Kesejarahan Gresik (2)

Ajar Kenal Kesejarahan Gresik II

IKHTIAR LESTARIKAN BANGUNAN EKS KAWEDANAN PADA KAWASAN CAGAR BUDAYA SIDAYU

01

Oleh: M. Dwi Cahyono

A. Sidayu, dari Kadipaten menjadi Kawedanan lalu Kecamatan

Gresik sudah dikenal sejak abad ke-11 ketika tumbuh menjadi pusat perdagangan, yang bukan hanya antar pulau melainkan meluas hingga ke berbagai negara. Sebagai Kota Bandar, Gresik banyak dikunjungi pedagang Cina, Arab, Gujarat, Kalkuta, Siam, Bengali, Campa dan lainnya, Gresik kian tampil menonjol semenjak berkembangnya Islam di Tanah Jawa. Menurut catatan Tome Pires dalam ‘Suma Oriental’, penguasa di Gresik pada sekitar tahun 1411 adalah seorang Cina kelahiran Guangzhou. Kala itu Gresik menjadi pelabuhan dagang internasional besar. Pires yang menyinggahinya pada abad ke-16 menjuluki dengan “permata Pulau Jawa di antara pelabuhan dagang”.

Pada abad ke-16 Sedayu dibawah pimpinan penguasa bernama Pate Amiza, keponakan Pate Moroh dari Rembang dan bersepupu dengan Pate Unus (Adipati Unus) dan Pate Rodim (Raden Patah). Pires juga menyebut nama ‘Pate Bagus’, saudara dari Ayah Pate Amiza. Dialah yang sebenarnya memerintah negeri itu. Dalam hal demikian, Sedayu merupakan wilayah pesisir yang otonom, setara dengan wilayah-wilayah pesisir lainnya. Posisi Sidayu mulai merosot pada abad 17. Daerah ini menjadi bagian atau berada dibawah kekuasaan Surabaya. Ketika Surabaya terlibat pertempuran melawan Mataram, Sidayu musti turut membantu. Situasi itu membawa Sidayu menjadi daerah taklukkan Mataram – semenjak Surabaya dikalahkan oleh Mataram (tahun 1625). Sidayu kemudian jatuh ke dalam kekuasaan VOC manakala Mataram kehilangan kontrolnya atas Daerah Pesisir Timur Jawa sejak tahun 1743 pasca pemberontakan Cakraningrat IV.

Pada tahun 1746 Sidayu masuk dalam afdeeling Gresik – bersama dengan Kadipaten Gresik dan Lamongan (Sutjipto, 1983). Afdeeling adalah suatu daerah administratif setingkat kadipaten/kabupaten, dijabat oleh pejabat Eropa, yang terdiri dari satu atau lebih kadipaten/kabupaten. Bila adipati/bupati adalah pemimpin kadipaten/kabupaten, maka pemimpin afdeeling adalah asisten residen, yang bertanggungjawab langsung kepada residen. Selama kekuasaan VOC, Sidayu diwajibkan untuk memenuhi beberapa kewajiban. Salah satu diantaranya adalah menyetor beras. Pada tahun 1747 Adipati Sidayu dan Lamongan menyetor 127 koyang beras, namun masih berhutang 458 koyang dari setoran di tahun sebelumnya. Memasuki awal abad 20 Kadipaten Sidayu mulai mengalami kemunduran. Kemungkinan terkait dengan ‘kebijakan pelabuhan’dari Kompeni Belanda yang memutuskan untuk menutup pelayaran internasional di beberapa pelabuhan yang secara ekonomis tidak menguntungkan. Pelabuhan Gresik ditutup bagi pelayaran internasional sejak 1825, dan ada kemungkinan Sidayu juga mengalami nasib sama.

Sejak berdirinya pada tahun 1675, Kadipaten Sedayu dipimpin oleh 10 adipati. Diantara kesepuluh adipati itu yang amat kesohor bernama ‘Kanjeng Sepuh Sedayu (1816-1855)’, yang merupakan adipati ke-8. Beliau adalah aulia dan sekaligus pemimpin besar di Sidayu. Menurut K. Ridwad Ahmad dari Djawatan Penerangan RI Kecamatan Sidayu dalam penuturannya pada tanggal 25 Februari 1957, Kanjeng Sepuh Sedayu adalah ahli strategi yang berjasa menentramkan dan melindungi rakyatnya dari berbagai teror selama Masa Penjajahan Belanda. Dalam sebuah rapat bersama para pejabat Kolonial, dengan beraninya Beliau usulkan nama pasar di Surabaya, dengan nama ‘Kabean’ – kini dinamai ‘Pasar Pabean’, yang berarti untuk semua. Hal ini dimaksudkan sebagai bentuk penolakannya terhadap diskriminasi dan kenaikan pajak, lantaran pemerintah kolonial Belanda membeda-bedakan pedagang dengan maksud untuk menaikkan pajak. Beliau juga dekat dengan rakyat. Diam-diam di malam hari berkeliling ke seluruh wilayah kadipaten, yang meliputi Sedayu, Lamongan, Babat, hingga Jombang, untuk melihat kehidupan sehari-hari warga beserta problematika yang dihadapinya. Kanjeng Sepuh Sedayu adalah seorang adipati yang berpihak kepada rakyat kecil. Sang adipati yang gemar memelihara kuda ini menyandang nama gelar ‘Kyai Penembahan Haryo Soeryo Diningrat’ atau ‘Raden Adipati Suryoningrat’ . Beliau wafat pada tahun 1856 dan dimakamkan di kompleks makam di belakang Masjid Agung Sedayu.

 02

03

04

Pada awal abad ke-20, tepatnya sejak tahun 1935, riwayat Kabupaten Sidayu berakhir. Wilayahnya dilebur jadi satu dengan Kabupaten Gresik, dengan status sebagai ‘kawedanan’, yang membawahi 5 (lima) kecamatan. Dalam perkembangannya, Kabupaten Gresik pun turun status – sehubungan perkembangan Surabaya yang cukup pesat, yang memaksa dihapuskannya status Gresik sebagai Kabupaten dan digabung dengan Kabupaten Surabaya pada tahun 1934. Status Gresik dan juga Sidayu sebagai kawedanan dibawah Kabupaten Surabaya itu memasuki Masa Kemerdekaan RI dan baru berakhir tahun 1974 – lantas status ‘kabupaten’ bagi Surabaya dihapuskan berdasarkan PP Nomor 38 Tahun 1974.

Semenjak itu, seluruh kegiatan pemerintahan berangsur-angsur direlokasi ke daerah Gresik, dan namanya berganti dengan ‘Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik’, dengan pusat pemerintahan di Kota Gresik. H. Soeflan merupakan bupati pertama Gresik di Era Kemerdekaan RI. Dengan didirikannya Pabrik Semen Gresik pada tahun 1953, Gresik memasuki titik awal industrialisasi. Kawasan permukiman pun makin melebar, yang disertai dengan relokasi pusat pemerintahan Gresik ke kawasan Bunder. Pada tahun 1999 status Sidayu sebagai ‘kawedanan’ berakhir dan diganti menjadi ‘kecamatan’ dalam wilayah Kabupaten Gresik berdasarkan Perda No.22 tahun 1999. Oleh karena itu, kini Sidayu hanya merupakan satu diantara 18 kecamatan di Kabupaten Gresik, yang berada di bagian utara.

B. Arsitektur Berindikasi Cagar Budaya di Sedayu

Kecamatan Sedayu memiliki bukti-bukti kebesaran sejarah sebagai daerah bekas suatu kabupaten dan kemudian kawedanan, yang sayang sekali sebagian besar kurang terawat, Antara lain berupa pintu gerbang dan pendapa keraton kabupaten, masjid dan alun-alun, reruntuhan Masjid Sedayu di Desa Mriyunan, Sumur Dhahar di Desa Golokan dan Telaga Rambit di Desa Purwodadi, serta sebuah situs yang kini tinggal berupa onggokan reruntuhan bangunan. Diprakirakan situs ini berusia satu abad, dibangun jelang pemindahan Kadipaten Sedayu ke wilayah Kadipaten Jombang oleh Penjajah Belanda pada sekitar 1910. Sebenarnya, jejak peninggalan arsitektural bukan hanya berada di sekitar Alun-alun Sedayu, namun meluas hingga ke koridor jalan ke arah Lamongan maupun ke Jembatan Bangawan Solo, termasuk ke dalam sejumlah lorong pada kawasan tersebut.

05

06

07

Oleh karena pernah menyandang status sebagai kadipaten/kabupaten, maka dapat difahami bila meski kini Sedayu hanya sebuah kecamatan, namun mempunyai alun-alun yang luas dan bangunan-bangunan tua yang terbilang megah, yang menjadi pertanda bahwasanya Sedayu merupakan bekas kota yang konon pernah berjaya di Pantura Jawa. Sebelum akhirnya menjadi bagian yang terintegrasi dengan Kabupaten Gresik, Sedayu pernah menjadi wilayah kadipaten tersendiri di Era Kasultanan Mataram. Bahkan, kala itu Kadipaten Sedayu memiliki koneksitas kewilayahan secara langsung dalam naungan Kasultanan Mataram. Sidayu merupakan sebuah diantara Kota-kota Pantai Kuno di Pantura Jawa, yang berkontribusi penting dalam sejarah kemaritiman Nusantara dalam kurun waktu panjang, setidaknya selama setengah milenium (abad ke-15 hingga permulaan abad ke-20). Urgensi Sidayu sebagai Kota Pantai pada medio abad ke-18 hingga awal abad ke-20 tergambar pada keputusan untuk melintaskan ‘Jalan Raya Pos (De Groote Postweg)’ yang dengan ‘tangan besi’-nya berhasil dibangun oleh Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels hanya dalam waktu setahun (1808), yang diantaranya melintasi Kota Bandar Sidayu masa lampau.

Berbagai peninggalan sejarah di Sedayu telah mendapatkan perhatian dari dinas terkiat, dan telah tercatat dalam ‘Laporan Kegiatan Inventarisasi Tinggalan Purbakala Di Kabupaten Gresik’ oleh BPCB Mojokerto tahun 2014. Namun, yang terawat baru sebatas kompleks masjid dan makam. Peninggalan-peninggalan lain belum ditangani secara proporsinal dan semestinya, sehingga terkesan kurang terawat. Kendati demikian, sebagian jejak sebagai kota kuno (ancient city) masih terlihat hingga kini. Sisa-sisa bangunan masa silam tersebut masih bisa dilihat dan dirasakan oleh pengunjung luar. Salah sebuah diantaranya, yang berasal dari abad ke-19, adalah gedung eks Kawedanan Sidayu, yang terletak di Jl. Kanjeng Pangeran No. 2 Desa Mriyunan Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik. Batas utara situs adalah Kantor Pajak, sebelah barat dengan Jalan Kanjeng Pangeran, sebelah selatan dengan Pasar Sidayu, dan sebelah timur dengan rumah warga. Luas total situs 198,49 m2. Bangunan I panjang = 29 m, lebar = 27 m dan luas = 783 m2. Bangunan II panjang = 21 m, lebar = 4 m, luas = 84 m2. Bahan utama bangunan adalah bata berplester, kayu, kaca dan tegel. Letak titik koordinat geografis bangunan 6°59’30” LS hingga 112°33’57” BT.

08

09

Bangunan ini turut mencirikan Sidayu sebagai ‘Kota Masa Kolonial’. Didesain dengan memadukan gaya arsitektur lokal Jawa dam Eropa, sehingga bisa dijadikan bukti adanya pengaruh Eropa terhadap pola pemukiman di Sidayu. Awalnya merupakan bagian dari kediaman Bupati Sidayu atau tinggalan Kanjeng Sepuh dan digunakan sebagai ruangan kerjanya. Sisa bangunan lama yang diyakini sebagai eks Kadipaten Sidayu kini dijadikan UPT Dinas Pendidkkan Kabupaten Gresik. Bangunan eks Kawedanan Sidayu dan bangunan-bangunan Indis lain di sekitarnya menjadi penanda mengenai pasang surut perkembangan Kota Sidayu, dari semula merupakan kabupaten otonom dan kini hanya tinggal menjadi pusat suatu kecamatan di Kabupaten Gresik.

C. Pemeringkatan Bangunan Cagar Budaya

Bagian ini membicarakan tentang Eks Kawedanan Cerme dan Sidayu sebagai tinggalan arkeologis yang berindikasi sebagai ‘Cagar Budaya’. Terkait itu, ada dua hal yang dibicarakan, yaitu: (1) Identifikasi Cagar Budaya Eks Kawedanan Cerme dan Sidayu, serta (2) Peringkat Cagar Budaya Eks Kawedanan Cerme dan Sidayu. Kedua hal itu dibicarakan secara terpisah, namun saling kait.

  1. Identifikasi Cagar Budaya Eks Kawedanan Cerme dan Sidayu

Eks Kawedanan Sidayu memiliki indikator Cagar Budaya. Secara historis, bangunan ini berusia lebih dari 50 tahun lampau, dan pernah menjadi fasiltas publik berkenaan dengan posisi Sedayu di masa lalu sebagai wilayah pemerintahan yang berstatus ‘kawedanan’. Bahkan, boleh jadi sebagian dari bangunan di areal eks Kawedanan Sidayu adalah bagian kediaman Adipati Sidayu, yakni Kanjeng Sepuh, yang konon merupakan ruangan kerjanya. Jika benar demikian, berarti sebelum dipergunakan sebagai Kantor Kawedanan dan Rumah Dinas Wedana Sidayu mulai tahun 1935, bangunan ini telah bercokol dan difungsikan semasa pemerintahan Kanjeng Sepuh (1816-1855). Bangunan ini merupakan ‘jejak budaya tertinggal’, terkait dengan sejarah pemerintahan, khususnya pemerintahan jenjang kawedanan, yang sejak tahun 1963 dihapus dari jajaran birokrasi pemerintahan Indonesia.

Adapun secara arkeologis, kedua bangunan itu memiliki kekhasan bentuk, yang mewakili masa gaya, yaitu arsitektur bergaya ‘Indis’. Terpadu di dalamnya unsur seni-bangun Eropa dan Jawa. Pada masa sekarang, bagunan dengan corak demikian terbilang ‘langka’, dalam arti tidak banyak yang menyamai bentuknya dan tinggal sedikit jumlahnya. Sayang sekali, terdapat bagian-bagian tertentu dari bangunan tersebut yang kini mengalamai kerusakan, bahkan bisa runtuh apabila tak segera dikonservasi. Misalnya, bangunan pada deret belakang (Bangunan II) di situs eks Kawedanan Sidayu, yang lantaran bagian ini telah sangat lama tidak difungsikan, maka rentan terhadap kerusakan. Kondisi demikian dialami oleh eks Kaewdanan Cerme, yang telah hampir satu dasawarsa terakhir tak lagi dijadikan kantor PDAM. Menyadari akan kondisinya, maka ‘pencagaran’ terhadapnya, dengan mendaftarkannya sebagai ‘Bangunan Cagar Budaya’ adalah upaya preventif untuk melindunginya dari kerusakan bahkan keruntuhan. Pencagaran juga dirasakan perlu, khususnya terhadap bangunan eks Kawedanan Sidayu, yang kini beralih fungsi sebagai kantor UPTD Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik. Dalam fungsi barunya itu terjadi penambahan atau sebaliknya penghilangan komponen arsitektur lama tertentu untuk disesuaikan dengan fungsi barunya atau kebutuhan tertentu bagi institusi yang menempatinya.

Berdasarkan indikator hisroris maupun arkeologis sebagaimana dipaparkan pada alinea diatas, bangunan eks Kawedanan Sidayu memenuhi syarat untuk ‘di-cagarbudaya-kan’. Hal ini sesuai dengan definisi CB menurut Pasal 1 UU No. 11 tahun 2010 bahwa Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan. Perihal pemberian status ‘CB’ terhadapnya sesuai pula dengan kriteria CB, yaitu: (a) berusia 50 tahun atau lebih, (b) mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 tahun, (c) memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan, dan (d) memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

Bangunan eks kawedanan Sidayu tersebut adalah CB kriteria Bangunan Cagar Budaya, atau benda buatan manusia (artifisial) tak bergerak. Menurut Pasal 1 UU No, 11 tahun 2010, Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tak berdinding, dan beratap. Sebagai CB, keduanya memiliki arti khusus bagi sejarah, karena berhubungan dengan peristiwa penting di masa lalu, dan/atau terkait dengan seseorang atau tokoh yang menggerakkan peristiwa. Selain itu, juga mengandung nilai informasi penting yang terkait dengan tokoh, peristiwa, dan/atau kehidupan manusia masa lampau, sehingga memiliki arti khusus lantaran memiliki peranan penting di dalam sejarah kebudayaan Indonesia. Makna yang terkandung didalamnya Memberi inspirasi dan motivasi kepada masyarakat untuk melakukan dan menghasilkan sesuatu yang berguna bagi bangsa dan negara.

Peristiwa sejarah yang berkenaan dengannya utamanya adalah Sejarah Pemerintahan, Sejarah Sosial, Sejarah budaya, dan Sejarah Perkembangan wilayah. CB yang diharapkan dapat dilindungi itu adalah hasil kebudayaan manusia, yang berupa peninggalan masa lalu (Fransisca dan Sunarya, 2012). Cagar budaya itu bukan saja menjadi saksi sejarah pada masa silam, namun memiliki nilai sebagai wujud infomasi bagi perkembangan sebuah kota atau lingkungan terdekatnya. Oleh karena itu, wajarlah bila cagar budaya dianggap memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan (M.Ridah, 2012).

  1. Peringkat Cagar Budaya Eks Kawedanan Sidayu

Cagar budaya (CB) yang terdapat di suatu daerah, tak terkecuali di Daerah Gresik, perlu ditetapkan peringkatnya melalui pemeringkatan. Yang dimaksud dengan’ pemeringkatan’ adalah memberikan penilaian cagar budaya berdasarkan kepentingannya untuk menjadi peringkat: (a) nasional, (b) provinsi, dan (c) kabupaten/kota. Perihal ini diatur dalam UU No. 11 tahun 2010 Pasal 41 hingga 49. Pemeringkatan Cagar Budaya menjadi itu kewenangan dari pemerintah dan pemerintah daerah, yang dilakukan dengan: (1) mengidentifikasi persyaratan pemeringkatan CB (regulasi/standard/pedoman persyaratan pemeringkatan nasional dan internasional, persyaratan pemeringkatan, identifikasi pemeringkatan, (2) mengidentifikasi CB yang akan diperingkat (identifikasi CB yang akan diperingkat menjadi peringkat nasional, propinsi, kabupaten/kota), (3) Mengkaji klasifikasi pemeringkatan CB (hasil identifikasi klasifikasi CB dianalisis dengan pendekatan analisis inter, multi, transdisipliner, merumuskan klasifikasi CB), (4) menyusun prosedur pemeringkatan (mereview prosedur dan regulasi terkait, menyusun prosedur pemeringkatan), dan (5) merekomendasi pemeringkatan CB berdasar kepentingannya menjadi peringkat nasional, provinsi, kab/kota (menyusun rekomendasi pemeringkatan, mempresentasikan pemeringkatan CB kepada pemerintah)

Pemeringkatan CB tidak mudah dilakukan, karena sejauh ini belum tersedia instrumen untuk pemeringkatan CB. Menyadari keterbatasan ini, perlu difomulasikan penilaian/scoring terhadap cagar budaya guna membagi kewenangan pelestarian cagar budaya. Dalam melakukan penilaian terhadap peringkat cagar budaya tidak bergerak menggunakan metode statistik. Untuk kepentingan itu, langkah-langkah yang ditempuh terlebih dahulu adalah menentukan variabel yang dipelajari, yaitu variabel: (a) penyebab, dan (b) variabel akibat. Variabel penyebab dikenal dengan variabel bebas atau variabel faktor, sedang variabel akibat adalah variabel terikat (respons). Dalam hal pemeringkatan CB, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan yang cukup besar, sebagaimana termaktub di dalam Pasal 96 UU No. 11 Tahun 2010, dimana salah satu diantara 16 kewenangannya adalah menetapkan peringkat CB. Selain itu, kewenangan yang juga besar berada pada Tenaga Ahli Cagar Budaya (TACB), yang satu diantara dua tugas pokoknya adalah melakukan kajian atas usulan tim pendaftaran cagar budaya guna memberikan rekomendasi bagi penetapan status dan peringkat cagar budaya kepada penguasa wilayah.

Ada tiga peringkat CB, yaitu peringakat: (1) Nasional, (2) Propinsi, dan (3) Kabupaten/Kota. Terkait itu, sesuatu yang ditetapkan sebagai CB perlu disertai dengan peringakatnya, dengan mencermati indikator-indikatornya. Baik eks Kawedanan Cerme ataupun Sidayu dapat dikategorikan sebagai Bangunan CB Peringkat Kabupaten (Daerah). Hal ini sejalan dengan indikator CB peringkat Kabupaten Kota, yaitu: (a) sebagai CB yag diutamakan untuk dilestarikan dalam wilayah kabupaten/kota; (b) mewakili masa gaya yang khas; (c) tingkat keterancaman yang tinggi, (d) jenisnya sedikit, dan/atau (e) jumlahnya terbatas. Berdasar indikator indikato-insikator itu, bangunan eks Kawedanan Sidayu layak didaftarkan sebagai CB dengan peringkat daerah (kabupaten/kota).

Demikian tulisan ringkas yang bersahaja ini, sebagai wahana untuk mengenal awal Kesejarahan Sidayu. Semoga membuahkan faedah. Salam budaya ‘Nusantarajayati’. Nuwun.

PATEMBAYAN CITRALEKHA,
6 Desember 2017

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*