URGENSI GARAM DALAM PRASASTI BILULUK DAN FLUKTUASI GARAM NUSANTARA LINTAS MASA

Merawat Potensi Alam Daerah

URGENSI GARAM DALAM PRASASTI BILULUK DAN FLUKTUASI GARAM NUSANTARA LINTAS MASA

 

A. Kilas Balik Garam Produksi Jawa dan Khususnya Lamongan
1. Kilas Sejarah Garam Masa Kolonial

Kehambaran acapkali diibaratkan sebagai ‘sayur kurang garam’. Hal ini menegaskan akan urgensi garam di dalam dunia kuliner. Sesungguhnya, garam bukan hanya bermanfaat bagi kuliner, melainkan juga untuk kefaedahan-kefaedahan lain. Mengingat bahwa dimanapun dan kapanpun garam senantiasa dibutuhkan, maka pada masa lalu, Pemerintah Kolonial Belanda menempatkan garam sebagai salah satu diantara “sembilan bahan kebutuhan pokok”. Demikian pula, berdasarkan arti strategis dari garam tersebut, maka penguasa ‘Kolonial Sisipan” Inggris, Th. S. Raffles (1811-1816), tepatnya 15 Oktober 1913, mengeluarkan peraturan menghapusakan sistem ‘penyerahan wajib (contingenten)’ serta sistem ‘penyewaan produksi dan perdagangan garam yang dilakukan oleh para pachter (pemborong)’. Sebagai gantinya, Raffles tempatkan industri garam sebagai ‘perusahaan negara’, dengan menerapkan sistem free labor (vrje arbeid)’. Urusan perdagangan dan distribusi garam dikelola oleh perusahaan negara. Aturan ini memberikan gambaran mengenai kebijakan ekonominya, yang salah sebuah diantaranya adalah mengadakan monopoli garam dan minuman keras. Pada tahap ini, sebenarnya produksi garam telah mulai masuk ke dalam ketegori upaya pengindustrian modern, meski praktik ini tidak berlangsung lama, karena segera digantikan setelah kedatangan kembali Belanda.

Pemerintah Kolonial Belanda cenderung mengeluarkan kebijakan, yang ingin menguatkan posisi pemerintah dalam industri. Pada tahun 1818 misalnya, dilaksanakan kontrol terhadap produksi dan perdagangan garam di daerah-daerah, yang dikuasakan kepada para residen. Namun, upaya itu tidak membuahkan hasil, lataran banyak kepentingan pejabat lokal yang turut menyebabkan pemasukan pemerintah dari sektor garam menjadi berkurang. Kedatipun upaya yang dilaksanakan oleh Pemerintah Hinda-Balanda ini cenderang memonopolisasi garam, akan tetapi dalam praktiknya tidak terdapat kebulatan mengenai monopoli garam. Ironinya, paktik itu tak berjalan dengan sama memuaskan di semua tempat. Masa kelebihan dan sebaliknya kekuragan garam terjadi silih ganti. Pada sisi lain, pejabat-pejabat korup mengahalangi tujuan dari itu. Kondisi ini diperparah dengan tidak adanya pembatasan produksi garam, yang mengakibatkan stok garam di gudang-gudang garam pemerintah berlebih. Akibatnya. terjadilah krisis garam di Hindia-Belanda pada tahun 1851-1861.

Menyikapi krisis garam tersebut, Pemerintah Hindia-Belanda terpaksa menghentikan produksi bahkan menutup ladang-ladang garam di beberapa daerah, sehingga produsen-produsen garam yang hidupnya semata bergantung kepada produksi garam praktis kehilangan pencaharian. Banyak orang menjadi tidak kerja, malahan beberapa lainnya melakukan tindak kejahatan, atau sebagian petani penggarap garam yang masih tradisional menjalankan produksi-produksi gelap. Untuk itulah maka pada dekade 1860-an dan 1870-an muncul gagasan untuk ‘membebaskan produksi dan perdagangan garam’. Namun, gagasan ini dipertimbangkan secara serius dan akhirnya dibuang jauh-jauh sebab takut pendapatan negara menjadi berkurang. Pada sisi lain, distribusi produk tidak merata dengan alasan kesenjangan harga. Menghadapi carut-marut perindustrian garam itu, untuk mengakhiri berbagai ketidak pastian dan praktik yang bermacam-macam, maka pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan peraturan yang telah disebut di atas.

Pada akhirnya, Pemerintah Hindia-Belanda memberlakukan ‘Sistem Monopoli Garam (Bepalingen tot Verzekering van het Zoutmonopolie)’, yang diresmikan dalam Staatsblad van Nederlandsch-Indie. Dengan kebijakan ini, maka ketentuan yang dibuat Komisaris Jendral Du Boys tahun 1829 – pasca Perang Diponegoro (1825-1830) – yakni menyewakan pengelolaan garam terhadap pihak swasta (patikelir) guna menutup defisit keuangan VOC berakhir sudah. Sebenarnya, monopoli garam ini merupakan pengulangan terhadap apa yang pernah diterapkan Raffles tujuh dasawarsa terdahulu.
Lewat peraturan itu, Pemerintah Hindia-Belanda melakukan memonopoli produksi sampai perdagangan garam, dengan tujuan untuk tingkatkan kualitas dan kuantitas hasil produksi garam.

Peraturan itu juga menjadi tonggak awal bagi pendefinisian produksi garam sebagai suatu industri yang modern. Di kemudian hari, aturan itu secara bertutut-turut disempurnakan. Antara lain tahun 1921 dikeluarkan Staatsblad No. 454, tahun 1923 (Staatsblad No. 20), tahun 1930 (Staatsblad No. 119), dan tahun 1931 Staatsblad No. 168 dan 191. Tonggak penting lainnya bagi transformasi produksi garam menjadi industri modern adalah pada tahun 1921, ketika pemerintah Hindia-Belanda mendirikan perusahaan garam dengan nama “Jawatan Regie Garam’. Selanjutnya, pada tahun 1937 diubah menjadi ‘Jawatan Regie Garam dan Candu’. Keduanya itu merupakan cikal-bakal dari apa yang sekarang dinamai “PT. Garam Persero’.


Kendatipun maksud dari kebijakan itu untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi garam, namun tidak terelakan kebijakkan monopolisasi garam menghadapi ketiadakstabilan atau flukstuasi hasil produksii. Hal itu disebabkan beberapa factor. Misalnya, kenaikan hasil produksi garam di Bagan Siapi-api pada tahun 1904 dan1907, yang meningkat tidak cukup signifikan dari f 6.060 hanya menjadi f 15.360, sebab masih terdapat persaingan produksi. Bahkan secara nasional pada tahun 1909 dan 1910 terjadi kelangkaan garam, sehingga mendorong pihak manajemen dari peraturan monopoli garam untuk menyempurnakan diri. Antara lain, pada tahun 1912 Perusahaan Garam di Hindia- Belanda membuka firma pelayarannya sendiri. Di Kalianget, yakni salah sebuah sentra pengahasil garam, didirikan pabrik-pabil, perkantoranm perumahan pegawai berkebangsaan Eropa dan bandar baru. Dari bandar baru inilah kapal-kapal bermuatan garam berlayar ke seantero wilayah. Sematara itu, di Bagan Siapi-api, produksi garam didistribusikan melalui ‘Koninklijke Paketvaart Maatschappij (KPM)’. Wal hasil, produksi garam dari tahun 1901 meningkat – meski pada tahun 1906 sempat menurun. Pada tahun 1930an, kerika secara global negera-negera dilanda ‘Depresi Ekonomi’, beberapa komoditi mengalami fluktuasi yang tajam, tidak terkecuali garam. Untuk menghadapi itu, pada tahun 1936 pemerintah Hindia Belanda memutuskan untuk memperluas lahan-lahan garam berskala besar (3000 hektar) serta dengan tambak-tambak garam yang berskala kecil.

Sebelum penerapkan kebijakan ‘monopoli garam’ pada tahun 1882, pemaknaan terhadap industri garam belum dapat didefinisikan secara jelas, lantaran proses produksi hingga penjualan garam dilaksanakan layaknya pada proses tani. Dalam kaitan itu, Kuntowijoyo (2002) menyatakan bahwa pada daerah-daerah yang secara ekologis berpotensi bila dijadikan sentra produksi garam, pekerjaan ini hanya dipoisiskan sebagai alternatif untuk pertanian. Artinya, ketika keadaan tidak menguntungkan bagi pertanian dan justru menuntungkan untuk produksi garam, maka dilakukan pekerjaan di bidang garam, atau sebaliknya. Dalam konteks ini, proses produksi tani dan produksi garam dapat disamakan, yang keduanya belum dapat dimasukkan sebagai bagian aktifitas industri dalam arti modern, sehingga kegiatan ekonomi produksi garam sebagaimana itu tidaklah salah bila diketegorikan sebagai uapaya industri garam dalam pengertian sederhana.

Produksi garam pra-tahun 1882, kendati hanya merupakan pekerjaan alternatif, namun tak dapat dipungkiri bahwa terdapat motif ekonomik, yakni cari untung. Hanya saja, masih belum mempunyai anasir industri modern, belum didukung modal besar, belum didasarkan pada asas kekeluargan maupun rancangan modern. Kala itu produksi garam masih dilakukan dengan cara tradisional, atau setidaknya terdapat bias – percampuran antara (a) usaha mengindustrikan secara modern dengan (b) praktik produksi tradisional yang masih kental dalam masyarakat. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa produksi garam belum tampak jelas sebagai suatu upaya pengindustrian dalam arti modern. VOC terapkan peraturan ‘penyerahan wajib (contingenten)’ garam dari para patani penggarap dengan jumlah yang telah ditentukan. Aturan lainnya, para penggarap yang berada di bawah kekuasaan VOC dan ingin membuka tambak garam harus meminta izin dahulu. Sistem yang dikembangkan oleh VOC ini pada perkembangannya jstru melahirkan kelas sosial baru, yaitu pachter (pemborong), yang merugikan para petani penggarap garam.

Kilas sejarah mengenai aktifitas industri garam diatas membuktikan bahwa industri garam bersfiat ‘dinamik’ dari masa ke masa. Dinamikanya tek terkucuali terjadi pada masa pra-Kolonial, yaitu pada Masa Hindu-Buddha dan Pertumbuhan-Perkembangan Islam. Bagaimanakah gambaran mengenai keberadaan pergaraman pada Masa Hindu-Buddha, telaah ini akan menyingkapkannya, meski hanya sebatas pada Masa Majapahit, dengan contoh kasus khusus pada sub-area Lamongan Selatan.

 

2. Lamongan sebagai Daerah Produsen Garam Lintas Masa

Salah sebuah daerah di Hindia-Belanda yang konon menjadi produsen garan yang terbilang utama adalah Jawa Timur. Bukan hanya Kalianget pada Kabupaten Sumenep, yang telah semenjak tahun 1921 didirikan Pabrik Garam dibawah naungan ‘Jawatan Regie Garam’ – kemudian (tahun 1937) berubah menjadi ‘Jawatan Regie Garam dan Candu’, namun juga pada sepanjang Pantura (Pantai Utara) Jawa. Kawasan pesisiran Jawa Timur, yang membentang mulai dari perbatasnnya dengan Provinsi Jawa Tengah (yaitu di daerah Lasem), Tuban, Lamongan, Gresik, Kota Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan hingga Probolinggo telah sangat lama dikenal sebagai sentra produsen Garam. Sub-area utara Lamongan – yang merupakan areal pesisiran – memiliki potensi alamiah yang tepat untuk dibudidayakan bagi area produksi garam dan perikanan (baik air payau maupun laut). Kedua sektor usaha yang berbeda ini berada di sub-area yang sama ini. Meski beda jenis usahanya, namun saling melengkapi satu sama lain. Garam bagi para nelayan amatlah bermanfaat untuk pengawetan maupun pembuatan ikan asin (gereh, gerih).

Kabupaten Lamongan merupakan salah satu diantara 20 (dua puluh) besar produsen garam rakyat di seluruh Indonesia – selain Kabupaten Gresik, Sidoarjo, Pasuruan, Probolinggo, Tuban, Jeneponto, Pangkajene, Brebes, Jepara, (Kota) Surabaya, Pamekasan, Demak, Bima, Rembang, Sumenep, Indramayu, Pati, Sampang dan Cirebon. Pada tahun 2015 Kabupaten Lamongan mampu memproduksi garam sebanyak 38,8 ribu ton, lebih tinggi dari dua derah tetangganya (Tuban : 29,4 ribu ton, dan Gresik : 16,5 ribu ton). Namun, lebih rendah daripada Kota Surabaya (86,2 ribu ton). Produksi garam di Lamongan menuduki urutan ke-15 diantara 20 sentra produksi garam Indonesia, dengan produksi tertinggi diraih oleh Cirebon sebesar : 435,4 ribu ton (2016 © Databoks, Katadata Indonesia).

 

B. Informasi Garam dalam Prasasti Biluluk
1. Arti Istilah dan Ragam Jenis Garam
1.1. Ragam Peristilahan

Kosa kata ‘garam’ dalam Bahasa Indonesia, secara harafiah antara lain menunjuk kepada: senyawa kristalin (NaCl) yang merupaka klorida dan sodium, dapat larut dalam air, dana sin rasa (KBBI, 2002:335). Salah satu keguanaan garam berkenaan dengan makanan. Terkait itu, terdapat kata gabung antara unsur kata ‘garam’ dan kata lain, seperti “garam-dapur (garam untuk campuran bumbu masak)’ dan ‘garam-meja (garam yang digunakan atau disediakan pada meja makan)’. Bila ditinjau dari bentuknya, terdapat: (a) garam pasir dan (b) garam berbongkah-bongkah yang dicetak berbentuk balok (garam bata). Istilah ini juga dikenal dalam Bahasa Jawa, bahkan semenjak dalam Bahasa Jawa Kuna dan Tengahan, juga dengan sebutan ‘garam’ atau ‘garem’ (Zoetmulder, 1995: 278, 276).

Istilah “garen” telah disebut dalam prasasti tembaga (tamraprasa dari raja Balitung, bersama dengan padak (garam dari tempat pembuatan garam/pegaraman ~ yang dinamai “garam padak”), minyak (lenga)dan.gula, yang dibawa dengan cara dipikul (pinikul) (Naersen, BKI 95, 1937; 441~461). Dengan demikian, istilah.ini telah digunakan sejak medio.abad X Masehi. Hal ini diperkuat oleh adanya kata jadian “agarem (bergaram, digarami) dalam.Kakawin Ramayana (25.40), yang diterjemah Sundari Pnrgbahasa Sanskreta ke dalam Bahasa Jawa Kuna juga pada abad IX Masehi. Kata jadian lain kedapatan dalam Kitab Bomakawya (81.35), terkait dengan adanya pemanfaatan garam untuk pembuatan telor (hantiga, antiga) asin, sebagaimana tergambar dalam perkataan “ikantigagarem ~ tetdiri atas: ika~antiga~garem”.

Sumber data tekstual lain yang menyebutkan adalah prasasti.Sarwadhamma (Penampihan II) bertarikh Saka 1191 (1269.Masehi), betkenaan dengan pajak terhadap garam (pagagarem) (Brandes, OJO 79, 1913). Selain kata “garam, garem dan padak”, ada istilah lain yang juga menunjuk padanya, yaitu “uyah”. Istilah Jawa Kuna/Tengahan yang juga dikenal dalam.Bahasa Jaw Baru ini ini kedapatan dalam Kidung Tantri Kadiri (4.178) dari Masa Majapahit, dalam kaitan dengan makanan (panganan), sebagaimana tergambar dalam perkataan “pinangannya tan pahuyah (makanannya kurang/tanpa garam)”.

1.2. Jenis Garam Bleng

Dalam sejumlah hal bleng berlainan dengan borak. Biasanya, asam borat murni (boraks) dibuat oleh industri farmasi. Boraks berbentuk serbuk kristal putih, tidak berbau, larut dalam air, tidak larut dalam alkohol, PH: 9,5. Senyawa dalam borak mampu memperbaiki tekstur makanan, sehingga menghasilkan rupa yang baik dan bila digoreng akan mengembang, empuk, teksturnya bagus dan renyah. Dalam dunia industry, boraks digunakan sebagai bahan solder dan pembersih, pengawet kayu, antiseptik kayu dan pengontrol kecoa. Berbeda dengan bleng, yang dibuat secara tradisional dari ladang garam atau dari kawah lumpur. Misalnya, bleng yang produksi oleh warga di sekitar Bledug (kawah lumpur, mud vulcano) Kuwu pada Desa Kuwu, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Grobogan, Propinsi Jawa Tenggah.

Bledug Kuwu adalah letupan gas pada endapan lempung, yang terkumpul secara berkala. Gas yang terdapat pada letupan Bledug Kuwu merupakan gas metan biogenik (biogenic methane gas), yang merupakan hasil proses diagenesis dan biasa terjadi pada kedalaman 0 hingga 4 km. Terbentuk dari sisa jasad mahluk hidup dan aktifitas jasad renik anaerob pada kondisi temperatur tinggi (± 100 – 125°C) dan tekanan dari beban sedimen diatasnya. Air formasi yang ikut terbawa keluar saat terjadi letupan gas mempunyai kadar garam (salinitas) yang tinggi dan sangat potensial untuk diolah menjadi garam dapur. Kelebihan garam dapur volcano ini adalah sudah mengandung yodium dengan kadar yang lebih tinggi dibanding garam dapur hasil olahan dari air laut, sehingga relatif bisa langsung dipergunakan tanpa harus melalui proses penambahan yodium lagi kedalam garam. Oleh penduduk setempat lumpur ini dimanfaatkan mineralnya untuk pembuatan konsentrat garam secara tradisioal, yang dinamai ‘bleng’. Caranya adalah dengan menampung air dari bledug ke dalam glagah (batang bambu dibelah dua), kemudian dikeringkan.

Bleng merupakan sejenis boraks, berupa larutan garam fosfat berbentuk kristal, berwarna kekuning-kuningan, banyak mengandung unsur boron serta beberapa mineral lain. Sebagai garam mineral, dalam bleng terkandungan asam borat sebanyak 0,4 % persen dengan berat jenis 1,0012 kg/l (Purnomo, 2007). Sinonimnya adalah natrium biborat, natrium piroborat, natrium tetraborat. Penggunaan bleng untuk makanan dengan: (a) dicampur langsung dalam adonan setelah dilarutkan dalam air; atau (b) diendapkan terlebih dahulu, kemudian cairannya dicampurkan dalam adonan (Anonymous, 2005). Sebenarnya, bleng telah diproduksi di Indonesia semenjak, yaitu sejak tahun 1700 atau bahkan boleh jadi lebih tua lagi. Terdapat sebutan lain untuk bleng, seperti ‘cetitet, ketek, pijer’ atau ada pula yang menyatakan sebagai ‘obat gendar, obat puli atau obat lontong’.

Sebagai suatu jenis boraks, penggunaan bleng pada makanan turut dibatasi. Hal ini secara rinci diatur dan dibatasi oleh UU Kesehatan dan Keselamatan Nasional, mengingat bahwa boraks tidak aman dikonsumsi pada makanan apabila dalam dosis berlebihan. Akan tetapi, penggunaan boraks dalam dosis berlebihan sebagai komponen di dalam makanan ironisnya meluas di seluruh dunia. Memang, dampaknya tak serta-merta muncul setelah mengonsumsi makanan mengandung bleng, melainkan bersifat komulatif (sedikit demi sedikit), sehingga mengumpul di dalam tubuh. Mengkonsumsi makanan berboraks dalam jumlah berlebihan bisa menyebabkan gangguan otak, hati dan ginjal. Dalam jumlah banyak, boraks menyebabkan demam, anuria (tidak terbentuknya urin), merangsang sistem saraf pusat, menimbulkan depresi, apatis, sianosis, tekanan darah turun, kerusakan ginjal, pingsan, bahkan koma hingga kematian. Batas aman/legal penggunaan boraks dalam makanan adalah 20 gram per 25 kg bahan.

Lantaran berbahaya bagi kesehatan, maka ada saran untuk mengganti penggunaan borak atau bleng dengan air merang dan STPP (Sodium Tri-polyphosphate). Dengan konsentrasi yang sama, bahan-bahan itu diketahui sebagai tidak akan memengaruhi tanggapan organoleptik (kesan fisik dan rasa) dari kerupuk beras. STPP mampu untuk: (a) menambah citarasa, (b) memperbaiki tekstur, (c) mencegah terjadinya rancidity (bau tengik), serta (d) meningkatkan kualitas produk akhir dengan mengikat zat nutrisi yang terlarut dalam larutan garam seperti protein, vitamin dan mineral (Shand, et al., 1993). Perihal ini sejalan dengan pernyataan Thomas (1997) bahwa STPP dapat menyerap, mengikat ataupun menahan air, meningkatkan Water Holding Capacity (WHC) dan keempukan. Menurut FDA (Food and Drug Administration), pemakaian alkali fosfat adalah 0,5 persen pada produk. Apabila penggunaannya melebihi dosis 0,5 %, maka bisa menurunkan penampilan produk, yaitu terlampau kenyal seperti karet dan terasa pahit. Penggunaan STPP 0,5 % pada krupuk puli dan 0,2 5% dalam bakso, dapat membuat krupuk puli dan bakso menjadi aman, sehingga tak was-was lagi untuk mengkonsumsinya.

2. Suratan Data tentang Garam pada Prasasti Biluluk
2.l. Lokasi Penemuan

Sejauh ditemukan, telah berhasil didapatkan sebanyak empat set prasasti tembaga (tamra-prasasti) Biluluk, yang karenanya lazim dinamai “Prasasti Biluluk I, II. III dan IV’. Penemuan empat set prasasti di tempat yang sama, dari masa yang sejaman dan memuat informasi yang relatif sama, adalah suatu fenomena yang perlu untuk dicermati latarnya. Prasasti Biluluk dikeluarkan antara tahun 1288-1317 Saka (1366-1397 Maehi), yakni pada masa pemerintahan Hayam Wuruk (1350-1389 Masehi) dan Wikramawarddhana (1389-1429 Masehi). Keseluruhannya diketemukan di Kecamatan Bluluk Kabupaten Lamongan.

Kini ‘Bluluk’ menjadi nama satu diantara tujuh dusun di Desa Bluluk, nama desa diantara sembilan desa di Kecamatan Bluluk (54,68 km² atau 5.467,71 Ha), dan sekaligus nama salah satu diantara 27 kecamatan di Kabupaten Lamongan – tepatnya terletak di sub-area selatan Lamongan. Wilayah ini diapait oleh aliran dua bangawan, yaitu Bangawan Brantas dan Bangawan Solo, yang berada lembah sisi utara Pegunungan Kapur (Kendeng) Tengah. Lokasinya relatif di pedalaman, berjarak orbitasi 45 Km dari ibu kota Kabupaten Lamongan. Berada pada ketinggian ± 63 m DPL, terletak di titik Koordinat 6°51′6″ LS dan 112°33′12″ BT. Kacamatan Bluluk berbatasan dengan Kecamatan Modo (Kabupaten Lamongan) di sebelah utaranya, Kecamatan Ngimbang (Kabupaten Lamongan) di sebelah timur, Kecamatan Sukorame (Kabupaten Lamongan) di sebelah selatan dan dengan Kecamatan Kedungadem (Kabupaten Bojonegoro) di sebelah barat.

Kendati berada di daerah kapur, namun bentang tanah di Kecamatan Bluluk yang berunsur Aluvial, Gromosol dan Mediteron memungkinkan untuk dibududayakan sebagai lahan pertanian, dimana terdapat sawah seluas 2374,00 Ha dan tegalan seluas 823,00 Ha. Areal sekitar pesawahan, telagalan dan pekarangan (319,19 Ha) merupakan hutan negara seluas 1898,00 Ha. Kemungkinan untuk budidaya tanaman pangan tersebut ditopang oleh adanya sumber-sumber atr dan singai kecil, meskipun air tanah berada di kedalaman 0-20 dibawah muka tanah. Pemukaan tanah (toografi)nya tidak rata. Tanah datar berada bagian selatan seluas 40 % , dan tanah miring di bagian utara seluas 60 %. Sebagainama umum di Indonesia, Kecamatan Bluluk juga beriklim tropis. Musim kemarau lazimnya jatuh di bulan April sampai Nopember dan musim hujan pada bulan Desember sampai Maret dengan suhu 32 °C.

Mengingat bahwa ‘Bluluk’ menjadi nama, mulai dari nama dusun, desa hingga kecamatan, tentulah merupakan nama tua (archaic name). Dengan kata lain, awal perkembangan wilayahnya bermula dari Dusun Bluluk itu. Ada 7 (tujuh) dusun yang berada di Desa Blukuk, yaitu (1) Bluluk, (2) Duwel, (3) Mangkuli, (4) Suren, (5) Polaman, (6) Kauman, (7) Manjar Anyar. Pemilihan untuk bermukim awal di Dusun Bluluk antara lain mempertimbangkan tanahnya yang rata (flat), terdapat cukup air dan relatif subur. Dari Dusun Bluluk, kemudian terjadi pemekaran wilayah permukiman menjadi sejumlah dusun pada penjuru mata aingin, Nama kuno untuknya berdasarkan sumber data prasasti tentulah ‘Biluluk’ – terjadi pelesapan vokal ‘i’, yakni dari ‘Biluluk’ menjadi ‘Bluluk’. Ada kemungkinan, pada masa lalu wilayah Biluluk meliputi sembilan desa, yang kini berada di dalam wilayah Kecamatan Bluluk.

2.2. Perihal Garam dan Pokok Informasi Lain Prasasti Biluluk

Informasi mengenai garam hanya didapati di dalam Prasasti Biluluk I, yakni satu diantara empat set Prasasti Biluluk yang ditemukan di Desa Beluluk (Biluluk, kini menjadi ‘Desa Bluluk’). Prasasti Biluluk I-IV pertamakali dipublikasikan dalam Oudhkundige Verslaag (OV) tahun 1917 halaman 177. Selanjutnya, di dalam OV tahun 1918 halaman 1745-177 lampiran R dan OV tahun 1919 halaman 62-65 lampiran G. Transliterasi dikerjakan oleh P.V. van Stein Callenfels dari huruf Jawa Tengahan ke dalam aksara Latin. Muhammad Yamin dalam ‘Tatanegara Majapahit”, Parwa II (1962: 149-158) memuat transliterasi yang dibuat oleh Callenfeks itu disertai dengan ‘percobaan terjemahan’.

Prasasti Biluluk I hanya sebuah lepeng, yang disuratkan di dua sisi (bhimuka) dari lempeng prasastiini. Memuat empat baris kalimat pada sisi depan (recto) dan enam baris pada sisi belakang (verso). Informasi mengenai garam berada pada sisi recto. Sayang prasasti tarikh Saka 1288 (1366 Masehi), namun tidak menyebut nama raja yang memerintahkan untuk menyuratkan. Namun, bila memperhatikan Prasasti Biluluk II (11312 Saka = 1391 Masehi), yang menyebut gelar ‘Paduka Bhattara Sri Parameswara’ yang moksa (sira sang mokta) di Wisnubhawana, maka pemberlakuan prasasti Bililuk II dimaksudkan guna pemperteguh perintah (andikanira talampakanita) yang telah sebelumnya diundangkan oleh Bhattara Sri Paremeswara.

Perihal tokoh Bhattara Parameswara diberitakan Prasasti Mula-Malurung (1255 Masehi), yang menyatakan bahwa sepeninggalnya tahta digantikan oleh Narrarya Guning Bhaya. Selain itu, nama ‘Bhre Parameswara’ atau ‘Bhattara Sri Parameswara’ juga disebut dalam kitab gancaran Pararatton, sebagai nama gelar (abhisekanama) dari Raden Kudamreta. Nama panjangnya adalah ‘Paduka Bhattara Matahun Sri Bhattara Wijayarasanama Wikramottunggadewa’. Apabila benar demkian, maka ia adalah ‘Bhre Matahun’, yang juga adalah ‘Bhre Wengeker’, yang mangkat pada tahun Saka 1310 (1388 Masehi) didharmakan di Wisnubhuwana “Bhattara Sri Paramaswara sang mokta ring Wisnubhuwanna’ – nama ‘Wisnubhwanapura adalah nama lain dari Candi Surabhana (Surowono). Nampaknya, alternasi terakhir inilah yang lebih mendekati tokoh yang mengeluarkan perintah untuk warga Biluluk dalam Prasasti Biluluk II. Ada kemungkinan, Prasasti Biluluk I yang tidak mencantumkan nama penguasa yang memerintahkan penyuratan prasasti itu adalah Bhattara Parameswara, yakni Bhre Matahun yang sekaligus adalah Bhre Wengker, yang tiada lain adalah Bhre Wengker Wijayarajasa – suami Bhre Daha Raadewi Maharajasa, bibi dari Hayam Wuruk.

Perihal ‘Bililuk’ dalam sisi recto Prasasti Biluluk I tidak esplisit dinyatakan sebagai ‘desa (thani)’, hanya disebut ‘prang-orang di Biluluk (si samasanak ing Biluluk)’. Selain Biluluk, pada sisi verso disebut daerah lain, yaitu ‘Tanggulunan’. Ada yang perlu dicermati dalam baris ke-1 sisi verso, yang menyebutkan kata jadian ‘adapur’ di Majapahit, baik terkait dengan Biluluk maupun Tanggulunan (OV 1918). Secara harafiah, kata ‘dapur’ antara menunjuk arti: kesatuan masyarakat pedesaan (Zoetmuler, 1995:196). Kata ‘dapur’ juga dididaati di dalam Prasasi Pabanyolan (Gubuk Klakah) dari masa Akhir Mahapahit, berkenaan dengan Dapur Pajaran sebagai tempat pertapaan (patapan) atau semacam mandalakadewagurwan di lembah Tengger-Semeru (kini ‘Desa Pajaran’, Kecamatam Pocokusumo).

Apakah ketika itu Biluluk dan Tanggulunan juga suatu desa yang sekaligus adalah patapan atau semacam mandalakadewagurwan? Terkait pertanyaan itu, baris awal sisi recto memberitakan tentang ‘pemujaan yang dilakukan setahun sekali (tatkala pajane pisan satahun)’ selama sepekan (sapeken) di Biluluk. Dengan demikian, tentulah di Biluluk terdapat tempat pemujaan (bangunan suci), yang sayang kini jejaknya belum ditemukan. Ketika berlangsung pemujaan itu, warga Desa Biluluk diberi kewenangan (rehane wnang) untuk menimba air asin (acibukana banyu asin). Kata jadian ‘acibukana’ memberi petunjuk bahwa air asin itu berada di permukaan tanah – bukan dalam tanah sehingga untuk mengambilnya cukup secara manual dengan ‘mencibuk’ menggunakan cibuk (semacam gayung). Kewenangan itu juga diberikan kepada seluruh warga desa lain di sekitarnya (para dapur ing pinggir samadaya), yang pada kurun waktu sepekan tersebut (ketika berlangsung pemujaan) datang ke Biluluk. Hal demikian telah berlangsung sejak jaman dulu (hing kunakuna), sehingga terus diberi kesematan untuk dilakukan, bahkan dijamin lewat putusan hukum (charter) yang berupa prasasti.

Pertanyaannya adalah ‘untuk apakah air asin yang ditimbai oleh banyak orang tersebut?’. Jawab terhadap pertanyaan itu disieatkan oleh kalimat pada baris ke-4 sisi recto, yang menyebut adanya ‘cukai (pajak) garam’ dengan istilah ‘pegagarame’, yakni sejumlah : 7 kupang (ku) setiap bulan (nangken wulan). Perihal ‘pajak terhadap garam (pagarem)’ juga diberitakan dalam prasasti tembaga yang dikeluarkan oleh Wisnuwarddhana di dalam Prasasti Sarwaddharmma (Penampihan II) bertarikh (1191 Saka = 1269 Masehi)’ untuk kegiatan ekonomik padadar (pembuatan lain, atau bisa juga kerajinan emas), pamedihan (pajak iuran dalam bentuk pakaian) dan pagarem (Brandes, OJO 79, 1913). Sangat mungkin, air aisin yang ditimbai tersebut dipergunakan sebagai bahan baku dalam pembuatan garam.

Informasi tentang ‘banyu asin’ di Biluluk tersebut menggelitik pertanyaan “apakah konon terdapat air asin’ di Biluluk dan sekitar, yang dapat digunakan untuk membuat garam jenis garam bleng ataupun garam dapur?”. Hingga sekarang, warga sekitar masih memiliki memori mengenai ‘banyu asin’ di lembah Bukit Goci di wilayah Bluluk. Air air asin yang tersisa sekarang, ada kemungknan pada masa lalu adalah suatu ‘bledug purba’, yang kini telah mati. Selain di Bluluk, air asin semacam ini terdapat juga di daerah Sambeng dan di dekat bukit Lantung. Apabila benar demikian berarti ‘bledug (mud vulcano)’ yang mengeluarkan air berasa asin, yang ikut terbawa keluar saat terjadi letupan gas mempunyai kadar garam (salinitas) yang tinggi dan sangat potensial untuk diolah menjadi garam dapur. Air asin ini yang dalam prasasti Biluluk I ditimbai (cibukana) oleh warga desa Biluluk dam desa-desa lain di sekitarnya selama sepekan manakala berlangsung pemujaan pada suatu bangunan suci di Biluluk. Pengambilan air asin oleh warga desa di luar Biluluk pada kurun waktu sepekan itu tidak dianggap sebagai ‘mencuri’ dan karenanya tidak dikenai denda. Pembuatan garam dari air asin di pedalaman sub-area Lamongan Selatan masih berlangsung hingga sekitar tahun 1990-an, yang dilakukan oleh warga Desa Wonokoyo dan sekitarnya.

Tampaknya, air asin di Biluluk untuk bahan baku pembuatan garam menjadi hak inklusif dari warga desa Biluluk, yang dijadikan salah satu mata pencaharianya selain pekerjaan bertani, bedagang (hadagang), membuat arak (hamahat), menyembelih binatang (hajagal), membuat atau mencuci pakaian/kain (hamalanten), mewarnai kain (hamedel), hamuter (menjajakan barang?), berburu hewan dengan panah (hanglaksa), dan membuat kapur (hangapu). Dalam pembidayaam tanaman, prasasti Buliluk II memberitakan aneka tanaman budidaya, sperti merica (sahang), cabe, kumukus, kapulaga. Terkait dengan pertanian, Prasasti Biluluk IV memberitakan tentang budidaya padi lewat perkataan ‘penjaga lumbung padi, besar dan kecil’.

Disamping itu, Prasasti Biluluk II dan IV memberitakan pekerjaan berkenaan dengan pembuatan peralatan dari besi (wsi), termasuk membuat kuwali dari bahan besi (kawali wsi), mencari rotan (panjalin), menanam kapas (kapas), membuat pagar (parajeg), memahat atau menambang batu (pabatu), mebuat balai atau bangunan rumah/balai (pabale), membuat atap rumah (parahab), membuat pasak (pasusuk), dan membuat bendung air (parawuhan, mustinya ‘padawuhan’). Bahkan, terdapat pencaharian khusus, seperti menyabung ayam, berjudi, melacur, membuat/tukang obat, mebuat tembikar, menganyam bambu, pengukir, pembuat perhiasan, dsb.. Untuk pekerjaan-pekerjaan itu, mereka dikenai pajak. Dalam Prasasti Bililuk III (1317 Saka = 1395 Masehi) bahkan ditambahkan bahwa pajak juga dikenakan untuk pembelian latek (hatuku latek) dan bermacam-macam bea lain. Namun, oleh karena Biluluk ditetapkan sebagai desa perdikan (sima), maka pajak yang mereka banyar tidak diserahkan kepada pemerintah pusat, melainkan dikelola sendiri secara ber-swatantra. Pajak juga dikenakan untuk pembelian latek (hatuku latek) dan macam-macam bea lain.

Demikianlah, pekerjaan pembuatan garam sebenarnya hanyalah salah satu pencaharian yang diusahakan oleh warga Biluluk. Pekerjaan ini boleh jadi bukan merupakan pekerjaan utama, melainkan sebagai pekerjaaan sambilan diantara pekerjaan pokoknya. Sebagaimana dikemukakan oleh Kuntowojoyo (2002), di kalangan rakyat produksi garam rakyat hanya merupakan pekerjaan tradisional, sebagai sambilan dari pekerjaan di bidang pertanian. Kendati demikian, oleh karena garam dibutukan oleh semua orang, maka produk usaha garam menjadi penting artinya. Amat bisa jadi, produk garam di Biluluk antara lain dipasokkan bagi kebutuhan akan garam dari warga dalam (margga/wargga i jro) pada pusat pemerintahan (kadatwan Majapahit) di Wilwatikta, yang tidak terlampau jauh jaraknya dari Bilukuk.

Selain di Biluluk, ada kemungkinan pada masa yang lebih tua, garam juga di produksi di desa kuno (wanua) Garaman, terkait dengan Prasasti Garaman bertarikh Saka 975 (1053 Masehi), yang dikeluarkan oleh Rakai Halu Mapanji Garasakan dari Kerajaan Jenggala. Adanya toponimi ‘garaman’, yang berkata dasar (lingga) ‘garam’, memberikan petunjuk adanya produksi garam di sekitar lamongan pada medio abad XI Masehi. Menurut informasi, prasasti tembaga ini ditemukan oleh Moh. Dahlan, warga Dusun Mandungan, Kelurahan Widang Kecamatan Babad Kabupaten Lamongan pada tahun 1985. Namun, disekitar Widang kini tidak terdapat desa atau dusun yang memiliki nama yang dekat dengan ‘garaman’. Alih-alih, di daerah Modo yang tak terlampau jauh dari Bluluk, terdapat dusun bernama ‘Graman’, yang pada awal tahun 1980an pernah didadapati sejumlah tinggalan arkeologis di dasar suatu sendang. Pertanyaan yang menggelitik adalah ‘apakah bukan tidak mungkin bahwa prasasati tembaga (tamrapasasti) Garaman, yang mudah dipindahkan (mobile) itu adalah temuan dari Dusun Graman pada awal tahun 1980, yang kemudian terelokasi ke Widang?”. Sayang sekali, lacakan informasi kearah itu belum pernah ditelusuri.

 

C. Fluktuasi Produksi Garam Nusantara

Indonesia adalah negara mengimpor namun sekaligus pengespor garam. Data statistik dari KPP Kemenperin, Kemenperindak, dan PPS tahun 2015 menunjukkan bahwa kebutuhan garam nasional pada tahun 2011 sejumlah 3.288 ribu ton, tahun 2012 sebesar .270 ribu ton, tahun 2013 sebanyak 3.573 ribu ton, serta tahun 2014 dibutuhkan 3.611 ribu ton, baik untuk kebutuhan garam konsumsi maupun industri. Padahal, pada tahun 2011 Indonesia hanya memproduksi 1.113 ribu ton, tahun 2012 sebesar 1.803 ribu ton, tahun 2013 sejumlah 2.027 ribu ton, dan pada tahun 2014 menhasilkan 2.128 ribu ton. Oleh karena itu, dilakukan impor garam sebasar 202 ribu ton garam pada tahun 2011, sebanyak 844 ribu ton tahun 2012, sejumlah 933 ribu ton tahun 2013, dan 577 ribu ton pada tahun 2014. Namun demikian, Indonesia juga melakukan ekspor garam, yakni pada tahun 2011 sebesar 1,917 ribu ton, tahun 2012 sebanyak 2.624 ribu ton, tahun 2013 sejumlah 2.849 ribu ton, dan pada tahun 2014 sebesar 2.166 ribu ton.

Berdasarkan data tersebut, apabila dilokalisir untuk tahun 2014, tergambar bahwa produksi garam nasional tahun 2014 sebesar 2. 502.891,29 ton, dengan penyusutan 25 % = 1.887.168 ton. Pada tahun 2014 lalau, impor garam jenis garam konsumsi hanya diperuntukkan bagi garam insustri aneka pangan tertentu sebanyak 280.040 ton. Total impor garam pada tahun 2014 sebanyak 2.251.577 ton. Sejauh ini, pertumbuhan garam rata-rata per tahun sebesar 5%, Bagi negara Indonesia, yang nota bene merupakan ‘negara kepulauan (archipelago)’, import garam tentu dirasa sebagai ‘hal yang aneh’. Terlebih lagi, Indonesia adalah negara tropis, dimana penguapan air asin (air laut ataupun air asin dari bleduk) dengan terik sinar matahari pada musim kemarau memungkinkan untuk dilangsungkan secara intensif. Pada sisi lain, kebutuhan garam di Indonesia terbilang tinggi. Dalam hal kuliner, orang Indonesia dikenal sebagai ‘gemar garam’ – hal inilah yang mungkin menjadi salah satu penyebab tingginya angka penderita sakit ‘darah tinggi’.

Apabila ditelisik pada masa lampau, terdapat banyak daerah di Indonesia yang justru tampil sebagai ‘produsen garam’. Bahkan, pada Masa Hindia-Belanda, produksi garam Nusantara mampu diekspor ke negera-negara lain. Cukup alasan untuk menyatakan bahwa dalam kurun waktu amat panjang Nusantara adalah produsen garam yang mampu mengekspor garam. Atau setidaknya pada posisi dapar ‘berswasembada garam’. Bahkan, Masa Hindia-Belanda, khususnya sejak tahun 1882, ketika kebijakan monopoli garam dan modernisasi produksi garam diterapkan, Nusantara mampu mencapai ‘Jaman Keemasan Garam’. Mengapa justru setelah negeri ini merdeka, garam menjadi barang ‘import’, sehingga menjadi ‘suatu kelucuan nasional’, yang semestinya tidak boleh terjadi. Memang, tak data dipungkiri bahwa produksi garam fluktuatif dari masa ke masa, namun dalam fluktuasinya tersebut Nusantara pernah memasuki ‘jaman keemasan garam’, atau setidak-tidaknya berada dalam ‘swasembada garam’.

Syukurlah, menurut Kepala Pusat Badan Statistik dan Informasi (Pusdatin), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Indra Safti, pada 2012 lalu produksi garam di dalam negeri telah mengalami surplus 1,5 juta ton. Dengan demikian Indonsia telah mancapai swasembada garam, khususnya untuk konsumsi di dalam negeri. Menurutnya, ekspor garam bisa saja dilakukan, namun khusus untuk garam konsumsi,”. Dua tahun belakangan peningkatan produksi garam telah terlihat. Tumbuhnya peningkatan garam konsumsi di lapangan lantaran efektifnya program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) di sejumlah daerah. Potensi produksi yang terus melesat naik juga memberikan dampak simultan bagi suplai garam untuk sektor industri di dalam negeri.

Produktivitas lahan produksi garam dipengaruhi oleh intensitas cahaya matahari (musim), jumlah tenaga kerja, ketinggian pasang-surut air laut, serta teknologi yang dipergunakan dalam proses produksi. Dalam mewujudkan Swasembada Garam Nasional, tahun 2011 Kementerian Kelautan dan Perikanan melaksanakan kegiatan Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) sebagai bagian dari PNPM Mandiri Kelautan dan Perikanan. Kegiatan PUGAR baru dimulai pada tahun 2011, namun sudah memberi kontribusi positif terhadap pembangunan sektor kelautan dan perikanan khususnya dalam pemenuhan kebutuhan pangan melalui pemenuhan garam konsumsi di dalam negeri, yang selama ini masih dipenuhi oleh garam impor. Terbukti, semenjak tahun 2012 Indonesia sudah tidak melakukan importasi garam konsumsi. Swasembada garam konsumsi sudah tercapai. Program PUGAR bertujuan untuk meningkatkan produksi dan kualitas garam rakyat serta kesejahteraan petambak garam rakyat lewat prinsip pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan melalui prinsip bottom-up. Artinya, masyarakat petambak garam secara partisipatif berperan aktif mulai dari tahap perencanaan, pengelolaan lahan dan air laut, penyediaan sarana dan prasarana produksi, pemilihan dan pemanfaatan teknologi, sesuai dengan kondisi dan potensi setempat

 

D. P e n u t u p

Tulisan ini memberi gambaran bahwa dalam lintas masa daerah Lamongan tampil sebagai ‘produsen garam’ yang utama. Garam tidak hanya dihasilkan di sub-area pesisiran, namun konon juga diproduksi di daerah pedalaman, yakni pada sub-area Lamongan Selatan. Prasasti Biluluk I memberikan informasi faktual bahwa desa kuno Biluluk dan sekitarnya merupakan produsen garam rakyat, yang hasilnya bukan saja untuk dikonsumsi sendiri (domestikasi), namun juga dipasokkan untuk memenuhi kebutuhan warga di daerah lain, tidak terkecuali bagi ‘warga i jro’ di Kadatwan Majapahit, warga di daerah-daerah lain di Jawa lewat perdagangan garam. Produksi garam di desa kuno Biluluk dimungkinkan karena konon di daerah ini terdapat ‘bleduk purba’, yang kini telah mati, dan yang tersisa tinggal apa yang oleh warga sekitar dinamai ‘air asin’.

Pemerintah Mahapahit turut mengatur regulasi garam rakyat, antara lain dengan mengatur tata produksi garam. Sebagai pendapatan kerajaan, pemerintah kerajaan juga menarik pajak garam (pagarem). Sebagai salah satu kebutuhan pokok bagi publik, produksi garam tidak boleh dibiarkan tumbuh-berkembang semaunya, namun perlu campur tangan pemerintah untuk mengelolanya. Hal yang demikian telah dicontohkan oleh pemerintah Hindia-Belanda melalui ‘modernisasi produksi garam’ sejak tahun 1882. Kondisi ‘swasembada garam’, khususnya untuk garam konsumsi, yang telah tercapai sejak tahun 2012, semoga mampu dipertahankan, bahkan ditingkatkan agar ke depan Indonesia kembali menjadi ‘negara pengekspor garam’ uatama, sebagai bentuk pencapaian kembali terhadap ‘Jaman Keemasan Garam Nusantara’.

Semoga tulisan ini menjadi picu semangat untuk itu.
Salam budaya ‘Nusantarajayati”.
Nuwun.

 

PATEMBAYAN CITRALEKHA,
Sengkaling, 13 Mei 2017

Catatan: Makalah untuk Seminar Arrkeologi-Sejarah di Lamongan, Minggu 14 Mei 20177u

Total
3
Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*