahun, (c) memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan, dan (d) memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

Bangunan eks kawedanan Sidayu tersebut adalah CB kriteria Bangunan Cagar Budaya, atau benda buatan manusia (artifisial) tak bergerak. Menurut Pasal 1 UU No, 11 tahun 2010, Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tak berdinding, dan beratap. Sebagai CB, keduanya memiliki arti khusus bagi sejarah, karena berhubungan dengan peristiwa penting di masa lalu, dan/atau terkait dengan seseorang atau tokoh yang menggerakkan peristiwa. Selain itu, juga mengandung nilai informasi penting yang terkait dengan tokoh, peristiwa, dan/atau kehidupan manusia masa lampau, sehingga memiliki arti khusus lantaran memiliki peranan penting di dalam sejarah kebudayaan Indonesia. Makna yang terkandung didalamnya Memberi inspirasi dan motivasi kepada masyarakat untuk melakukan dan menghasilkan sesuatu yang berguna bagi bangsa dan negara.

Peristiwa sejarah yang berkenaan dengannya utamanya adalah Sejarah Pemerintahan, Sejarah Sosial, Sejarah budaya, dan Sejarah Perkembangan wilayah. CB yang diharapkan dapat dilindungi itu adalah hasil kebudayaan manusia, yang berupa peninggalan masa lalu (Fransisca dan Sunarya, 2012). Cagar budaya itu bukan saja menjadi saksi sejarah pada masa silam, namun memiliki nilai sebagai wujud infomasi bagi perkembangan sebuah kota atau lingkungan terdekatnya. Oleh karena itu, wajarlah bila cagar budaya dianggap memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan (M.Ridah, 2012).

  1. Peringkat Cagar Budaya Eks Kawedanan Sidayu

Cagar budaya (CB) yang terdapat di suatu daerah, tak terkecuali di Daerah Gresik, perlu ditetapkan peringkatnya melalui pemeringkatan. Yang dimaksud dengan’ pemeringkatan’ adalah memberikan penilaian cagar budaya berdasarkan kepentingannya untuk menjadi peringkat: (a) nasional, (b) provinsi, dan (c) kabupaten/kota. Perihal ini diatur dalam UU No. 11 tahun 2010 Pasal 41 hingga 49. Pemeringkatan Cagar Budaya menjadi itu kewenangan dari pemerintah dan pemerintah daerah, yang dilakukan dengan: (1) mengidentifikasi persyaratan pemeringkatan CB (regulasi/standard/pedoman persyaratan pemeringkatan nasional dan internasional, persyaratan pemeringkatan, identifikasi pemeringkatan, (2) mengidentifikasi CB yang akan diperingkat (identifikasi CB yang akan diperingkat menjadi peringkat nasional, propinsi, kabupaten/kota), (3) Mengkaji klasifikasi pemeringkatan CB (hasil identifikasi klasifikasi CB dianalisis dengan pendekatan analisis inter, multi, transdisipliner, merumuskan klasifikasi CB), (4) menyusun prosedur pemeringkatan (mereview prosedur dan regulasi terkait, menyusun prosedur pemeringkatan), dan (5) merekomendasi pemeringkatan CB berdasar kepentingannya menjadi peringkat nasional, provinsi, kab/kota (menyusun rekomendasi pemeringkatan, mempresentasikan pemeringkatan CB kepada pemerintah)

Pemeringkatan CB tidak mudah dilakukan, karena sejauh ini belum tersedia instrumen untuk pemeringkatan CB. Menyadari keterbatasan ini, perlu difomulasikan penilaian/scoring terhadap cagar budaya guna membagi kewenangan pelestarian cagar budaya. Dalam melakukan penilaian terhadap peringkat cagar budaya tidak bergerak menggunakan metode statistik. Untuk kepentingan itu, langkah-langkah yang ditempuh terlebih dahulu adalah menentukan variabel yang dipelajari, yaitu variabel: (a) penyebab, dan (b) variabel akibat. Variabel penyebab dikenal dengan variabel bebas atau variabel faktor, sedang variabel akibat adalah variabel terikat (respons). Dalam hal pemeringkatan CB, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan yang cukup besar, sebagaimana termaktub di dalam Pasal 96 UU No. 11 Tahun 2010, dimana salah satu diantara 16 kewenangannya adalah menetapkan peringkat CB. Selain itu, kewenangan yang juga besar berada pada Tenaga Ahli Cagar Budaya (TACB), yang satu diantara dua tugas pokoknya adalah melakukan kajian atas usulan tim pendaftaran cagar budaya guna memberikan rekomendasi bagi penetapan status dan peringkat cagar budaya kepada penguasa wilayah.

Ada tiga peringkat CB, yaitu peringakat: (1) Nasional, (2) Propinsi, dan (3) Kabupaten/Kota. Terkait itu, sesuatu yang ditetapkan sebagai CB perlu disertai dengan peringakatnya, dengan mencermati indikator-indikatornya. Baik eks Kawedanan Cerme ataupun Sidayu dapat dikategorikan sebagai Bangunan CB Peringkat Kabupaten (Daerah). Hal ini sejalan dengan indikator CB peringkat Kabupaten Kota, yaitu: (a) sebagai CB yag diutamakan untuk dilestarikan dalam wilayah kabupaten/kota; (b) mewakili masa gaya yang khas; (c) tingkat keterancaman yang tinggi, (d) jenisnya sedikit, dan/atau (e) jumlahnya terbatas. Berdasar indikator indikato-insikator itu, bangunan eks Kawedanan Sidayu layak didaftarkan sebagai CB dengan peringkat daerah (kabupaten/kota).

Demikian tulisan ringkas yang bersahaja ini, sebagai wahana untuk mengenal awal Kesejarahan Sidayu. Semoga membuahkan faedah. Salam budaya ‘Nusantarajayati’. Nuwun.

PATEMBAYAN CITRALEKHA,
6 Desember 2017

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

JAMAN BARU

REVITALALISASI TAMAN SRIWEDARI LEPAS KONTEKS

Avatar

Published

on

 

Potret Buram Pusaka Saujana

REVITALALISASI TAMAN SRIWEDARI LEPAS KONTEKS

Senjakala Pusaka Saujana Keraton Solo

Oleh:
M. Dwi Cahyono

A. Kesejarahan Taman di Lingkungan Keraton
1. Taman Kerajaan dalam Sejarah Jawa

Sebagai suatu kosa kata, istilah ”tamãn” telah kedapatan dalam Bahasa Jawa Kuna maupun Tengahan, yang secara harafiah berarti taman, taman hiburan (Zoetmuder, 1995:1189). Istilah ini antara lain dijumpai dalam susastra Adipatwa (81), Udygaparwa (24), Sumanasataka (2.1, 10.19), Sutasoma (68.4), Subhadrawiwaha (12.4), dan Kidung Ranggalawe (4.114). Orang yang bertugas sebagai penjaga atau pengawas taman dalam sumber data epigrafi (misalnya dalam prasasti Poleng II. 1B.3) disebut “mataman’, yang bersionim arti dengan ‘juru taman’. Istilah ‘taman’ terus dipakai dalam Bahasa Jawa Batu, bahkan dijadikan kosa kata dalam Bahasa Indonesia dengan arti sama. Tidak jarang kepadanya ditambahkan kata ‘sari’, sehingga muncul perkataan ‘tamansari’.

Dalam kompleks keraton (kadatwan, kedaton) pada era Kerajaan di Masa Himdu-Buddha maupun era Kasultanan di Masa Perkembangan Islam, taman menjadi bagian integral lingkungan istana raja-raja Nusantara. Oleh karena pada taman terdapat berbagai tanaman – termasuk aneka tanaman bunga (kusuma wicitra) serta satwa, maka tampak menyerupai kebon, sehingga muncul sebutan “kebon (acap dipersingkat menjadi ‘bon’) rojo’. Terkadang taman diperlengkapi dengan telaga, yang pada bagian tengahnya terdapat gundukan tanah asal atau tanah urug sebagai tempat berdirinya bangunan (bale). Bangunan (bale) tersebut seolah ‘mengambang’ di permukaan air, sehingga muncul sebutan ‘balekambang’. Secara simbolik-kosmologis bale (balai) melambangkan gunung Meru yang berada di Jambudwipa, dan dikelilingi dengan tujuh lapis samudra (segaran) berbentuk cincin (ring, melingkar). Oleh karena taman kerajaan merupakan tempat yang indah-permai, maka dapat difamai apabila menjadi tempat pilihan para putri untuk bersuka cita, sehingga tamansari acap mendapat sebutan ‘keputren’.

Kitab gancaran Pararaton berkisah bahwa Ken Dedes dan Akuwu Tunggulametung pergi melancong ke ‘Taman Baboji’ dengan mengendari giligan (semacam pedati). Semestiya lokasi Taman Baboji tidak terlalu jauh dari Kadatwan Tumapel, karena perjalan dilakukan menggukan gilingan dan ketika itu Dedes tengah hamil muda. Bisa jadi Taman Baboji [yang bisa diidetifikasi dengan situs patirthan Watugede sekarang] adalah semacam kebonrojo dari keakuwuan Tumapel, Gambaran menngenai tamaan juga didapati pada relief candi. Dalam relief ‘Ramayana’ di teras I candi induk Penataran misalnya divisualisasikan tamansari di lingkungan istana Langka (Alengka, dalam pewayangan Jawa disebut ‘Ngalegkdirojo’), yang dilengkapi dengan Balekambang. Tatkala sejumlah bangunan keraton dilalap api, yang tersulut dari ekor Hanuman yang terbakar, Rahwana membawa para putri ke areal balekambang yang berada di Tamansari, tempat dimana Dewi Sita disekap oleh Rahwana. Serupa dengan Sita, kakawin Arjunawiwaha juga mengkisahkan bahwa widyadari Suprabha disekap oleh raksasa Niwatakawaca di tamansari, sebagaiama divisualkan dalam relief cerita di kaki candi Surawana. Gambaran visual mengenai tamansari juga didapati pada relief Sudhamala di kaki candi Tigawamgi. Setelah ‘diruwat’ dengan jalan mengorbankan Sahadewa (Sadewa), syahdan ksetra Gandamayu yang agker serta mengerikan – tempat dimana raksasasi Ra Nini, yakni Dewi Uma ketika manakala terkena sapata (kutuk) dari suaminya (Dewa Siwa) – berubah wujud menjadi tamansari yang indah.

Pada relief-relief candi tersebut tamansari digambarkan sebagai lingkungan tertutup, yang dilegkapi dengan gapura dan pagar keliling. Oleh kerena itu, untuk dapat menemui Dewi Sita yang disekap di tamansari kerajaan Langka, Hanuman musti memanjat pohon nagasari, sebagaimana tergambar pada kalimat ‘Hanuman malumpat sampun, prateng wit nagasari”. Demikian pula pada relief Arjunawiwaha di kaki candi Tigawangi, digambarkan bahwa untuk dapat memantau Dewi Suprabha yang disekap oleh Niwatakawaca di tamansari, maka Arjuna pun memanjat pohon. Demi keamanan tamansari, pihak kerajaan membentuk satuan tugas pengaman taman. Bisa jadi, ketika Ken Angrok pertamakali melihat Ken Dedes di Taman Baboji, jabatannya kala itu adalah sebagai prajurit penjaga dan pemelihara tamansari (mataman, juru taman). Gambaran tamansari demikian juga didapati pada era Kasultanan, seperti tampak pada Tamansari di Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, Tamansari di kompleks kasultanan Sumenep, Taman Narmada di Lombok, dsb.

Baik tamansari ataupun kebonrojo adalah areal dan komponen arsitektural yang integral di lingkungan pusat pemeritahan. Ada kemugkinan tamansari terletak pada lingkungan dalam (jron benteng). Adapun kebonrojo, yang membutuhkan areal luas, ditempatkan di luar benteng. Telaga Bureng (yang bisa diidentifkasi dengan situs Wendit Wedok sekarang) yang berair jernih-kebiruan dengan sejumlah bangunan bagus di sekelilingnya, yang disinggahi oleh rombongan Hayamwuruk pasca perjalanan ziarah (pylgrime) di pendharman Kidal dan Jajaghu boleh jadi adalah Kebonrojo kerajaan Tumapel. Model penataan lingkungan yang demikian berlanjut hingga di era kasultanan. Taman Sriwedari di Kota Solo adalah bonrojo Kasunanan Surakarta Hadiingrat. Keberadaan dan konsepsi kebonrojo yang terdapat di lingkungan keraton ini kemudian diadopsi dalam skala yang lebih kecil (replica) pada pusat-pusat pemerintahan di daerah (kadipaten/kabupaten). Misalnya, hingga kini masih terdapat bonrojo di Blitar dan konon daerah- daerah pada kawasan Mataraman (Tulunagung, Kediri, Nganjuk Madiun, Ngawi, dsb.) juga memiliki bonrojo.

Lokasinya di luar benteng keraton memberi peluang bagi khalayak untuk dapat mencercap faedah taman yang dibangun oleh karaton. Terlebih tanam luas itu dilengkapi dengan prasarana dan sarana pertunjukan seni-budaya, yang memberi hiburan terhadap rakyat. Oleh karena itu kata ‘taman’ dapat diartikan dengan ‘taman hiburan’. Dalam konteks ini taman raja (baca ‘kebon rojo’) mengkontribusikan fungsi rekreatif, edukatif, maupun ekologis. Secara sosiologis, taman menjadi sarama penghubung (mediator) antara warga dalam keraton dan luar keraton melalui fasilitas dan kegiatan seni-budaya yang dilangsungkan padanya. Kebon raja dengan demikian semenjak dahulu diposisikan sebagai ‘ruang public (open space)’, dimana semua orang bisa hadir kepadanya, serta berbagai kegiatan seni-budaya dapat diekspresikan di dalamnya.

Apabila benar yang dipaparkan di atas, lingkungan keraton/kasultanan dilengkapi dengan tamansari dan kebonrojo, berarti telah berada lama dalam sejarah kemonarkhian di Jawa. Oleh karenanya layak bila dikatakan ’menyejarah’, yakni semenjak Masa Hindu-Buddha dan berlanjut hingga Masa Perkembangan Islam. Bahkan, jejak-jejaknya masih dijumpai pada sejumlah daerah di Jawa. Kebonrojo dengan bale kambang di dalamnya dikemas menurut konsep kosmologis yang berakar panjang di dalam sejarah Jawa. Dengan mempertimbangan usianya, kelangkaannya kini, urgensi fungsinya maupun kandungan makna simboliknya, maka tamansari dan kebonrojo layak dimasukkan dalam kategori “heritage (pusaka),” yang bukan sekedar sebagai pusaka alam (natural heritage) namun sekaligus merupakan pusaka budaya (cultural heritage). Paduan pusaka alam dan pusaka budaya acapkali disitilahi ‘pusaka saujana”. Dalam kaitan itu, taman raja (kebonrojo) yang dibangunan pada masa lampau dan masih dijumpai jejaknya hingga masa kini merupakan ‘pusaka saujana’.

2. Taman Sriwedari sebagai ‘Pusaka Saujana’

Apabila menilik awal pemdiriannya (tahun 1899-1901), Taman Sriwedari yang dicetuskan pembangnannya oleh Sri Susuhunan Pakubuwno X (1893-1939), masuk dalam kategori ‘tinggalan sejarah’ atau ‘warisan budaya masa lampau (heritage)’. Pada tahun 1901 diresmikan purnabangun Taman Sriwedari dan difungsikan sebagai taman rekreasi (hiburan) sekaligus tempat peristirahatan bagi keluarga istana Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Areal luas (sekitar 10 Ha) yang ditumbuhi pepohonan besar serta dilengkapi dengan balekambang artifiasial ini dikenal dengan sebutan “bon rojo (sebutan ‘bon’ merupakan kependekan dari kata ‘kebon’, dalam arti : taman), yang menunjuk kepada ‘taman raja’. Luasmya taman tercermin pada unsur sebutannya ‘wedari (wedar+i)’, yakni istilah dalam Bahasa Jawa Kuna hingga Jawa Baru, yang secara harafiah berarti : luas terbentang, nampak (seutuhnya), terbuka, tersingkap (Zoetmulder, 1995:1407). Sebutan ‘Sriwedari’ kedapatan dalam cerita pewayangan Jawa sebagai ‘taman surgawi (taman Kaindran)’, yang menjadi inspirasi bagi pembangunan taman ini. Lahan untuk taman dibeli oleh KRMT Wirjodiningrat (kakak ipar Sri Susuhunan Pakubuwono X) dari Johannes Busselaar (orang Belanda yang tinggal di Solo) pada 5 Desember 1877, dengan status ‘tanah hak milik’. Setelah diberlakukan Undang-Undang Pokok Agraria oleh Pemerintah RI (berlaku sejak 24 September 1960). status kepemilikan tanah Taman Sriwedari didaftarkan kembali, namun hanya mendapat status ‘Hak Guna Bangunan (HGB) 22’, karena baru didaftarkan pada tahun 1965.

Taman Sriwedari bukanlah sekedar hamparan tanah amat luas dengan bangunan-bangunan artifisial di atasmya sebagai komponen arsitektural, namun berisi komponen ekologis yang berupa flora dan fauna. Pada sisi tenggara terdapat kolam melingkar (segaran) dengan gundukan tanah di tengahya, yang didesian secara artifisial seagai bale kambang. Untuk menjangkau gundukan tanah di tengah kolam dibangun jembatan penyebarang. Pada gundukan tanah itu ditempatkan panggung (diberi nama ‘Pangeksi’), yang pada tahun 1950-an digunakan sebagai tempat pementasan musik keromcong. Di bawah panggung terdapat sebuah ruangan, yang dinamai ‘Guosworo (berasal dari kata ‘guo’ dan ‘sworo’, yang berarti: gua suara. sebagai tempat penyimpanan gamelan keratom (gamelan Satiswaran), yang siap sedia apabila diperlukan dalam siatu pementasan,. Pada sub-area selatan dibangun paviliun yang nyaman, dengan konsep ‘bangunan terbuka’ dan bertingkat sebagai tempat peristirahatan dan sekaligus refreshing.

Pepohonan besar seperti Casuarina, kenari, trembesi dsb. terdapat di penjuru areal taman. Sementara pada permukaan segaran tumbuh tanam teratai yang bunga-bunganya menghiasi kolam melingkar. Kolam kian dibuat mempesna oleh renang angsa dan itik maupun keberadaan burung-burung bangau. Aneka warna bunga ditanam guna memperindah pemampilan panggung Pangeksi. Sri Susuhunan Pakubuwono X menambah koleksi di Taman Sriwedari dengan memelihara aneka jenis hewan di lingkungan taman. Di sebelah selatan, tidak jauh dari pavilion, ditempatkan banyak rusa. Di sisi utara terdapat sejumlah kandang untuk memelihara beberapa jenis hewan liar, seperti buaya dan kura-kura. Tak jauh dari situ, terdapat sejumlah kandang lain untuk harimau dan macan kumbang. Pada sebelah selatannya lagi, terdapat kandang monyet, siamang, dan orang utan. Ada juga kandang gajah dan berbagai jenis unggas seperti ayam liar dan ayam emas.

Pada sepanjang paro pertama abad ke-20, khususnya selama pemerintahan Sri Susuhunan Pakubuwono X, diadakan acara perayaan besar di Taman Sriwedari setiap “peringatan ulang tahun Susuhunan”. Tidak hanya itu, untuk memarakkan suasana Taman Sriwedari sebagai pusat hiburan, Sri Susuhunan Pakubuwono X menginstruksikan pembangunan gedung pertunjukan bagi kesenian wayang orang (wayang wong) di lingkungan Taman Sriwedari, yang populer dengan sebutan ‘GWO (Gedung Wayang Orang)”. Hampir setiap malam, pementasan wayang orang ditampilkan di gedung ini. Bahkan, dari tempat ini lahir lahir perkumpulan wayang orang yang terkenal, yaitu “Wayang Orang Sriwedari”, yang dibentuk pada tahun 1911. Kawasan gedung pertunjukan wayang orang ini kemudian dikenal dengan sebutan “Taman Hiburan Rakyat (THR)”. Di sebelah gedung pertunjukan ini didirikan bangunan yang difungsikan sebagai museum, yaitu “Museum Radya Pustaka”, yang dibangun pada 28 Oktober 1980, oleh salah seorang pejabat istana bernama Kanjeng Adipati Sosrodiningrat IV.

Sejak masa pemerintahan Sri Susuhunan Pakubuwono X, Taman Sriwedari menjadi tempat diselenggarakannya tradisi Malam Selikuran (malam ke-21 bulan Ramadhan), yang sering disebut juga sebagai “Malam Lailatul Qadar”, Kala itu Kasunanan Surakarta Hadiningrat dan warga Solo menggelar tradisi ‘Kirab Seribu Tumpeng’, dimulai dari pelataran Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat dan berakhir di Taman Sriwedari. Seribu tumpeng diarak dan kemudian diperebutkan oleh warga di Taman Sriwedari, lantaran dipercayai sebagai mengandung berkah. Tradisi tersebut diyakini telah ada semenjak zaman Kewalian dan berlanjut ke masa Kesultanan Demak, Mataram, Kartasura, hingga era Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Selain itu Taman Sriwedari juga pernah menjadi lokasi bagi penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) I pada tahun 1948

Paparan diatas memberi gambaran adanya penataan area, yang mendasarkan pada konsep tertentu, diisi dengan kegiatan tertetu, dan untuk memeuhi fungsi tertentu. Taman Sriwedari oleh karenanya tidak cukup dilihat sebagai sekedar bentang lahan yang bisa diapasajakan, namun perlu ‘dikalkulasi secara menyeluruh (holistic)’. dengan memperhatikan secara seksama baik konponen arsitektural, ekologis maupun ragam altifitas sosio-kultura yang berlangsung padanya dalam kurun waktu lama dan memberi kontribusi fungsi riil. Arti pentingnya menjadi dasar pertimbangan untuk sekarang dan ke depan dilakukan upaya guna melestarikan bentuknya dan meneruskan fungsinya.

B. Revitalisasi Konseptual-Kontekstual Taman Sriwedari
1. Urgensi Taman Sriwedari

Komtribusi fungsi Taman Sriwedari bukan hanya merupakan tempat rekreasi (hiburan) dan tempat peristirahatan bagi keluarga Kasunan Surakarta Hadiningrat, namun sekaligus adalah ruang pubik yang dijadikan sebagai pusat hiburan bagi khalayak, ajang berlatih dan mengekspresikan seni-budaya, serta diposisikan sebagai ‘mediator’ sosio-kultural antara lingkungan dalam keraton (pemerintah) dengan lingkungan di luar keraton (rakyat, masyarakat). Taman Sriweidari dengan demikian bukan sekedar mengemban fugsi rekreatif, namun sekaligus mempunyai fugsi edukatif (baca ‘edu-kuluiral’), serta fungsi konservasif-ekologis. Beragam fungsi hadir di dalamnya untuk dikontribusikan kepada khalayk. Oleh sebab itu wajarlah bila pada masa lampau warga masyarakat di Solo memperoleh banyak kefaedahan dari keberadaannya, sehingga taman yang berada di jalan poros Kota Solo ini konon menjadi tempat favorit untuk dikunjungi oleh khalayak.

Meskipun Taman Sriwedari baru diresmikan purnabangunnnya pada tahun 1901 (berartti 117 tahun dari sekarang), namun bukan berarti bahwa konsep dan isiannya terbilang muda. Taman kerajaan adalah konsepsi lama, yang telah ada pada Masa Hindu-Buddha dan awal Perkembangan Islam. Balekambang yang berada di dalamya adalah produk arsitektural simbolik-kosmologis yang telah ada semenjak Masa Hindu-Buddha dan berlanjut hingga awal masa kasultanan di Nusantara. Begitu pula tradisi ‘Malem Selikuran”, yang secara periodik diselenggarakan di Taman Sriwedari diprakirakan telah ada sejak zaman Kewalian. Kebonrojo yang bermula pada pusat pemerintahan kerajaan/kasultanan kemudian dijadikan ‘jargon’ untuk dibuat duplikatif-replikatifnya di daerah-daerah. Dengan demikian cukup alasan untuk menyatakan bahwa tradisi budaya Jawa dari masa ke masa direpresentasikan di Taman Sriwedari, sebagai taman yang berkonsep sosio-kultural dan ekologis. Oleh karena itu, apabila Taman Sriwedari lenyap, bukan hanya hilangnya produk budaya dari satu abad lalu, namun turut pula mengilang represetasi sosio-kultural-ekologis yang menjadi khasanah kekayaan Nusantara lintas masa.

Urgensi Taman Sriwedari juga tergambar pada statusnya sebagai ‘Cagar Budaya (CB)’ dan sekaligus ‘pusaka saujana’, yang sebagaimana diamanahkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 tahun 2010 tentang ‘Cagar Budaya’ perlu untuk dilestarikan, bukan hanya oleh pemilik CB meliankan juga oleh pemerintah. Tidak ada alasan lantaran terjadi sengketa kepemilikan, maka BC dan sekaligus pusaka saujana Taman Sriwedari diterlantarkan hingga kurun waktu lama, sehingga terjadi kerusakan bahkan kehancuran baik pada komponen arsitektuar lamanya maupun khasanah flora dan faunanya. Kebangkrutan usaha hiburan THR (Taman Hiburan Rakyat) di areal Sriwedari semestinya tak dimaknai sebagai telah berakhirnya seluruh fungsi dari taman bersejarah (historical park atau hetitage park) Sriwedari, sehingga terhadapnya disodorkan fungsi baru yang tidak gayut bahkan bertubrakan dengan fungsi-fungsi lamanya. Oleh karena itulah revitalisasi terhadap Taman Sriwedari semestinya menperhitungan landasan konsepsional maupun kontekstualitas dari taman yang telah menyejarah ini.

2. Konsepsional dan Kontekstualitas Revitalisasi Taman Sriwedari

Taman Sriwedari ‘bukanlah suatu taman biasa’. Bukan saja lantaran dibangun dan mulanya diperunukkan bagi keluarga Kasunanan Surakarta Hadiningat, namun di dalam perkembangannya mengalami diversifikasi menjadi ‘taman rakyat (baca ‘ruang publik’), dengan beragam fungsi yang ada di dalamnya. Pemberian bentuk dan penyematan fungsinya mendasarkan pada konsep budaya dan ekologi Jawa yang berakar dalam pada sejarah Jawa. Oleh karena itu, Taman Sriwedari boleh dibilang sebagai ‘taman berkonsep’. Perjalanan sejarah Taman Sriwdari perlu dijadikan referensi untuk merevitaliasasikannya. Begitu juga konsepsi ekologisnya yang simbolik-kosmologis dalam penataaan lingkungannya mustilah dijadikan sebagai ‘bingkai (frame)’ bagi penataannya sekarang dan mendatang. Demikian pula fungsi kulturalnya sebagai tempat berlatih dan mempresentasikan produk seni-budaya lokal maupun fungsi sosialnya sebagai ‘ruang perjumpaan’ antar elemen di masyarakat hendaknya dijadikan aspek-aspek pertimbangan utama dalam merevitalisasikannya.

Revitalisasi terhadap Taman Sriwedari seyoyananya diselaraskan dengan konteksnya, baik konteks historis, konteks sosio-kutural, maupun koteks ekologisnya. Kemasan bentuk dan fungsi dalam revitalisasi Taman Sriwedari tidak cukup sekedar dimaknai dengan pemberian bentuk dan fungsi baru sebagai perwujudan dari pemberian ‘perubahan (changes)’ terhadapnya, namun perlu pula disertai dengan pensinambungan (continuity) bentuk dan fungsi lama yang relevan bagi masa kini dan mendatang. Konsepsi ‘eko-sosio-kultura’ Taman Sriwedari yang kental nuansa Jawa-nya dan beragam fungsi lama (rekreatif, edukatif, sosio-kultural, dan ekologis)-nya sebagaimana telah dipaparkan diatas bukan ‘out of date (ketinggalan zaman)’ atau tak relevan dengan kehidupan masa kini, sehingga layak untuk diteruskan dengan disertai sentuhan atualisasi seperlunya. Dengan kata lain revitalisasi Taman Sriwedari mustinya tidak dilakukan dengan ‘memutus rantai sejarahnya’, bukan dengan ‘menganulir tali tradisinya’, dan sebaliknya memaksakan fungsi baru yang tidak selaras dengan konsep dan konteks lamanya. Kalaupun tersedia cukup dana untuk menanganinya, maka pilihannya bukan dengan menghadirkan bangunan besar dengan desain gaya seni-bangun yang ‘tidak njawani’ dan berbiaya besar yang belum pernah terdapat di Taman Sriwedari, namun ada baiknya diprioritaskan kepada restorasi (pemugaran), preservasi (perawatan) serta revitalisasi (penguatan) terhadap fungsi-fungsi lamanya yang pada keberadaannuan kini mengalami dekadensi (kemerosotan).

Menghadirkan konponen arsitektural dengan gaya arsitektur dan fungsi yang tidak selaras dengan kosep dan konteks lama dari Taman Sriwedari bukan hanya ‘tidak matching’, namun juga berpotensi terjadinya gesekan bahkan benturan kepentingan. Suatu pilihan yang bersiko, yang ada baiknya dihindari dan digantikan dengan rencana lain yang lebih berfaedah untuk pelestarian CB dan pusaka saujana Taman Sriwadari yang nota bene merupakan ‘ikon-kultural’ sekaligus ‘ikon-ekologis’ di Kota Solo. Taman sebagaimana terdapat di Kota Solo ini tidak dimiliki oleh banyak daerah di Indonesia, sehingga amat disayangkan apabila mengalami kerusakan dan kemusnahan, dan sebaliknya perilu dilestarikan bentuk fisis-asitektural, tata linglungan maun fungsi-fungsi yang melekat padanya. Bukan dengan alasan dalam sejumlah hal mengamai kerusakan dan kemerosotan fungsi lantas dibiarkan terlantar untuk kemudian dilumatkan dan digantikan dengan kemasan baru sebagaimana akhir-akhir ini terjadi di sejumlah daerah di Indonesia, utama di kota-kota besar.

C. Revitalisasi Taman Sriwedari dalam Konstelasi Kepusakaan Nasional

Keelokan dan pesona Taman Sriwedari tinggal cerita masa lalu. Taman Balekambang yang konon ditumbuhi teratai berbuga indah dengan itik, angsa dan burung bangau penghuninya beserta wisata perahunya berganti dengan kolam pancing, yang debit airnya semakin mengecil. Gundukan tanah (baca ‘pulau’) pada tengah kolam dengan vegetasi cukup lebat serta panggung Pangeksi dan Guoswro-nya tidak terurus, sehingga nyaris menjadi puing kebesaran masa lalu. Beberapa bagian tebimg kolam lingkar rompal, Kandang dan aneka satwa yang melengkapi khasaah hayati Taman Sriwedari tak lagi diumpai. Souvenirshop pada samping-depan kawassan taman mirip lapak lawas yang kurang mengundang minat untuk menyinggahi. Area tebuka hijau menjadi lapangan dengan rerumputan tinggi,

Arsitektur yang masih cukup kokoh berdiri dan berfugsi tinggal gapura depan, pendopo, dan GWO. Itupun kurang tarawat, yang beberapa bagiannya tidak layak pakai. Museum Radyapustaka yang menjadi bagian integral dalam kompleks Taman Sriwedari ‘jalannya terseok-seok’, Taman Hiburan Rakyat (THR), yang dahulu merupakan destinasi rekreatif bagi warga Solo berstatus ‘almarhum’, bahkan kini diratakan dengan tanah untuk peruntukan lain. Seiring dengan keruntuhannya, fasilitas kulier di sekitarnya mengalami kemersotan pembeli. Ketika hujan turun, air menggenaagi beberapa ruas jalan pedestrian yang aspalnya berlobang dan melesak, Siapapun yang melihatya, timbul kesan bahwa Taman Sriwedari yang pernah eksotis telah lama diterlatarkan dan mengalami pembiaran. Kerusakan demii kerusakan hingga robohnya beberapa banguan serta tata tamannya adalah konsekuensi logisnya dan dijadikan alasan untuk merombaknya. Pendek kata kini nasib Taman Sriwedari yang konon menjadi kebanggaan Kota Solo menjadi ‘nelangsa’. Ibarat rambut kepala, terlihat lebat dari muka, mamun botak di tengahnya.

Nestapa yang menimpai CB dan pusaka saujana Taman Sriwedari bukan kanya fenomena yang terjadi Kota Solo, namun juga menimpai CB dan pusaka (heritage budaya, alam, dan sujana) di kota-kota lain pada beberapa dasawarsa terkhir. Laju pembangunan kota yang berorientasi pada kepentingan kekinian dan keakanan tak pelak ‘menelan korban’ dengan merenovasi, merusak, dan bahkan melupamatkan CB atau pusaka yang telah ada jauh sebelumnya. Terlebih yang terletak di ruas jalan strategis di daerah bersangkutan. Taman Sriwedari yang berada di ‘jalan poros’ Slamet Riyadi Kota Solo adalah salah satu fenomena yang demikian. Keberadaan CB atau pusaka di ruas jalan yang strategis memberika keuntungan dan kerugian. Salah satu keuntungannya adalah mudah diakses oleh khalayak. Namun, lantaran lokasinya yang strategis, maka rentan terjerembab dalam pusaran perebutan kepentingan, yang ujung-ujung berdampak pada kelestarian bentuk dan fungsi yag diembannya. Perebutan kepemilikam acap menjadi musabab keterlayarannya. Demikian pula alih kepemilikan acap dilanjuti dengan pengubahan atau penambahan bentuk batu, yang dikakukan untuk menyesuikan dengan fungsi baru yang disematkan kepadanya.

Taman Sriwedari yang kini telah melewati usia satu abad (tepatnya 107 tahun) ini tengah berada di ‘senjakala’, yang bukan tidak mungkin segera ditelan kegelapan malam dan tiada lagi di keesokan harinya bila tidak dilestarikan. Atau boleh jadi pula, bakal tetap berada melewati malam demi malam apabila dikonservasi dan dimanfaatkan. Fenomena yang terjadi di ‘kota budaya’ Solo ini menjadi barometer bagi kelestarian CB/pusaka budaya di daerah-daerah lain. Bila ‘penjagaan gawang pelestarian budaya’ di Kota Budaya ini jebol, maka berpotensi viral pada kota-kota lain yang tak sekuat kepedulian dan kecintaan budayanya jika dibanding dengan warga masyarakat di Solo. Menyadari akan itu, maka ada baiknya revitalisai CB atau pusaka di Kota Solo, tak terkecuali terhadap Taman Sriwedari dilakukan dengan megindahkan kaidah-kaidah pelestarian CB ataupun pusaka (alam, budaya maupun saujana). Revitalisasi yang dilaksanakan di daerah ini bukan hanya bermanfaat bagi kecagarbudayaan atau kepusakaan di Kota Solo, namun dapat dijadikan ‘contoh teladan’ bagi daerah-daerah lain dalam melestariakan CB atau pusaka di daerahnya.

Semoga masih ada ‘ruang dialog’ antara Pemerintah Kota Solo yang hendak menghadirkan bangunan baru untuk tempat perbadatan di Taman Sriwedari dengan para pemannku seni-budaya di Kota Budaya ini, sehingga diperoleh ‘solusi jalan tengah’ yang mutualistik bagi berbagai pihak. Kata kincinya adalah ‘bukan pada siapa yang lebih kuat dalam memenangkan kepentingan serta rencananya, namun lebih kepada kefaedahannya bagi khalayak’, yakni dengan sedapat mungkin menghidari ‘pilihan yang beresiko’. Sistem prioritas, yang mendahulukan kepentingan pelestarian dan penguatan fungsi-fungsi yang telah ada sebelumnya layak untuk dipertimbangkan ketimbang mengisikan bangunan baru dengan fungsi baru yang tak selaras dengan konsep dan konteks Taman Sriwedari dari waktu ke waktu. Semogalah tulisan ini membuahkan kemafaatan bagi penanganan bijak Taman Sriwedari. Ke depan, semoga Taman Sriwedari ibarat menjadi ‘taman sorgawi’ bagi olah-kreasi dan unjuk ekspresi seni-budaya Nusantara. Nuwun.

Padepokan Lemah Putih Karanganyar, 1 April 2018
PATEMBAYAN CITRALEKHA

 

Continue Reading

JAMAN BARU

HOTEL DAN RESTORAN YANG HERITAGE

Avatar

Published

on

 

Seminar ‘Hotel & Restoran Heritage’ di Malang

HOTEL DAN RESTORAN YANG HERITAGE,
Menghotel dan Restorankan Bangunan Heritage,
Menuansakan Heritage Hotel dan Restoran

Oleh ; M. Dwi Cahyono

Geef Mij Maar Nasi Goreng

“Geef mij maar nasi goreng met een gebakken e
Wat sambal en wat kroepoek en een goed glas bier erbij
Geef mij maar nasi goreng met een gebakken e
Wat sambal en wat kroepoek en een goed glas bier erbij

Geen lontong, sate babi, en niets smaakt hier pedis
Geen trassi, sroendeng, bandeng geen een tahoe petis
Kwee lapis, onde-onde, geen ketella of ba-pao
Geen ketan, geen goela-djawa, daarom ja, ik zeg nou”
(Louisa Johanna Theodora “Wieteke” van Dort – aktris, kabaretis, dan penyanyi dari Belanda, digubah tahun 1979).

A. Kategorisasi Ke-heritage-an Hotel dan Restoran

Apabila kata ’heritage’ yang diartikan sebagai ‘warisan budaya (pusaka)’ dikenakan pada hotel dan restoran, setidaknya ada tiga ketegori sifat kewarisan budaya (heritage) dari keduanya :

(1) hotel dan restoran yang heritage, maksudnya bangunan tertentu yang sjak 50 tahun lalu atau sebelumnya dibangun dalam bentuk sedemikian rupa untuk disesuaikan dengan fungsinya sebagai hotel dan restoran,

(2) meng-hotel dan restoran-kan bangunan heritage (BCB), maksudnya adalah menjadikan bangunan heritage yang konon bukan merupakan hotel dan restoran untuk sekarang dimanfaatkan sebagai hotel dan restoran, serta

(3) menuansakan heritage hotel dan restoran, yang dimaksud adalah bangunan tertentu yang sebenarnya bukan bangunan heritage namun dikayakan dengan pernak-pernik yang bernuansa heritage untuk memberi ‘nilai tambah’ terhadap fungsinya sebagai hotel dan restoran.

Pembedaan kedalam tiga ketegori itu perlu diketengahkan terlebih dulu, sebab masing-masing kategori tersebut memiliki riwayat yang berlainan dalam hal usia bangunan, pemberian bentuk bangunan, pemfungsian bangunan, dan karenanya dibutuhkan perlakuan yang berbeda dalam hal pelestarian bentuk dan fungsinya. Berikut ini, masing-masing kategori terpapar diatas diberi paparan ringkas.

 

1. Hotel dan Restoran yang Heritage

Pada kategori pertama ‘hotel dan restoran yang heritage’, sejak sebermula (50 tahun lalu atau sebelumnya) bangunan bersangktan dibentuk dan difungsikan seara khusus sebagai hotel dan restoran. Dalam hal usia bangunan, keunikan, dan kelangkaan bentuknya, ia merupakan bangunan heritage, sehingga dapat dimasukkan dalam ‘Bangunan Cagar Budaya (BCB)’. Untuk mendukung fungsi khsusnya sebagai hotel dan restoran, secara arsitektural diberi bentuk tertentu sesuai dengan fungsi yang diembannya. Bangunan hotel, motel, losmen, atau sejenisnya membutuhkan sejumlah kamar hunian bagi para penginap, beserta fasiltas pendungkung bagi kenyamanan dan kebutuhan penginap — sesuai dengan spesifikasi penginap dan tingkat kemahalannya, seperti loby hotel, ruang makan, dapur, ruang pertemuan, kantor depan, bahkan bisa ditambah dengan ruang hiburan, kolam renang dan tempat bermain anak. Demikian pula, bangunan heritage (BCB) yang sejak semula berfungsi sebagai restoran membuatuhkan ruangan besar (hall) yang diperlengkapi dengan banyak meja-kursi dan kelengkapan lain yang sesuai untuk kepentingan menyajian dan penikmatan menu restoran. Oleh sebab itu, bentuk bangunan hotel dan restoran berbeda bila dibanding dengan rumah tinggal, perkantoran, sekolah, tempat ibadah, dsb. Lokasinya pun cenderung memilih tempat yang berada di pinggir jalan, mempunyai lingkungan fisis-alamiah sekitar yang elok-nyaman, dan relatif mudah dijangkau.

Dalam wilayah Malang raya (Kota dan Kabupaten Malang serta Kota Batu) terdapat tidak sedikit bangunan heritage yang konon dibentuk dan difungsikan sebagai hotel, Misalnya, ‘Pelangi’ adalah nama sekarang dari sebuah hotel yang terletak di seberang selatan Alun-alun Kotak Kota Malang, yang konon (terhitung sejak tahun 1915) bernama ‘Palace Hotel’, memiliki jumlah kamar 125 buah. Hotel besar ini dibangun pada tahun 1890-an dengan nama awal ‘Jansen Hotel’. Menilik fungsinya yang hingga sekarang sebagai hotel, yang pada sebagian besar komponen arsitekturnya mempertahankan bentuk asalnya, maka cukup alasan untuk secara tegas memberi nama ‘Pelangi Heritage Hotel’. Bangunan heritage lain yang sejak tahun 1930-an berfungsi sebagai hotel adalah ‘Riche Hotel’. Hotel yang berada di sudut barat-laut Alun-alun Kotak Kota Malang ini hingga kini masih difungsikan sebagai hotel. Meskipun telah direnovasi, namun sebagian dari bangunan induk (main building) dan hampir seluruh bangunan sayap kanan-kiri serta belakang masih pertahankan bentuk asalnya.

Selain keduanya, konon (pada tahun 1920-an) di Gemeente (Kotapraja) Malang terdapat juga sejumlah hotel, antara lain adalah N.V. Hotel-Restourant MABES (kemudian berganti nama “YMCA’) di perempatan Kayoetanganstraat, yang dibangun tahun 1930 oleh biro arsitek Karel Bosh sebagai satu-satunya hotel beraringan internasional di Malang ketika itu. Terdapat pula Hotel Apollo di Jl. Klojenlorstraat (Jl. Patimura’), Astor di Bromostraat, Harmonie di Verschuenrenlaan (Jl. Rampal Dalam), Juliana dan Mansion di Klentengstraat (Jl. Laksamana Martadinata), Van Smaalenn di Verlengde Sophiasstraat (Jl. Dr. Wahidin), Brantas di Jl. Regenstraat (Jl. H. Agus Salim), dan Van den Muysensergh di Van Imhotfstraat (Jl. Merdeka). Disamping hotel, ada pula semacam ‘guest house’ yang dahulu diberi unsur nama dalam Bahasa Belanda ‘pension’, seperti Pension Villa Sans Souci di Julianastraat (Jl. Dr. Cipto). Jenis lainnya adalah rumah hotel (motel) atau semacam ‘apartment’, yaitu Hotel en Restourant Splendid di Metsuickertraat (Jl. Tumapel No. 1, sehingga disebut dengan ‘Wisma Tumapel’), yang dibangun tahun 1928 dan baru rampung tahun 1932. Pada jamannya tergolong sebagai hotel bergaya Indies yang artistik, mewah, bahkan modern. Berada di area strategis lantaran dekat dengan Balaikota Malang, sehingga banyak diinapi tamu pemerintahan. Selain itu memiliki view yang elok, karena bagian belakangnya menghadap bantaran Kali Brantas yang membelah tengah Kota Malang. Pada tahun 1944 (semasa Pendudukan Jepang) beralih fungsi jadi kantor pemerintahan, dan selanjutnya pada tahun 1954 dimanfaatkan sebagai wisma dosen, kantor dan tempat perkuliahan oleh PTPG Universitas Airlangga di Malang (tahun 1954 menjadi “IKIP Malang”, sehingga semenjak tahun 1968 disebut dengan “Wisma IKIP Malang”).

Dalam wilayah Kaboepaten Malang terdapat pula hotel atau semacam tempat penginapan yang tersebar di beberapa tempat. Ada dua buah di Nongkojajar, yaitu Grand Hotel Nongkodjadjar dan N.V. Bungalow-Bedrijf ‘Andanasari’. Lainnya berada antara daerah Batoe-Poejon, yaitu Huise Justiana, Parzicht, Boerderij Pension ‘Soember Oerip’, Badhotel Songgoriti, Terminus, dan dapat ditambahkan Miranda. Sedangkan di daerah Pakis terdapat Badhotel Wendit, Bar en Restaurant. Dalam kondisinya sekarang, tidak seluruh bangunan hotel atau sejenisnya itu masih berada, atau kalaupun masih ada tak seluruhnya berfungsi sebagai hotel atau sejenisnya, dan pada sejumlah hal mengalami perubahan dari bentuk bangunan asalnya.

Pada awal dua atau tiga dasawarsa awal di abad XX terdapat dua macam bangunan yang difungsikan sebagai restoran atau sejenisnya, yaitu: (a) bangunan yang secara khusus dibentuk dan difungsikan sebagai restoran, dan (b) bangunan hotel yang diperlengkapi dengan restaurant. Pada kategori kedua, restoran hanya menjadi sebagian dan salah satu kelengkapan bagi bangunan hotel. Hal demikian tergambar pada N.V. Hotel-Restourant MABES, Hotel en Restaurant Splendid, dan Badhotel Wendit, Bar en Restaurant. Selain itu, restoran acap kedapatan pada kompleks bangunan societiet, yang pada Gemeente Malang dapat dijumpai pada Societiet Harmonie dan Concordia. Sedangkan bangunan yang secara khusus diperuntukkan bagi usaha kuliner (restoran) yang kini masih ada diantaranya adalah “Toko (baca ‘restoran’) Oen” di Kajoetanganstraat, milik pengusaha Tiong Hoa suami-istri Liem Gien Nio (Oma Oen) dan Oen Tjoen Hok (Opa Oen). Pada awalnya ketika didirikan di Yogyakarta sekitar tahun 1910 namanya “Oen Cookies Store”, dan kemudian lebih dikenal dengan ‘Toko Oen’saja. Dalam perkembangannya dibuka cabang di Jakarta (1934), lalu di Malang dan Semarang (1936). Restoran ini mulanya hanya menjual menu spesial, yaitu kue dan es krim, dan kemudian menambahinya dengan masakan Indonesia, Belanda, dan Cina. Rumah makan lainnya. Semenjak dulu Toko Oen sudah dikenal dengan varian rasa ice cream-nya, seperti tutti fruity cassata, sprakling delight, morcus, dsb.

Rumah makan heritage lainnya yang masih ada hingga kini adalah ‘Depot Hok Lay’ di Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 10, dengan menu spesial cwie mie. Rumah makan milik Tio Hoo Poo ini juga menyajikan nasi bakmoy, lumpia Semarang, siomay dan nasi goreng, dengan minuman khas ‘fosco’ (semacam susu coklat dikemas dalam botol cola), limun beruap, dan temulawak. Konon Depot Hok Lay adalah langganan keluarga Bung Tomo ketika berkunjung ke Malang. Depot mie tertua lainnya adalah “Depot Mie Gajah Mada” di kawasan Pecinan Kecil, yang menyajikam cwi mie khas. berupa mie kurus warna kuning dengan rasa yang kenyal, enak, dan rasa yang original. Pada masa lebih kemudian (1960-an) hadir pula ‘Depot Bakmie Gang Jangkrik’ di Jl. Kiai Tamin (Wetan Pasar), kemudian membuka tempat usaha di Jl Kawi Atas No 26 dan di Jl. Soekarno Hatta Kav 4B. Menu yang ditawarkannya adalah nasi campur, sio bak, sio kee, chasiew (jasio), cwi mie pangsit bakso, babi manis, baikut, sampai bubur udang, ikan, ayam dan jamur.

Tempat makanan tradisional lain yang juga terbilang tua di Gemeente Malang adalah Depot Rawon. Dua diantaranya yang terbilang tua dan masih berjualan hingga kini adalah “Depot Rawon Nguling’, yang telah ada sejak tahun 1942 (cabang perdana di Tongas, Kabupaten Probolinggo). Kekhasan Rawon Nguling adalah beruah kental, kaya rempah, daging sapi empuk dengan bumbu meresap hingga ke dalam. Bersamaan waktu dengan itu dibuka ‘Warung Rawon Brintik’. Selain rawon, masakan soto (konon disebut dengan ‘sauto’) juga merupakan kuliner tradional yang telah lama diusahakan. Misalnya, di pojok perempatan stan Pasar Besar Kota Malang terdapat ‘Warung Soto Daging Rahayu’, yang telah memulai usahanya sejak tahun 1928 hingga sekarang. Selain itu terdapat “Warung Bakso Geprak dan Soto Geprak Mbah Jo’, yang memulai usahanya tahun 1935 hingga kini di Jl. Letjen S. Parman No. 77-79. Dua dasawarsa setelah itu (tahum 1955) menyusul suami-istri asal Pulau Madura, yaitu Achmad Mustadjab dan Maemunah, membuka ‘Depot Soto Ayam Lombok.” di sepanjang Jl. Lombok – sehingga mengambil unsur nama ‘Lombok”. Warung makanan tradisonal yang juga berusia tua adalah “Warung Nasi Buk Bik Matirah” di Jl. Trunojoyo 10 E, depan Stasiun Kota Baru – lokasi awalnya di Pecinan ‘Gang Semarang’, berdiri sejak 1949. Sebelum menetap di Pecinan, sejak tahun 1947 berjualan secara berkeliling (maindering). Warung makanan tradisional yang juga telah mengheritage adalah “Warung Tahu Lontong Lonceng’, yang memulai usaha sejak tahun 1935, berlokasi di Jl. Laksamana Martadinata No. 66 Kota Malang

Terdapat juga warung jajanan dan minuman tradisional di Kota Malang yang telah amat lama memulai usahanya dan masih bertahan hingga kini. Salah satu diantaranya adalah kue putu, yang menamai usahanya dengan “Putu Lanang Celaket” pada Jl. Jaksa Agung Suprato di ‘Gang Buntu’. Usaha kuliner kategori ‘jajan pasar’ ini telah dirintis oleh ibu Jalal, yakni warga setempat (Kampung Celaket), semenjak tahun 1935 di depan Pastoran, dengan menjual putu, cenil, lopis, klepon, dsb. Lebih kemudian (tahun 1960-an) hadir warung jajanan dengan menu rujak manis dan es degan (kelapa muda) di Jalan Semeru No. 54 dan ‘Depoy Semeru” di J;. Semru Mo. 27 dengan menu andalah menu heci. Cakue. Kacang kuah, roti goreng, dan kompiang.

Dalam wilayah Kabupaten Malang terdapat restoran heritage, yaitu ‘Depot HTS (akronim dari ‘Han Thwan Sing’, sang pemilik usaha)”, yang telah berdiri sejak tahun 1927 dan masih eksis hingga kini. Pada mulanya hanya berupa kedai kecil yang menjual aneka kue kategori ‘jajan pasar’ di Pasar Lawang. Terhitung sejak tahun 1987 menempati bangunan permanen di Jl. Dr. Wahidin No. 123 Lawang. Jajanan kesohor yang dijajakan adalah onde-onde khas Lawang, yang berstruktur bulat cantik, kenyal (tak keras), bertabur wijen, dengan gorengan sempurna berwarna kekuningan. Ada banyak varian onde-one di HTS. Selain berisi kacang hijau, ada pila yang berisi kelapa parut dan kacang merah. Bahkan terdapat onde-onde khusus dari katan hitam. Ada pula aneka jajanan pasar yang berkualitas istimewa. Rumah makan lain di Kota Malang yang berawal di areal pasar, yaitu “Warung Lama Haji Ridwan”, yang memulai usaha sejak 1925 dengan berjualan keliling di sekitar pasar. Sekarang berada di Jl. KH. Zaenal Arifin No. 45B Kota Malang (Pasar Besar). Menu andalannya adalah sate komoh, empal, paru, dan babad bacem-goreng.

2. Meng-Hotel dan Restoran-kan Bangunan Heritage

Pada kategori kedua ‘meng-hotel atau restoran-kan bangunan heritage’, yang heritage itu adalah bangunannya, yakni bangunan tertentu yang telah dibangunan pada 50 tahun lampau atau sebelumnya, dan mempunyai bentuk unik, langka atau mewakili masa gaya tertentu. Bangunan itu oleh karenanya masuk dalam kategori BCB. Adapun fungsinya sebagai hotel atau restoran ‘tidak heritage’, sebab tidak sebermula difungsikan khusus sebagai hotel atau restoran. Fungsinya yang demikian adalah pemberian fungsi baru terhadap bangunan heritage (BCB). Misalnya, eks rumah tinggal atau villa, perkantoran, garasi, gudang, dsb. yang kini dialihfungsikan menjadi hotel, home stay, losmen, restoran, café resto, beautique and restoran, atau sejenisnya. Dalam alihfunginya tersebut, sudah barang tentu dalam sejumlah hal dilakukan perubahan terhadap sebagian bentuk bangunan, warna, tata letak, pertamanan, atau boleh jadi diberi tambahan bangunan baru. Hal ini sengaja dilakukan untuk menyesuikan dengan fungsi barunya sebagai hotel atau restoran, sebab tatkala dibangunan tidak berfungsi demikian. Pilihan pada bangunan heritage (BCB) sebagai hotel atau restoran antara lain mempertimbangkan ‘daya tarik khusus’ dari arsitektur dan lingkungan sekitarnya bagi calon penggunanya.

Contoh bangunan heritage di Kota Malang yang kini mengalami alihfungsi sebagai hotel atau sejenisnya antara lain ‘Hotel Grahacakra’ di kawasan perumahan elite Bergenbuurt. Konon dibangun oleh arsitek Belanda Ir. Muller tahun 1930-an, yang awalnya digunakan oleh the Society of Freemasons. Pada tahun 1964 alifungsi menjadi bangunan siar Radio Republik Indonesia (RRI) Malang. Kemudian tahun 1993-1994 direnovasi — dengan mempertahankan nilai sejarah, bentuk aslinya yang bergaya arsitektur Indis untuk dialihfungsikan menjadi hotel. Hal serupa terjadi pada “Hotel Trio Indah 2’ di Celaketstraat (kini Jl. Jaksa Agung Suprapto). Pada Masa Hindia-Belanda pernah difungsikan sebagai ‘Malang Museum” – mengalami disfungsi ketika berlangsung Perang Mempertahakan Kemerdekaan RI (1945-1948). Selain itu, tak sedikit rumah tinggal heritage yang kini dijadikan sebagai guest house atau home stay, antara lain Kertanegara Premium Guest House Jl. Semeru No. 59, D-Pavilion Guest House & Resto Jl. Buring No. 37, Merbabu Guest House Jl. Merbabu 26, Enny’s Guest House Jl. Taman Wilis 1A-1B, Bandoeng Guest House Jl. Bandung 20, Guest House Ijen 52 Heritage Jl. Raya Ijen 52, Srikandi Guest House Jl. Panderman 10, Fendi’s Guest House Jl. Kawi No. 48, New Kawi Guest House Jl. Kawi Atas No. 40 Malang, Graha Asri Guest House Jl. Welirang 6, Loesje Guest House Jl. Tangkuban Perahu 21, Hasanah Guest House Jl. Buring No. 9, Amalia Guest House Jl. Merbabu 18 Malang, dsb.

Pada wilayah Kabupaten Malang terdapat contoh yang serupa, yaitu ‘Hotel Niagara’, yang berada di ‘gerbang Malang Raya’, yakni di Lawang. Bangunan bertingkat lima ini tidak sebermula difungsikan sebagai hotel. Ketika dibangun pada tahun 1918 oleh arsitek Fritz Joseph Pinedo yang berdarah Brazil dengan gaya arsitektur arkhais campuran Brazil. Belanda, Tiong Hoa dan Victoria bangunan ini difungsikan sebagai villa pribadi milik penguasa Liem Sian Joe. Pemfungsi bangunan yang artistik, eksotik, menawan, sekaligus bangunan modern tertinggi (35 meter) di Asia Tenggara pada zamannya itu menjadi hotel baru terjadi tahun 1960-an, yakni setelah alih kepemilikan ke Ong Kie Tjay, pengusaha Tionghoa di Surabaya. Antara tahun 1960-1964 Baba Ong membenahi bangunan tua yang amat lama kurang terus inu untuk dijadikan hotel dengan nama ‘Hotel Niagara’.

Contoh serupa di wilayah Kota Batu adalah ‘Hotel Heritage Kartikawijaya’. Bangunan ini dibuat tahun 1891sebagai vila bagi keluarga Sarkies — sehingga pernah dinamai ‘Hotel Sarkies’, atau dikenal oleh masyarakat sekitar dengan ‘Jambedawe” lantaran terdapat pohon-pohon hambe di halamannya. Walaupun telah tujuh kali mengalami alihfungsi hingga fungsi terakhirnya sebagai hotel, namun gaya arsitektur Eropa kunonya masih kental terasa, baik di fasade maupun ruang lobi dengan kaca mozaik bergambar peta Jawa Timur. Atap maupun pilar hotel menyerupai bangunan di Switzerland, sehingga tidak salah apabila hotel ini juga dijuluki sebagai ‘Klein Switzerland’. Selain itu terdapat ‘Royal Orchid Garden’ di Jl. Indragiri No. 4 Kota Batu, yang masih menyisakan bangunan lama yang kental bergaya Indis. Dapat pula ditambahkan kemar-kamar ini di kawasan wisata Selecta. Kamar-kamar inap ini ditambahkan kemudian di areal yang semula dibuat sebagai tempat wisata yang indah pada tahun 1928 oleh orang Belanda bernama Reyter de Wildt di tempat dengan panonara alam pegunungan yang menawan pada ketinggian 115 DPL di Desa Tulungrejo Kecamatan Bumiaji. Salah satu kamar inapnya, yakni Villa Brandarice (kini dikenal dengan ‘Villa Bima Shakti”) pernah diinapi oleh Bung Karno pada Masa Pendudukan Jepang (tahun 1942). Pada tahun 1956, menjelang konfrensi KNIP, kembali Soekarna – bahkan bersama dengan Mohammad Hatta – kembali menginap di Selecta.

Bangunan heritage di wilayah Kota Malang yang semula tidak dibuat dengan peruntukan khusus sebagai restaurant namun kini dialihfungsikan sebagai restoran atau sejenisnya, antara lain adalah Rumah Makan Inggil di Jl. Gajahamada No. 4. Bagian depan dan dereran dapur merupakan bangunan heritage, adapun bagian tengah belakang yang didesain dalam bentuk ‘tobong’ adalah tambahan kemudian (tahun 2004). Perabotnya doniman barang-barang kuno (jadul) seperti meja, kursi, wadah makanan, begitu pula akesorismya yang bernuansakan etis-arkhais, sehingga sengaja dibisa dipredikati sebagai ‘museum resto’. Untuk menguatkan ‘nuansa heritage-nya’, di hari-hari tertentu digelar seni tradisional bernuasa kehidupan masa lalu di atas panggung. Demikian pula menunya, disajikan makanan khas tempo dulu. Selain itu, pada sepanjang Jl. Besar Ijen terdapat bangunan heritage yang kini didayagnakan sebagai resto, seperti Und Corner, TJ. Heritage Steak & Bistro, Teras Cafe, Kajiku, Sucor nves, dan Rumah Makan Iga Bakar. Und Corner yang berada di Jl. Ijen No. 84 adalah cafe bakery dibawah manajemen Hotel Tugu, yang dilengkapi dengan koleksi benda antic, yang memberi kesan unik dan elegan. Di bagian depan cafe resto ini terdapat etalase untuk mendisplay kue kering tempo doeloe, seperti roti marble coklat, roti konde, roti sobek, dsb. Sementara di Jl. Pahlawan Trip No. 19 terdapat ‘Padi Resto Galery’, yang memadukan unsur galeri dengan rumah makan. Adapun di sekitar Alun-alun Bunder terdapat ‘Rumah Makan Kertanegara’. Demikianlah sebagian bangunan heritage di Kota Malang yang kini dijadikan resto.

3. Menuansakan Heritaga Hotel dan Restoran

Pada kategori ketiga ‘menuansakan heritage hotel dan restoran’, bangunannya bukanlah heritage. Sangat mungkin merupakan bangunan baru yang difugsikan sebagai hotel dan restoran. Untuk memberi ‘nuansa heritage’, gaya arsitekturnya dibuat tradisional atau kuno, perabot berupa barang-barang antik, aksesoris seni kriya tradisional dan berusia tua, beusana tradisional atau kuno bagi para karyawan, menghadirkan musik taradisi atau jadul, dan menyajikan menu makanan lokal tradisional. Paling tidak, dindng-dindingnya dipajangi foto-foto dukumenter lama atau reproduksi darinya. Dengan demikian, sesungguhnya bangunan maupun fungsinya bukan ‘heritage’, hanya diberi nuasa yang heritage, dengan menghadirkan barang dan tampilan arkhais ataupun etnis. Pada kawasan Malangraya, yang merupakan kawasan bersejarah dan berbudaya, hotel dan restoran atau sejenisnya yang diberi ‘nuansa heritage’ terbilang banyak, dan tersebar di sejumlah tempat. Salah satu cantohnya adalah ‘Rumah Coffee Loe Mien Toe’ di Jl. Tata Surja No. 2, yang dipenuhi dengan benda kuno yang mengusung konsep perpaduan Cina-Jawa, baik dekorasi maupun pernak-pernik yang menghiasi setiap sudut, seakan suatu villa yang dihuni oleh kolektor benda kuno. Café-resto ini menjadi tempat favorit para calon pengantin sebagai lokasi pemotretan pre-wedding.

Bangunan lainya adalah “Rumah Opa Kitchen ad Lounge” di Jl. Welirang No. 41A, yang menyajikan menu pizza, pasta, dan cocktail. Berkunjung ke mari solah sedang mengunjungi rumah kakek yang bergaya klasik Jawa. Nuansa tempo doeloe juga hadir pada ‘Taman Indir River View Resto’ di Jl. Lawang Sewu Golf No.2018, Kota Araya yang bernuansa tradisional di tengah alam yang asri, yang membawa bernostalgia ke Masa Kolonial di lungkungan masyarakat Jawa tatkala masih hidup secara tradisional dengan bertani dan menangkap ikan di Sungai Bango di hamparan sawah dan hutan. Nuansa pedesaan Jawa bisa juga ditemui pada ‘Pondok Telaga’ di Dusun Telaga Boutique Villa
Resort, yang memiliki lingkungan seluas 35 ha dan dilengkapi dengan kolam ikan atau akuarium raksasa, sehingga terkesan berada di sekeliling telaga yang cukup luas yang berisi banyak sekali ikan koi.

Selain itu terdapat ‘Java Dancer Coffee’ di Jl. Kahuripan No, 12, yang dikemas seakan ngopi bareng dengan punakawan Bagong dan Petruk, untuk menikmati varian pilihan kopi teraik Nusantara asal Aceh Gayo, Sumatra Mandheling, Java Estate, Flores, Java Mountain, Toraja dan Wamena, atau kopi Luwak asal Sumbawa. Cofe-resto bernuansa heritage lainnya adalah “Goleden Heritage”di Jl. Raya Tidar No. 36, bergaya kedai kopi industrial, dengan konsep gudang berpadu desain pondok kayu desertai bata expose, lampu gantumg, dinding bertekstur ala peti kemas, dan dilengkapi kotak-kotak kayu. Ada lagi yang unik, yakni “VolksWaffle Streatery’ di Jl. Semeru 76, yang berupa tempat makan dan jajan yang mengusung konsep food truck, dimana semua makanan dimasak dan diolah langsung di dalam mobil VW.

Restoran bernuasa heritege ada pula yang diintegrasikan dengan hotel. Misalnya, ‘The Lost Temple’ di areal Hotel Tugu di Jl. Tugu No. 3, yang bergaya Kolonial dengan konsep heritage dan Indonesia tempo doeloe bernuasa Cina Peranakan, Nusantara Lama, Masa Kolonial Belanda, serta sentuhan Prancis yang modern. Nuansa Cina Peranakan masa lalu terkesan hadir kuat di ‘Melati Restaurant’. Ada pula sajian ‘The Lost Temple Dinner” di sebuah hall yang didesain menyerupai Candi Angkor Wat. Pada Hotel Gajamada Graha di Jl. Dr, Cipto No. 17 dihadirkan “Cleopatra Restaurant’, yang bernuansa tradisional di tengah alam asri dengan konsep Romawi Kuno. Selain itu, juga dihadirkan aksen-aksen Mesir Kuno, furnitur bergaya Eropa, dengan hidangan Jawa, Cina dan Eropa.

B. Kelestarian Hotel dan Restoran Heritage

Kelestarian bangunan heritage (baca ‘BCB’) merupakan hal utama dan pertama. Kalaupun fungsi darinya diposisikan penting, namun terus beradanya bangunan tua itu perlu dipertahankan guna mendukung fungsinya, sebab bila telah tiada, runtuh atau diruntuhkan maka tiada lagi fungsi daripadanya. Sekalipun pada reruntuhannya dibuat bangunan baru dengan fungsi sama, maka yang berfungsi itu bukanlah bangunan heritage (BCB)-nya, melainkan adalah bangunan lain yang baru pada tempat yang sama dengan fungsi yang sama pula. Tak sedikit orang, khususnya pemilik baru bangunan heritage yang mengalami alih kepemilikan, lebih memilih untuk meruntuhkan bangunan heritage yang ada, yang tidak sesuai dengan selera dirinya untuk digantikan dengan bangunan baru dengan gaya arsitektur baru namun dengan fungsi sama.

Selain pilihan ekstrim dengan meruntuhkan atau melumatkan bangunan heritage kemudian digantikan dengan bangunan baru untuk fungsi yang sama, pilihan lain yang kurang ekstrim adalah ‘merenovasinya’, yakni menggantikan sebagian dari komponen-komponen aresitekturnya dengan komonen baru, menambahkan sebagian bangunan baru, atau menganti bagian tertentu – utamanya bagian fasade – dengan bangunan baru bergaya asitektur baru. Tidakkan demikian acapkali pula dilakukan terhadap bangunan heritage yang mengalami pengalihan fungsi. Dengan fungsi barunya tersebut, ada bagian-bagian dari bangunan yang ada diubah bentuknya, baik dengan meniadakan sebagian, menambah sebagian, ataupun mengubah tampilannya guna mendukung fungsi barunya. Bahkan tak jarang bangunan heritage diruntuhkan, bahkan dilumatkan, dengan alasan bentuk dan ukurannya tak lagi sesuai dengan fungsi baru yang diancangkan di lahan itu. Dalam hal demikian, keberadaan bangunan heritage tidak diposisikan sebagai keutamaan, Baginya, yang utama adalah fungsi yang diembankan kepadanya.

Tak dapat dipungkiri banhwa tidak sedikit biaya, tidak mudah memelihara, dan dibutuhkan komitmen untuk mempertahkan kelestarian bangunan heritage. Bangunan heritage yang tidak atau kurang berfungsi, cenderung dipandang ‘tak berguna’ dan karenanya tak perlu lagi dipertahankan keberadaannya. Bila harga tanah di lokasi itu ‘melangit’, ditambah dengan pajak PBB yang tinggi karena berada di lokasi strategis, maka menjualnya cenderung dijadikan pilihan, ‘persetan’ dengan nasib keberadaan dari bangunan heritagenya kelak setelah alih kepemilikan dan diberi fungsi baru. Memang, mempertahankan keaslian detail bentuk dan fungsi semula pada bangunan heritage acap merupakan dilema bagi pemilik BCB, khususnya untuk pemik pemilik yang secara ekonomik tidak sekuat dulu. Pada sisi lain, yang cenderung dikedepanan sebagai solusi bagi waris adalah dengan menjualnya kepada pihak lain, terlepas fungsi apa yang akan dikenakan padanya.

Antara bentuk dan fungsi bangunan berelasi satu sama lain merupakan hal yang tidak bisa dipungkiri. Fungsi tertentu membutuhkan bentuk bangungan yang tertentu. Kendatipun demikian, antara bentuk dan fungsi bangunan tidak musti dikonfrontaskan, dengan satu mengalahkan yang lain. Dibutuhkan adanya kebijakan untuk membuat ‘formulasi balancing’ antara mempertahankan kelestarian bangunan heritage dan penerusan fungsi lamanya, apa lagi bila diberikan fungsi baru padanya – misalnya, fungsi baru sebagai hotel dan restoran, atau sejenisnya. Dalam hal demikian, pengubahan terbatas terhadap bentuk, ukuran, warna, dsb. dari bangunan lama (baca ‘hareitage’) kadang tak terelakkan. Terkait itu, UU ataupun Perda ‘Cagar Budaya’ perlu ditegakkan, peran dari Tenaga Ahli Cagar Budaya (TACB) dibutuhkan untuk membantu dalam mendapatkan solusi bijak tentangnya, dan komitmen berbagai pihak untuk melestarikan bangunan heritage adalah prasyarat pada tahap terawal. Tanpa komitmen itu, perangkat perundangan yang ada hanya menjadi ‘macan ompong’, dan TACB yang telah dibentuk pun bakal tertatih-tatih dalam menjalankan amanat yang diembankan kepadanya.

C. Hetitage sebagai ‘Image Positif’

Sebelum tiga dasawarsa lalu, apabila orang menyebut ‘heritage’ maka terbayang mengenai sesuatu yang ‘kuno, tertinggal, out of date, tidak modern’, yang kodisinya sekarang ‘kumuh, lusuh, jorok, dan tudak menarik perhatian’. Yang heritage itu oleh karenanya dihindari, ditinggalkan, dan apabila perlu ditiadakan untuk diganti sepenuhnya dengan ‘yang serba baharu’. Bagi para pemilik bagunan heritage kala itu, bangunan miliknya dirasakan menidihkan ‘beban’. Sudah bangunan tua, gampang rusak disana-sini, dan jika dijual dalam kondisinya seperti itu banyak yang menghindari, antara lain lantaran enggan berurusan dengan ketetntuan hukum dalam UU ataupun Perda Cagar Budaya. Itulah kesan masa lalu terhadap heritage. Namun, pada beberapa dasawarsa terakhir justru mengalami ‘pembalikan image’ – setidak-tidaknya oleh tak sedikit orang. Memang, kesan itu ada benarnya, khususnya untuk bangunan heritage yang tidak dirawat atau diterbengkelaikan. Namun, tentunya tidak untuk bangunan heritage yang dilestarikan dan dirawat secara baik.

Pada ketiga kaegori diatas (butir A), aspek ‘hetitage’ tidak dijadikan sebagai ‘penghalang’ untuk menampilkannya sebagai hotel dan restoran heritage di masa kini. Ikon dan nuansa heritage malahan sengaja disematkan padanya untuk memberi ‘daya tarik khusus’ bagi calon pengguna aspek ‘hetitage’ tidak dijadikan sebagai ‘penghalang’ untuk menampilkannya sebagai hotel dan restoran heritage di masa kini. Ikon dan nuansa heritage malahan sengaja disematkan padanya untuk memberi ‘daya tarik khusus’ bagi calon penggunanya. Bahkan, heritage menjadi semacam ‘trend baru’ pada hotel dan restoran mahal. Sebenarnya, yang menjadikan ‘mahal’ tersebut adalah suasana ke-heritage-annya, sejalan dengan ‘slogan elit’ yang menyeruak pada akhir-akhir ini, yakni ‘back to nature dan back to native culture’. Wujud ekapresi dari ‘back to native culture’ antara lain berupa pemberian nuansa etnik atau nuansa arkhaik (kuno, lawas) pada hotel dan restoran. Dalam konteks ini, karakter dan nuansa heritage itu dimanfaatkan untuk ‘memberikan nilai tambah, nilai kemahalan’. Padahal sebenarnya, menu makanannya biasa-biasa saja. Fasilatas hotelnya pun standar-standar saja. Sebutan ‘heritage’ seolah menjadi ‘kata magi’, yang menggelitik orang untuk merasakannya nunasanya, meski untutuk itu musti bersedia untuk ‘membayar lebih mahal’. Para pengguna yang kebanyakan berasal dari kalangan ‘menengah ke atas’ di perkotaan, utamanya pada kalangan ‘postmodern’, merasa mendapatkan prestise dengan menginap dan berkuliner padanya. Sementara bagi pengusaha hotel dan restoran heritage, unsur heritage itu dijadikan sebagai semacam komuditi yang berdampak ekonomik postif padanya.

Hanya saja, yang perlu mendapatkan perhatian adalah bahwa alih fungsi bangunan heritage untuk kepentingan usaha, termasuk di dalamnya untuk hotel dan restoran, mustilah sesuai dengan ketentuan peruntukan sub-kawasan sebagaimana diatur oleh RTRW, RDTR, RTB, dan Peraturan Zonasi dalam sistem perencanaan tata ruang. Disamping itu dibutuhkan IMB dan HO. Bukan saja untuk kepentingan legalitas usaha, namun lebih penting daripada itu adalah tersedianya data untuk memonitor kemungkinan adanya alih bentuk dan alih fungsi bangunan heritage bagi kepentingan pelestariannya. Sebagai contoh kasus, menutut pemberitaan REPUBLIKA.CO.ID, MALANG pada Jumat 15 October 2010, 01:41 WIB ‘Terdapat Belasan Pengusaha Dinilai Langgar Kawasan Cagar Budaya’ di Koridor Ijen Kota Malang. Padahal, menurut Perwakot tahun 1980 merupakam kawasan cagar budaya yang memiliki nilai sejarah. Lebih tegas lagi, Perda No. 2004 Perda 1/2004 menyatakan bahwa bangunan yang sudah berusia di atas 50 tahun merupakan ‘cagar budaya’, yang karenanya tidak boleh ada perubahan bangunan dan alih fungsi. Untuk menegakkan kedua aturan itu, institusi terkait seperti Dispbudpar, BPU-PR, Dinas Perijinan, Satpol PP maupun TACB perlu bahu membahu untuk bersama-sama melestarikan BCB di daerah bersangkutan. Semoga ‘Perda Cagar Budaya’ Kota Malang, yang kelak diberlakukan kian mengkuhkan piranti hukum terhadap pelestarian dan pemanfaatan BCB di Kota Malang yang menyandang predikat ‘Kota Heritage’ ini.

Demikian lah tulisan singkat ini sebagai penghantar diskusi. Semoga memberi kefeedahan dalam rangka pelestarian dan pemfungsian bangunan heritage (CB) secara ‘bijak bestari’ dalam fungsinya sebagai hotel dan restoran. Salam budaya ‘Safe Malang Heritage’.Nuwun

Sengkaling, 31 Agustus 2017
PATEMBAYAN CITRALEKA

Continue Reading

JAMAN BARU

BUNGKER BARENG

Avatar

Published

on

TELISIK ‘BUNGKER’ BARENG

RUANG LINDUNG DALAM PERUT BUMI JELANG PERANG DUNIA II

01

Oleh: M. Dwi Cahyono

A. Perlindungan Diri dalam Kondisi Perang

Salah satu kebutuhan dasar (basic need) manusia adalah kebutuhan akan perlindungan. Terlindung pada kondisi damai, dan terlebih lagi dalam era perang, adalah kebutuhan setiap manusia. Untuk kepentingan itu dilakukan beragam upaya, termasuk dengan membangun fasilitas khusus untuk melindungi diri dari bencana perang, yang di dalam kosa kata Bahasa Jawa dinamai ‘plindungan’, atau ‘perlindungan’ dalam Bahasa Indonesia, atau ‘bungker’ dalam Bahasa Inggris. Salah sebuah ‘eks bungke’r yang secara relatif (relative dating) diasalkan dari Masa Akhir Pemerintahan Hindia-Belanda di Kota Malang – yang dalam sepekan terakhir di minggu ke-4 bulan Februari 2017 – marak dibicarakan di media cetak maupun media sosial adalah eks bungker yang terletak di penghujung selatan Ijen Boulevard, yang masuk dalam wilayah Kelurahan Bareng, tidak jauh di sebelah utara-barat Pasar Bareng. (more…)

Continue Reading

Patembayan Citralekha © 2019